Logo BeritaSatu

Tagih Piutang Negara, DJP Jalin Kerja Sama dengan 13 Negara

Kamis, 4 November 2021 | 10:00 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Denpasar, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menjalin kerja sama dengan 13 negara untuk menagih piutang pajak yang dibawa ke luar negeri. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Staf Ahli Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa penagihan piutang ini berkaitan dengan program asistensi penagihan pajak global yang mencakup pemberian bantuan penagihan kepada negara/yurisdiksi mitra. Namun piutang pajak yang ditagih harus berdasarkan keputusan hukum yang sudah inkrah dan berada di luar negeri.

"Jadi wajib pajak yang memiliki piutang pajak yang sudah inkrah keputusan hukum dan dia tinggal di luar negeri, maka kita kerja sama dengan negara tempat ia tinggal tersebut untuk membantu menagih," kata Yon dalam Sosialisasi UU HPP, Rabu (3/11/2021).

Sebaliknya, apabila ke-13 negara tersebut memiliki wajib pajak yang mangkir dan tinggal di Indonesia, Ditjen Pajak bisa membantu menagihnya. "Nah selama ini tidak bisa dieksekusi karena aturan di kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan itu," kata dia.

Ia mencontohkan, apabila terdapat wajib pajak dengan piutang pajak ke Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat (AS), Ditjen Pajak bisa meminta bantuan otoritas pajak AS menagih utang tersebut.

"Jadi, ini bantuan saling menagih dan menarik piutang pajak secara global dari wajib pajak masing-masing," jelasnya.

Adapun 13 negara yang sudah bekerja sama dengan Indonesia antara lain Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belanda, Belgia, Filipina. Kemudian India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela, dan Vietnam.

"Pajak internasional ini yang pertama asistensi penagihan pajak global ini bagian komitmen Indonesia pemerintah untuk berada setara dengan negara lain"tuturnya.

Selain asistensi penagihan pajak global, ada pula mutual Agreement Procedure (MAP) yakni jika pelaksanaan prosedur persetujuan bersama belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan putusan banding atau putusan peninjauan kembali diucapkan.

"Direktur Jenderal Pajak tetap melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus dalam putusan banding atau putusan peninjauan kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Yon, Pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral.

Hal ini memiliki beberapa tujuan, pertama penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan
pajak, kedua pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba.

Ketiga, pertukaran informasi perpajakan, keempat bantuan penagihan pajak dan terakhir kerja sama perpajakan lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Digitalisasi Dorong Investasi Makin Diminati Kaum Muda

Ekonom Indef, Nailul Huda mengatakan meningkatnya jumlah investor muda di Indonesia adalah blessing in disguise kencangnya digitalisasi pada masa pandemi.

EKONOMI | 4 Oktober 2022

Pemerintah Diharapkan Lebih Optimal Jaga Stabilitas Harga Pangan

Pemerintah perlu lebih bekerja keras menjaga stabilitas harga pangan nasional agar daya beli masyarakat terus stabil.

EKONOMI | 4 Oktober 2022

ABM Group Sabet Tujuh Penghargaan dari Kementerian ESDM

ABM Group berhasil meraih tujuh penghargaan berskala nasional dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

EKONOMI | 3 Oktober 2022

Core Indonesia: Inflasi Tinggi Bisa Gerus Daya Beli

Tingkat inflasi tahun kalender pada September 2022 yang sebesar 4,84% sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah di kisaran 3% plus minus 1%.

EKONOMI | 3 Oktober 2022

Investor Daily Summit Angkat Isu Digital, Resources, Services

Investor Daily Summit (IDS) 2022 yang diselenggarakan 11-12 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) akan mengangkat tiga pilar utama.

EKONOMI | 3 Oktober 2022

E-Commerce dan Online Travel Jadi Kekuatan Ekonomi Digital

Ekonomi digital Indonesia diproyeksi tumbuh 20% dari tahun 2021 menjadi US$ 146 miliar pada 2025.

EKONOMI | 3 Oktober 2022

Kompetisi ICStar Hackathon 2022 Latih Kemampuan Robotic dan Teknologi

Kompetisi ICStar Hackathon 2022 memberikan pelatihan kepada 78 peserta dari seluruh Indonesia dan negara seperti Malaysia dan Afrika Selatan.

EKONOMI | 3 Oktober 2022

Ketidakpastian Tinggi, Enggartiasto Ajak Masyarakat Optimistis

Executive Chairman Beritasatu Media Holdings Enggartiasto Lukita mengajak masyarakat harus tetap optimistis.

EKONOMI | 3 Oktober 2022

IWIP Asah Keahlian dan Kemampuan Tenaga Kerja Maluku Utara

Program pelatihan yang digelar PT IWIP menjadi upaya dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap dalam dunia industri.

EKONOMI | 3 Oktober 2022

Indonesia Diyakini Tak Sampai Alami Resesi di 2023

Indonesia diyakini tidak akan sampai mengalami resesi ekonomi pada 2023 di tengah kondisi perekonomian global yang masih bergejolak.

EKONOMI | 3 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ini Upaya Nippon Paint Dukung Literasi Seni Indonesia

Ini Upaya Nippon Paint Dukung Literasi Seni Indonesia

LIFESTYLE | 21 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings