Tax Amnesty II Diimplementasikan 1 Januari, Simak Ketentuannya
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tax Amnesty II Diimplementasikan 1 Januari, Simak Ketentuannya

Kamis, 7 Oktober 2021 | 20:25 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan memberikan program pengampunan pajak (tax amnesty) mulai 1 Januari 2022 bertajuk program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui program ini, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta tersebut. Rencana ini tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Sidang Paripurna hari ini, Kamis (7/10/2021).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Semula, program pengampunan pajak telah diberikan pada tahun 2016. "Berdasarkan teori tentang kepatuhan yang didukung oleh penelitian empirik di berbagai negara, upaya memfasilitasi itikad baik wajib pajak yang ingin jujur dan terbuka dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di masa mendatang," ucap Yasonna dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (7/10/2021).

Namun, kata Yasonna, program ini harus diikuti dengan upaya pengawasan dan penegakkan hukum yang adil dan konsisten, serta memberi perlakuan adil dan pelayanan baik terhadap wajib pajak yang sudah patuh dan berisiko rendah. "Dalam konteks inilah program pengungkapan pajak sukarela (PPS) merupakan kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari narasi besar reformasi perpajakan yang telah kami elaborasi sebelumnya," ucap Yasonna.

Yasonna mengungkapkan, besaran tarif PPh final akan lebih tinggi dibanding tarif tebusan saat program pengampunan pajak untuk menjamin pemenuhan rasa keadilan.

Adapun program pengungkapan sukarela wajib pajak akan berlangsung 6 bulan dari Januari hingga Juni 2022. Dengan demikian, program ini akan memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam program tax amnesty tahun 2016/2017 maupun dalam SPT tahunan 2020.

Program tersebut juga terdiri dari dua kebijakan dengan besaran PPh final yang berbeda. Berikut ini perincian dua kebijakan tersebut:

Kebijakan I peserta program pengampunan pajak tahun 2016 untuk orang pribadi dan badan dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak, dengan membayar PPh final sebesar:

a. 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Kebijakan II Wajib pajak orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun non peserta dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016 sampai tahun 2020, namun belum dilaporkan pada SPT tahun 2020, membayar PPh final sebagai berikut:

a. 18 % untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Reformasi Perpajakan Penting.

Lebih lanjut, Yassona menyebutkan reformasi perpajakan merupakan proses berkelanjutan yang tidak terputus, sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem perpajakan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan situasi perekonomian.

“Pandemi Covid-19 justru memberikan momentum dan sudut pandang baru dalam menata ulang dan membangun fondasi baru perekonomian, termasuk menata ulang sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi”ujarnya.

Kemudian reformasi perpajakan diselaraskan dengan langkah pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas kebijakan fiskal sebagai instrumen kebijakan mendukung pembangunan nasional.

Menurutnya, reformasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan tax ratio dan kepatuhan pajak agar menjadi lebih baik. Reformasi perpajakan juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan serta lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

“Dalam perspektif yang lebih luas, kita menyadari bahwa reformasi perpajakan merupakan satu dimensi tak terpisahkan dari berbagai agenda reformasi yang sedang dijalankan, yaitu: reformasi struktural (sektor riil), reformasi fiskal, reformasi sistem keuangan, dan reformasi tata kelola negara,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa berbagai dimensi reformasi tentu harus diupayakan sekuat tenaga dengan praktik-praktik terbaik termasuk mempertimbangkan dimensi dinamika global yang sedang berkembang menuju masa depan yang semakin terhubung (connected world).

Sehingga dalam konteks ini, agenda reformasi perpajakan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan dunia usaha dan tren perpajakan global. Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental terhadap sistem perekonomian global, yang ditandai dengan maraknya transaksi lintas negara (cross border transactions) dan ekonomi digital (digital economy).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

112 Gardu Listrik PLN Terdampak Erupsi Gunung Semeru

PLN mencatat sebanyak 30.523 pelanggan di wilayah Kabupaten Lumajang, terdampak erupsi Gunung Semeru.  

EKONOMI | 4 Desember 2021

Rachmat Gobel Minta Syarikat Islam Fokus Dakwah Ekonomi

Gobel mendorong Syarikat Islam (SI) membuat rumusan yang konkret dan terukur dalam program aksi di bidang ekonomi.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Erupsi Gunung Semeru, PLN Utamakan Pemulihan Suplai Listrik

PT PLN (Persero) fokus mempercepat pemulihan suplai listrik terdampak bencana erupsi Gunung Semeru di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Industri Fintech dan E-Commerce Dorong Pemulihan Ekonomi

Momentum pertumbuhan industri fintech pendanaan bersama dan e-commerce diproyeksi terus meningkat di tahun 2022.

EKONOMI | 4 Desember 2021

10 BTS Telkomsel Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Telkomsel memastikan layanan telekomunikasi dan layanan data di sekitar wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru masih tetap berjalan lancar.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Diminati Investor, IPO Tays Bakers Oversubscribed 26X 

Saham PT Jaya Swarasa Agung Tbk atau Tays Bakers (TAYS)  kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 26 kali.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Menteri Basuki Minta BUJT Tingkatkan Kualitas Layanan Tol

Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, didorong untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Menteri PUPR Pacu Pembangunan Infrastruktur di Papua

Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat dengan lebih terpadu, tepat, dan fokus.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Dubes Djauhari: Ekspor Indonesia ke Tiongkok Tumbuh 59,7%

Hingga September 2021, kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami peningkatan 59,7%.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Cegah Omicron Meluas, Kemenhub Perketat Pintu Masuk Udara

Pengetatan pintu masuk ini berlaku bagi WNI dan WNA, serta personel atau kru pesawat udara asing (pilot, pramugari/pramugara, teknisi, dan engineering).

EKONOMI | 4 Desember 2021


TAG POPULER

# Lili Pintauli Siregar


# Insentif PPN


# Kekayaan Nurul Ghufron


# Greysia/Apriyani


# Jokowi



TERKINI
Menang 1-0, Liverpool Geser Chelsea di Puncak Klasemen

Menang 1-0, Liverpool Geser Chelsea di Puncak Klasemen

BOLA | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings