Petambak Garam Mengadu ke Moeldoko, Legislator Dukung Istana Beri Atensi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Petambak Garam Mengadu ke Moeldoko, Legislator Dukung Istana Beri Atensi

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Harga jual garam terus merosot dan menjadi kendala utama para penambak garam. Tak sedikit mereka mengeluh serta menyampaikannya kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko agar pemerintah segera menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Langkah Istana yang diwakili oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ini mendengarkan keluhan petambak garam ini didukung anggota DPR RI. Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro sepakat agar pemerintah menjaga kesejahteraan para petambak garam. Salah satunya dengan membangun standar harga garam supaya tidak dipermainkan tengkulak.

"HET ini sangat dibutuhkan supaya saat panen harga garam tidak dapat dimainkan," ujarnya kepada Media Indonesia," ujarnya Selasa (12/10).

Menurut dia, permasalahan harga garam harus dituntaskan pemerintah. Sebab bangsa ini memiliki potensi garam yang luar biasa sehingga harus mendongkrak kesejahteraan.

"Masalah garam tidak pernah selesai dan walau kita punya laut yang sangat luas tapi masih terus Impor," katanya.

Guna menghentikan kran impor garam, lanjut dia, pihaknya meminta pemerintah memacu mutu dan jumlah garam lokal.

"Di komisi kita selalu minta mutu dan kuantitas garam Indonesia ditingkatkan namun respon pemerintah yang bidangi masalah ini harus ditingkatkan," pungkasnya.

Para penambak garam asal Desa Rawa Urip Kabupaten Cirebon meminta pemerintah melalui Moeldoko agar menetapkan HET. Penetapan HET garam supaya harga di tingkat petambak tidak mudah dipermainkan tengkulak.

Selain itu, para penambak mengeluhkan tingkat abrasi yang sangat tinggi di wilayah lahan garapannya. Sehingga, berpengaruh terhadap produksi garam.

Moeldoko menanggapi dengan mengatakan bahwa pada 2020 pemerintah memerlukan empat juta ton garam. Alokasinya untuk kebutuhan industri sebanyak tiga juta dan sisanya rumah tangga namun kemampuan produksi garam lokal hanya mencapai 1,3 juta ton.

"Jadi nanti akan saya tindak lanjuti bersama menteri yang berkaitan supaya produksi garam nasional meningkat," kata Moeldoko.

Untuk dapat bersaing, sambung Moeldoko, terdapat tantangan penambak garam agar meningkatkan kualitas produksi garam. Dalam waktu dekat ada dua program pemerintah yaitu merevitalisasi bibir pantai serta melakukan kegiatan impor garam.

Namun, impor tersebut nantinya tidak diserahkan pada pihak ketiga melainkan diserahkan langsung pada industri penggunaannya. Sehingga, dapat menghindari penyimpangan yang bocor ke pasar masyarakat.

"Pemerintah mendorong petani garam tumbuh dengan baik dari sisi produksi, dan yang harus diantisipasi sama petani garam setelah saya dapatkan informasi dari BMKG, cuaca ke depan akan tidak baik bagi petani garam maka harus diantisipasi oleh petani," tutup Moeldoko.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Askrindo Syariah Gelar Literasi Penjaminan Syariah

Askrindo Syariah menggelar acara Literasi Penjaminan Syariah di Pekanbaru, Riau, Rabu (1/12/2021).

EKONOMI | 2 Desember 2021

AS Temukan Kasus Omicron Pertama, Wall Street Tumbang

Indeks-indeks acuan Wall Street tumbang pada perdagangan Rabu (1/12/2021) setelah ditemukannya varian omicron di AS.

EKONOMI | 2 Desember 2021

Anak Usaha PT PPI Resmi Ganti Nama Jadi PT BLI

Anak perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Trisari Veem (TSV) telah resmi berganti nama menjadi PT BGR Logistik Indonesia (BLI).

EKONOMI | 2 Desember 2021

Anak Usaha Darma Henwa Bentuk Perusahaan Logistik

PT Darma Henwa Tbk (DEWA) mendirikan perusahaan baru di bidang jasa logistik.

EKONOMI | 2 Desember 2021

Subholding Gas Pertamina Sepakati Perjanjian Jual-Beli Gas

PGN sebagai Subholding Gas Pertamina, menyepakati sembilan perjanjian jual-beli gas bumi (PJBG) untuk menjaga ketahanan pasokan gas bumi.

EKONOMI | 1 Desember 2021

PLN Percepat Terbentuknya Ekosistem Kendaraan Listrik

PLN bekerja sama dengan Agen Pemegang Merek (APM) otomotif untuk memberi kemudahan bagi pengguna baru kendaraan listrik.

EKONOMI | 1 Desember 2021

Hadapi Libur Nataru, 11 Ruas Tol Baru Siap Digunakan

Kementerian PUPR memastikan kesiapan ruas jalan tol dan jalan nasional menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

EKONOMI | 1 Desember 2021

UMK 2022 Naik 1,75%, Kadin Jatim: Memberatkan 

Pengusaha yang tergabung dalam Kadin Jatim merasa keberatan dengan penetapan kenaikan UMK 2022 rata-rata sebesar Rp 75.000 atau 1,75%.

EKONOMI | 1 Desember 2021

Kemenperin Anugerahi 16 Perusahaan Pencetus Teknologi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan anugerah penghargaan Rintisan Teknologi Industri (Rintek) 2021 kepada 16 perusahaan

EKONOMI | 1 Desember 2021

Nataru, Pemerintah Pertimbangkan Syarat Stiker Perjalanan

Stiker itu sebagai bentuk pengawasan pemerintah dalam memastikan warga yang melakukan perjalanan sudah memenuhi persyaratan.

EKONOMI | 1 Desember 2021


TAG POPULER

# Reshuffle Kabinet


# Reuni 212


# Kota Termahal di Dunia


# Ganjil Genap di Tol


# Militer Inggris



TERKINI
Anak Usaha PT PPI Resmi Ganti Nama Jadi PT BLI

Anak Usaha PT PPI Resmi Ganti Nama Jadi PT BLI

EKONOMI | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings