Logo BeritaSatu

Adopsi UU Perlindungan Data Pribadi Perlu Pengawasan yang Kuat

Kamis, 28 Oktober 2021 | 23:13 WIB
Oleh : Herman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) masih berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembentukan Otoritas Pelindungan Data/Data Protection Authority (DPA) menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan RUU tersebut.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menyampaikan, pembentukan otoritas independen itu penting, mengingat lembaga ini tidak hanya mengawasi pengendali dan pemroses data dari pihak swasta, tetapi juga aktivitas pemrosesan data dari badan publik atau pemerintah.

Dalam skala internasional, keberadaan lembaga pengawas independen akan membantu Indonesia dalam mencapai derajat kepatuhan dan keselarasan dengan standar global undang-undang PDP dan implementasi peraturannya. Sejumlah negara juga telah merevisi peraturan PDP mereka untuk dapat membentuk lembaga pengawas independen.

“Keberadaan lembaga pengawas independen ini akan menjadi hal yang penting dalam hal keselarasan atau kesetaraan hukum perlindungan data Indonesia dengan negara lain,” kata Wahyudi dalam acara diskusi “Memastikan Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia” yang digelar Access Now secara daring, Kamis (28/10/2021).

Terkait isu terkini mengenai posisi otoritas atau lembaga pengawas perlindungan data pribadi, Indonesia telah memiliki contoh lembaga independen yang sudah ada di Indonesia sebelumnya seperti Ombudsman, KPK, Bawaslu, KPPU, dan Komnas HAM.

“Referensinya sudah ada. Idealnya, otoritas independen ini bisa menjadi penyeimbang bagi perlindungan data di Indonesia. RUU PDP dan keberadaan otoritas independen adalah kesempatan untuk membangun Indonesia yang lebih menghormati hak asasi manusia. Kita harus mengambil kesempatan ini, jangan sampai demokrasi kita menjadi mundur," kata Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandra Moniaga.

Analis Kebijakan Eropa Access Now Daniel Leufer menambahkan, contoh perlindungan data pribadi yang komprehensif dapat dilihat dari General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa.

“Mengacu pada Pasal 52 dari GDPR, setidaknya ada lima prasyarat independensi otoritas perlindungan data, yaitu bebas dari pengaruh eksternal, dapat menghindari konflik kepentingan, mempunyai sumber daya yang cukup, berisi orang-orang yang kompeten di bidangnya, dan mempunyai otonomi dalam mengatur dana otoritas,” kata Daniel.

Selain itu, Indonesia juga dapat mencontoh Brasil sebagai salah satu rujukan. Brasil baru saja mempunyai kebijakan perlindungan data dengan otoritas pengawas independen sebagai komponen utama.

“Kami mempunyai sejumlah inisiatif yang dapat mendukung [otoritas] kami dalam menegakkan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data General Brasil (LGPD). Inisiatif ini mencakup peningkatan kapasitas, menyusun pedoman dan rekomendasi, memantau pelanggaran terhadap LGPD, dan mendukung keterlibatan yang bermakna dari sektor publik dan swasta, termasuk organisasi internasional dan DPA di negara lain” kata Direktur Otoritas Pelindungan Data Brasil (ANPD) Miriam Wimmer.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pacu DPK, Bank BTN Road Show Tabungan Bisnis di Surabaya

Direktur Distribution and Funding Bank BTN Jasmin mengatakan, Tabungan BTN Bisnis ditargetkan mampu meraih dana murah mencapai Rp 7 triliun.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Mindset Positif Modal Utama Startup Hadapi Masa Sulit

CEO Tancorp, Hermanto Tanoko, mengatakan, agar startup bisa bertahan dan berkembang di masa sulit, harus memiliki mindset atau pola pikir positif.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Mitra Driver Minta Potongan Komisi Dipangkas, Ini Kata Grab

Triza menegaskan, penyesuaian tarif telah dihitung sesuai aturan pemerintah, sekaligus dirancang untuk menjaga kesejahteraan mitra pengemudi Grab.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Soroti Isu Perempuan, G-20 Empower Rumuskan Draf Leaders Declaration

Ajang Presidensi G-20, melalui G-20 Empower memiliki misi mendukung perempuan, terutama pelaku UMKM.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Laba BUMN Meroket hingga 838,2%, Kinerja Erick Diapresiasi

Kinerja Erick Thohir yang sukses membawa perusahaan BUMN meraih laba bersih secara fantastis diapresiasi ekonom CORE Indonesia. 

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Menperin: Pakai Batik Bisa Memperkokoh Ekonomi Indonesia

Menurut Menperin, memakai batik selain menunjukkan kecintaan terhadap produk dalam negeri, juga dapat membantu memperkokoh perekonomian nasional.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Bahlil: Tidak Ada 1 Orang Pun Bisa Ramal Ekonomi Global

Bahlil Lahadalia mengomentari kondisi ekonomi global yang dinilai banyak pihak semakin menantang.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Sandiaga dan Erick Thohir Siap Bantu Modal UMKM Perempuan

Pemerintah mendukung permodalan ribuan anggota perempuan pengusaha Iwapi untuk menciptakan pelaku UMKM perempuan yang tangguh.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Peneliti LPEM: Hiburan Sepak Bola Perlu Digeser dari Stadion ke TV

Peneliti LPEM UI Mohamad Dian Revindo berpendapat, kompetisi sepak bola di Indonesia sebaiknya perlu digeser dari hiburan stadion menjadi hiburan televisi.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Ekonomi Indonesia 2023 Diyakini Tak Segelap Perkiraan

Sri Adiningsih mengatakan, ekonomi Indonesia sebetulnya punya modal yang baik untuk menghadapi kondisi tahun 2023 yang dikatakan banyak pihak akan lebih gelap.

EKONOMI | 2 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Relawan Perkenalkan Ganjar Pranowo Lewat Turnamen PUBG Mobile

Relawan Perkenalkan Ganjar Pranowo Lewat Turnamen PUBG Mobile

NEWS | 20 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings