Kesepakatan Baru Perpajakan Internasional Berdampak Positif buat Indonesia
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kesepakatan Baru Perpajakan Internasional Berdampak Positif buat Indonesia

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:07 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Negara–negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD/G20) baru–baru ini menyepakati sistem pajak internasional yang terdiri dari dua pilar solusi untuk mengatasi isu hilangnya potensi pajak akibat digitalisasi dan globalisasi, terutama untuk mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS).

Kemungkinan adanya Profit Shifting dalam praktek bisnis merupakan tantangan terkait perpajakan yang dialami oleh negara– negara di dunia akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada. Kerugian dalam bentuk berkurangnya/hilangnya potensi pajak negara–negara secara global diperkirakan sebesar US$100 hingga US$240 miliar, atau setara dengan 4% hingga 10% Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Pertemuan G20 tahun ini akhirnya menghasilkan dua kesepakatan penting baru untuk pajak digital yang dinamakan Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation and Globalization of the Economy atau dua pilar utama sebagai fondasi pemajakan ekonomi digital yang dalam perkembangannya diperluas untuk seluruh sektor perusahaan multinasional.

Pada kesepakatan pajak sebelumnya, negara asal berdomisilinya perusahaan multinasional tersebut) dapat melakukan pemungutan pajak suatu perusahaan multinasional hanya bila perusahaan tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) sehingga menyebabkan kesulitan atau kecilnya kemungkinan untuk menarik pajak. Namun dengan adanya kesepakatan Pilar 1, Unified Approach, hak perpajakan negara asal tidak lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut.

Sedangkan Pilar 2 merupakan usulan solusi yang berupaya mengurangi kompetisi pajak yang dilakukan melalui penerapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global untuk melindungi basis pajak yang terdiri atas dua rencana kebijakan. Pertama, pengenaan Pajak Penghasilan Badan minimum sebesar 15% untuk perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara. Ini artinya perusahaan multinasional harus membayar lebih banyak pajak di negara mana pun mereka menjual produk atau layanannya.

Kedua, selain memberikan ambang batas minimum 15% tersebut, perusahaan–perusahaan yang menghasilkan lebih dari 10% keuntungan dari penjualan produk atau layanan mereka di negara lain harus membayarkan pajak kepada negara tempat mereka beroperasi dan juga negara asal.

Indonesia sendiri menyambut baik hasil keputusan tersebut, dengan adanya penetapan tarif pajak yang baru diharapkan dapat menghilangkan persaingan tarif pajak yang tidak sehat sehingga dapat menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif.

Di sini, Indonesia juga berpeluang untuk mendapatkan tambahan pajak dari perusahaan multinasional domisili Indonesia yang memiliki tarif pajak penghasilan efektif di bawah 15%.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan kesepakatan tersebut akan berdampak positif kepada negara pasar seperti Indonesia karena berkesempatan mendapat alokasi hak pemajakan atas penghasilan yang diterima perusahaan digital global atau multinasional terbesar. Kesepakatan yang dihasilkan tersebut juga selaras dengan reformasi perpajakan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah, khususnya di area perpajakan internasional.

Menanggapi ini, Tommy David, Head of Tax Grant Thornton Indonesia mengatakan ada harapan yang sangat positif dengan adanya kesepakatan baru tersebut, sambil tentunya perlu terus mengamati bagaimana penerapan dan perkembangannya.

“Terkait hal ini, mungkin selain kita perlu terus berkreasi memikirkan apa yang dapat membuat kita tetap menarik di mata investor asing. Kita juga perlu terus amati apa yang telah dan akan (terus) dilakukan negara-negara yang kita anggap sebagai kompetitor. Karena sebagaimana kita semua ketahui, pada umumnya tiap negara tentunya ingin terlihat menarik di mata para pelaku bisnis termasuk juga para penanam modal asing," kata Tommy dalam siaran pers Senin (18/10/2021).

Menurutnya pada akhirnya mungkin bukan hanya menyangkut aspek perpajakan yang perlu fleksibel mengikuti perkembangan, namun juga terkait aspek lainnya yang lebih luas lagi sebagaimana juga telah banyak dibicarakan misalnya menyangkut kepastian hukum, stabilitas politik, dll”.

“Sedangkan bagi pelaku bisnis internasional maupun yang bertransaksi dengan pebisnis internasional, mungkin akan timbul kebutuhan untuk mengikuti terus perkembangan peraturan-peraturan perpajakan terkait dengan perkembangan di atas,” tambahnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DPR Dukung Restrukturisasi Barata Indonesia  

Restrukturisasi Barata Indonesia dinilai sangat krusial, karena bisa meningkatkan daya saing serta kontrbusi bagi perekonomian nasional.

EKONOMI | 3 Desember 2021

Masihkah Bullish Aset Kripto Berlanjut Tahun Depan?

Salah satu penyebab kenaikan harga aset kripto di sepanjang tahun ini disebabkan oleh minat institusi yang semakin besar.

EKONOMI | 3 Desember 2021

PBB Rilis Program Baru untuk Pacu Investasi SDGs di RI

PBB di Indonesia hari ini meluncurkan program kerja sama multipihak untuk pacu investasi SDGs.

EKONOMI | 3 Desember 2021

Bank DKI Salurkan Dana Beasiswa Pendidikan Rp 13,47 Miliar

Bank DKI dipercaya oleh Yayasan Beasiswa Jakarta sebagai mitra kolaborator penyaluran dana hibah sebesar Rp 13,47 miliar.

EKONOMI | 3 Desember 2021

Asya Raih 2 Penghargaan Indonesia Properti Awards 2021

Dua penghargaan yang diraih pada Indonesia Properti Awards 2021 menjadi pencapaian gemilang bagi Asya di penghujung tahun 2021.

EKONOMI | 3 Desember 2021

HCML Teken 3 Transaksi Jual-Beli Gas Selama Gelaran IOG 2021

HCML menandatangani tiga transaksi jual-beli gas bumi Lapangan MAC dengan Petrokimia Gresik, Inti Alasindo Energy, dan Bayu Buana Gemilang.

EKONOMI | 3 Desember 2021

Laba Bersih Kioson Tumbuh 113,4% di Kuartal III 2021

PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) berhasil mencatatkan laba bersih Rp 2,2 miliar pada akhir kuartal III 2021.

EKONOMI | 3 Desember 2021

Erick Thohir Wajibkan BUMN Tanam Pohon, Ini Respons KBI

Selain melakukan penanaman pohon, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI juga mempersiapkan diri sebagai lembaga kliring perdagangan karbon.

EKONOMI | 3 Desember 2021

Kadin Siapkan Road Map Indonesia Emas 2045

Kadin Indonesia menyiapkan Road Map To Indonesia 2045 dengan menguatkan tiga program utama.

EKONOMI | 3 Desember 2021

Jokowi Minta Kadin Detailkan Transformasi Ekonomi

Presiden Jokowi meminta dukungan Kadin untuk mendetailkan kebijakan-kebijakan pemerintah, utamanya yang akan menjadi fokus Indonesia pada Presidensi G-20.

EKONOMI | 3 Desember 2021


TAG POPULER

# Kento Momota


# Prajurit Santri


# BWF World Tour


# Waskita Karya


# Omicron



TERKINI
Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

ARCHIVE | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings