Logo BeritaSatu

Peserta PBI Berkurang, BPJS Kesehatan: Cashflow Kami Cukup Aman

Selasa, 24 Agustus 2021 | 20:18 WIB
Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menegaskan kondisi keuangan BPJS Kesehatan dalam keadaan cukup untuk membayar klaim pelayanan kesehatan yang ditagihkan oleh fasilitas kesehatan. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya pengurangan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Itu artinya, iuran peserta PBI yang dibayarkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan juga berkurang.

“Secara umum, cashflow BPJS Kesehatan cukup aman untuk melakukan kewajiban-kewajiban kepada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Iqbal Anas saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Selasa (26/10/2021).

Dijelaskan Iqbal, selama ini BPJS Kesehatan menerima pembayaran iuran peserta PBI APBN sesuai dengan jumlah peserta yang didaftarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), bukan sejumlah 96,8 juta peserta sesuai kuota nasional.

Dari data per 30 September 2021, jumlah peserta PBI APBN mencapai 96.159.448. Kemudian setelah dilakukan pemutakhiran data, di mana Kemensos melakukan pemadanan data penerima bantuan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil), jumlah peserta PBI APBN per 8 Oktober 2021 berkurang menjadi 83.548.401. Untuk setiap peserta PBI APBN, iuran yang dibayarkan pemerintah senilai Rp 42.000 per bulan. “Kita menerima iuran sesuai dengan jumlah peserta yang didaftarkan oleh Kementerian Sosial. Per 8 Oktober 2021, jumlah peserta PBI APBN sebanyak 83.548.401,” terang Iqbal.

Di kesempatan sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan, pemadanan data pada DTKS dengan NIK merupakan temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemadanan data dengan NIK di dukcapil untuk memastikan bantuan sosial salur tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

“Data yang tidak padan dengan NIK di dukcapil, tidak bisa diberikan bantuan. Data yang belum padan ini harus dikeluarkan. Sebabnya bisa karena pindah segmen, meninggal dunia, data ganda, atau mungkin sudah tidak lagi termasuk kategori miskin,” jelas Risma, baru-baru ini.

Untuk penetapan data per 15 September 2021, dari data PBI sebelumnya, setelah dilakukan pemadanan terdapat data yang padan DTKS sebanyak 74.420.345, dan ada 12.633.338 yang tidak masuk DTKS, tetapi sudah padan dukcapil. Data yang belum ada di DTKS inilah yang kemudian diverifikasi status miskin atau tidak mampu oleh daerah. Bila hasil verifikasi dinyatakan layak, mereka dapat masuk DTKS. Sedangkan untuk mencapai kuota nasional sebanyak 96,8 juta, masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum menerima bantuan dapat diusulkan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next generation (SIKS-NG) oleh pemerintah daerah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mahkota Alam Berdayakan Tenaga Lokal untuk Kurangi Pengangguran

Mahkota Alam Selayar berupaya membantu pembangunan ekonomi daerah dengan mempekerjakan mayoritas tenaga kerja lokal di perusahaannya.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Pacu DPK, Bank BTN Road Show Tabungan Bisnis di Surabaya

Direktur Distribution and Funding Bank BTN Jasmin mengatakan, Tabungan BTN Bisnis ditargetkan mampu meraih dana murah mencapai Rp 7 triliun.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Mindset Positif Modal Utama Startup Hadapi Masa Sulit

CEO Tancorp, Hermanto Tanoko, mengatakan, agar startup bisa bertahan dan berkembang di masa sulit, harus memiliki mindset atau pola pikir positif.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Mitra Driver Minta Potongan Komisi Dipangkas, Ini Kata Grab

Triza menegaskan, penyesuaian tarif telah dihitung sesuai aturan pemerintah, sekaligus dirancang untuk menjaga kesejahteraan mitra pengemudi Grab.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Soroti Isu Perempuan, G-20 Empower Rumuskan Draf Leaders Declaration

Ajang Presidensi G-20, melalui G-20 Empower memiliki misi mendukung perempuan, terutama pelaku UMKM.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Laba BUMN Meroket hingga 838,2%, Kinerja Erick Diapresiasi

Kinerja Erick Thohir yang sukses membawa perusahaan BUMN meraih laba bersih secara fantastis diapresiasi ekonom CORE Indonesia. 

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Menperin: Pakai Batik Bisa Memperkokoh Ekonomi Indonesia

Menurut Menperin, memakai batik selain menunjukkan kecintaan terhadap produk dalam negeri, juga dapat membantu memperkokoh perekonomian nasional.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Bahlil: Tidak Ada 1 Orang Pun Bisa Ramal Ekonomi Global

Bahlil Lahadalia mengomentari kondisi ekonomi global yang dinilai banyak pihak semakin menantang.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Sandiaga dan Erick Thohir Siap Bantu Modal UMKM Perempuan

Pemerintah mendukung permodalan ribuan anggota perempuan pengusaha Iwapi untuk menciptakan pelaku UMKM perempuan yang tangguh.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Peneliti LPEM: Hiburan Sepak Bola Perlu Digeser dari Stadion ke TV

Peneliti LPEM UI Mohamad Dian Revindo berpendapat, kompetisi sepak bola di Indonesia sebaiknya perlu digeser dari hiburan stadion menjadi hiburan televisi.

EKONOMI | 2 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
5 Tahun Dipimpin Anies, Dino Patti Djalal Sebut Jakarta Berkembang Pesat

5 Tahun Dipimpin Anies, Dino Patti Djalal Sebut Jakarta Berkembang Pesat

NEWS | 1 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings