Logo BeritaSatu

Sri Mulyani Proyeksi UU HPP Bisa Tambah Penerimaan Pajak Rp 130 Triliun

Jumat, 8 Oktober 2021 | 05:09 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya reformasi perpajakan melalui Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diproyeksi akan menambah penerimaan negara dari pajak hingga Rp 130 triliun.

Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.510 triliun. Dengan adanya UU HPP diharapkan penerimaan perpajakan bisa mencapai Rp 1.649,3 triliun. "Kita berharap untuk thun 2022 minimal Rp 130 triliun akan additional pendapatan," tuturnya dalam konferensi pers, Kamis (8/10/2021).

Selain itu, akan menambah tax ratio mencapai 9,22% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2022. Sementara jika tidak ada UU HPP, rasio pajak tahun depan hanya mencapai 8,4% dari PDB. Menkeu menyampaikan tren pemulihan rasio pajak dengan adanya beleid sapu jagad perpajakan tersebut akan terus membaik setidaknya hingga 2025 yang diharapkan tembus 10,12% terhadap PDB.

Sri Mulyani menekankan peningkatan rasio perpajakan akan dibarengi dengan coretax system yang berguna untuk menunjang upaya intensifikasi dan ekstensifikasi otoritas pajak.

"Kami ingin UU ini optimalkan penerimaan negara, mewujdkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berikan kepastian hukum dan laksanakan reform administrasi perpajakan makin harmonis dan konsolidatif untuk memperluas basis perpajakan di era globalisasi dan teknologi digital yang mendominasi," ujarnya.

Dengan demikian, ia berharap perpajakan di Indoensia akan lebih luas dan kuat. Namun tetap berpihak kepada kelompok yang tidak mampu. Dengan demikian ratio perpajakan akan meningkat lagi seiring pemulihan ekonomi dan UU HPP.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menambahkan, adanya tambahan potensi penerimaan perpajakan karena beberepa klausul dalam UU HPP diimplementasikan pada tahun depan. Namun untuk mencapainya perlu koordinasi dan sinergi berbagai pihak agar pencapain lebih optimal.

Di antaranya ketentuan terkait tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% dari yang berlaku saat ini sebesar 10% akan berlaku per 1 April 2022. Lalu, program pengungkapan sukarela wajib pajak yang akan digelar pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Kemudian, terkait penambahan layer pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 35% atas penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dan tarif PPh badan yang tetap 22% berlaku pada tahun pajak 2022, alias awal tahun depan.

“Jadi memang kita melihat ada potensi peningkatan penerimaan perpajakan, di 2022 hampir Rp 140 triliun dan 2023-nya kenaikan bisa mencapai Rp 150 triliun-Rp 160 triliun. Tentu ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Artinya DJP (direktorat jenderal pajak) yang mengumpulkan penerimaan pajak ini bekerja keras meng-cover bidang-bidang yang menjadi sumber perimaan pajak,” ucap Suahasil.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Terapkan Teknologi AI, Sicepat Ekspres Diapresiasi

Penerapan teknologi IVR dan AI pada sistem contact center membawa perusahaan ekspedisi SiCepat Ekspres meraih The Best Technology Innovation.

EKONOMI | 27 September 2022

S&P 500 Catat Level Terendah di 2022, Bursa AS Terkapar

S&P 500 mencatat penutupan terendah baru untuk 2022 dan Dow Jones Industrial Average tergelincir ke pasar bearish (pelemahan).

EKONOMI | 27 September 2022

Khofifah Tegaskan Pentingnya Satu Data Pembangunan

Menurut Khofifah, dengan adanya satu data, maka pengambilan kebijakan pembangunan di Jawa Timur lebih tepat sasaran.

EKONOMI | 27 September 2022

Bursa Eropa Turun, Sterling ke Level Terendah Bersejarah

Pan-European Stoxx 600 di bursa Eropa turun 0,4%, setelah sebelumnya jatuh lebih dari 0,8%.

EKONOMI | 27 September 2022

Hingga Agustus, Belanja Kompensasi dan Subsidi Rp 244,6 T

Kemenkeu mengungkapkan realisasi belanja kompensasi dan subsidi hingga akhir Agustus 2022 mencapai Rp 244,6 triliun.

EKONOMI | 27 September 2022

Harga Right Issue Garuda Indonesia Rp 50-Rp 150 Per Saham

Garuda Indonesia siap melepas sebanyak 225 miliar saham baru atau setara 871,44% dengan harga pelaksanaan antara Rp 50-Rp 150 per saham.

EKONOMI | 27 September 2022

Pemerintah Diminta Masifkan Uji Coba Kompor Listrik Induksi

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah memasifkan uji coba kompor listrik.

EKONOMI | 26 September 2022

Karabha Digdaya Komitmen Fasilitasi Kemajuan Pelaku UMKM

PT Karabha Digdaya bersama-sama stakeholders meresmikan gerai UMKM di wilayah Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

EKONOMI | 26 September 2022

Green Pramuka City Optimistis Pemerintah Mampu Atasi Pandemi

Green Pramuka City turut merasakan pandemi Covid-19 telah membentuk suatu ketidakpastian dan mendorong turunnya indeks demand properti.

EKONOMI | 26 September 2022

Multifinance Bidik Peluang Pembiayaan Kendaraan Listrik

Inpres 7/2022 terkait Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, menjadi angin segar untuk industri multifinance.

EKONOMI | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Hubungan Herry IP dan Kevin Sanjaya Retak, PBSI Angkat Bicara

Hubungan Herry IP dan Kevin Sanjaya Retak, PBSI Angkat Bicara

SPORT | 6 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings