KKP Tinjau Ulang Penetapan Harga Patokan Ikan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KKP Tinjau Ulang Penetapan Harga Patokan Ikan

Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:54 WIB
Oleh : Herman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus melakukan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya terkait dengan harga patokan ikan (HPI) dan juga produktivitas kapal penangkapan ikan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86 dan Nomor 87 Tahun 2021.

Sebelumnya, KKP juga telah menggelar pertemuan dengan pelaku usaha perikanan tangkap di beberapa tempat, yaitu Muara Baru, Cilacap, Pelabuhan Ratu, Mayangan, Cirebon, Belawan, Pemangkat, Bitung, dan Denpasar guna menjaring masukan masyarakat nelayan terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan masukan-masukan tersebut, KKP tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian atas HPI dan juga produktivitas kapal penangkapan ikan.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menegaskan, evaluasi harga patokan ikan dan produktivitas kapal penangkapan ikan merupakan wujud keterbukaan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono atas aspirasi yang disampaikan masyarakat perikanan selama ini.

“Ini bukti bahwa Pak Menteri mendengar aspirasi masyarakat. Tapi harus diingat bahwa semangat hadirnya aturan yang dibuat adalah untuk menjaga sumber daya alam perikanan kita berkelanjutan. Aturan ini juga wujud keadilan bagi semua pihak, antara negara dan masyarakat yang selama ini memanfaatkan sumber daya alam perikanan yang ada,” kata Doni Ismanto dalam konferensi pers "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan", Kamis (14/10/2021).

Doni juga meminta pelaku usaha perikanan bersikap fair bila nantinya sudah ada perubahan harga patokan ikan sebagai acuan penarikan PNBP subsektor perikanan tangkap. HPI baru merupakan win-win solution karena penetapannya pun melibatkan banyak pihak. Untuk itu, dia berharap masyarakat perikanan memanfaatkan secara optimal konsultasi publik yang digelar KKP sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat maupun saran yang dilengkapi dengan data valid.

“HPI sebelumnya ditetapkan 10 tahun lalu. Sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, karena ada yang undervalue bahkan ada beberapa yang tidak fair, tidak hanya bagi pelaku usaha tapi juga negara. Nah angka ini yang dicari titik temunya. Maka dari itu, saluran komunikasi ini harus dimanfaatkan dengan optimal,” ujar Doni.

Plt Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Trian Yunanda menjelaskan, ada tiga variabel penentu PNBP subsektor perikanan tangkap. Meliputi penentuan tarif dari Kementerian Keuangan, serta HPI dan produktivitas kapal penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk menentukan HPI dan produktivitas tersebut, sambung Trian, KKP menggunakan data dua tahun terakhir yang dikumpulkan dari 124 pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia. Menurutnya, data tersebut tidak mungkin dimanipulasi, karena KKP diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

“Nah jadi terkait HPI ini, terakhir ditetapkan tahun 2011 dengan basis data 2010. Jadi ini sudah 10 tahun tidak ada penyesuaian. Kita nggak bisa memanipulasi harga itu, tentunya 10 tahun harga-harga sudah naik, inflasi dan tentunya kita harus melakukan penyesuaian,” tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mantan Direktur Otoritas Jasa Keuangan Dubai Gabung Binance

Binance menunjuk Mark McGinness, mantan Kepala Hubungan Internasional di Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) sebagai Chief Regulatory Liaison Officer.

EKONOMI | 16 Oktober 2021

Menguat 2,3% dalam Sepekan, IHSG Kembali ke Level Psikologis 6.600

Secara keseluruhan selama sepekan ini, IHSG meningkat sebesar 2,34% dari posisi 6.481,769 pada pekan sebelumnya.

EKONOMI | 16 Oktober 2021

Presiden Diminta Evaluasi Pelaksanaan Inpres tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jamsostek

Jokowi diminta mengevaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelasaksanaan Program Jamsostek.

EKONOMI | 16 Oktober 2021

Perusahaan Publik Bertanggung Jawab Tingkatkan Shareholders Value

Perusahaan publik di BEI memiliki tanggung jawab menjaga agar nilai perusahaan tidak turun.

EKONOMI | 15 Oktober 2021

Aspebindo Dorong Pemerintah Manfaatkan Kenaikan Harga Batu Bara

"Dunia saat ini sedang sangat membutuhkan pasokan energi, ini bisa Indonesia maksimalkan," kata Anggawira

EKONOMI | 15 Oktober 2021


Holding BUMN Jasa Survei Bidik Pendapatan Konsolidasi Tumbuh 15%

Pembentukan Holding BUMN Jasa Survei akan meningkatkan peluang bisnis dan efisiensi melalui sinergisitas, kolaborasi, dan integrasi.

EKONOMI | 15 Oktober 2021

Mulai Dipasarkan, Synthesis Huis Tawarkan Peluang Investasi Tinggi

Synthesis Development akan melakukan penjualan perdana Synthesis Huis tahap pertama pada 16–17 Oktober 2021.

EKONOMI | 15 Oktober 2021

Hilangkan Kemiskinan Ekstrem, Kemenaker Lakukan Dua Strategi

Pemerintah hilangkan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi sampai 2024.

EKONOMI | 15 Oktober 2021

Cetak Rekor, Beban Puncak Listrik Jawa-Bali Sentuh Angka 28 Giga Watt

PLN mencatatkan rekor konsumsi listrik Jawa, Madura dan Bali telah melewati 28 Giga Watt (GW).

EKONOMI | 15 Oktober 2021


TAG POPULER

# Hoegeng Iman Santoso


# Dodi Reza Alex Noerdin


# Direktur TV Penyebar Hoax


# Pinjol Ilegal


# Anthony Ginting



TERKINI
Survei John Hopkins Sebut 34% Masyarakat Menolak Divaksin, Ini Respons Kemenkes

Survei John Hopkins Sebut 34% Masyarakat Menolak Divaksin, Ini Respons Kemenkes

KESEHATAN | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings