Apa yang Salah dari UU Cipta Kerja?
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Apa yang Salah dari UU Cipta Kerja?

Kamis, 25 November 2021 | 17:22 WIB
Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memberi waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. MK ternyata menemukan sejumlah kesalahan yang membuat UU no 11 tahun 2020 ini cacat formil.

Adapun beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki antara lain adalah:
• Meskipun MK mengakui metode omnibus law, tetapi MK menilai UU Cipta Kerja tidak jelas. Pembentukan UU menunjukkan seolah-olah UU baru, tetapi substansinya adalah UU perubahan.

• MK menemukan telah ada kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti.

• Selain keterpenuhan formalitas semua tahapan pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang bermakna harus dilakukan dalam tahap pengajuan RUU dan pembahasan. MK menilai pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang
partisipasi kepada masyarakat secara maksimal, sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang.

• Menimbang bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pascapersetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kementerian PUPR Percepat Pengembangan Kawasan Perbatasan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, jalan akses perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis.

EKONOMI | 28 November 2021

Ekspansi Bisnis, OHM Buka Hotel Baru di Solo dan Palembang

Sebagai operator hotel, Omega Hotel Management (OHM) telah membuka 2 hotel baru di kota Solo dan Palembang dalam dua bulan terakhir.

EKONOMI | 28 November 2021

Pluang dan Tokopedia Berkolaborasi Perkuat Nilai Tambah

Pluang berkolaborasi dengan Tokopedia sebagai salah satu mitra untuk fitur Tokopedia emas.

EKONOMI | 28 November 2021

PLN: Ekonomi Mulai Pulih, Konsumsi Listrik Tembus Rekor

PT PLN (Persero) mencatat angka konsumsi listrik di Indonesia telah mencapai 210 terawatt jam (TWh) pada Oktober 2021, tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun.

EKONOMI | 28 November 2021

Fasilitas Rusun Pacu Semangat ASN Kemenkeu di Papua

Kementerian PUPR menganggarkan dana Rp 25,5 miliar untuk pembangunan rusun ASN Kemenkeu di Provinsi Papua.

EKONOMI | 28 November 2021

Jasa Marga Lanjutkan Perkerasan Tol Cipularang-Padaleunyi

asamarga Metropolitan Tollroad (JMT) sebagai pengelola Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi kembali melanjutkan pekerjaan rekonstruksi.

EKONOMI | 28 November 2021

Resources Alam Indonesia Rambah Properti di Ibu Kota Baru

PT Resources Alam Indonesia Tbk (KKGI) berencana masuki bisnis properti untuk menangkap peluang bisnis di sekitar ibu kota baru, Kalimantan Timur.

EKONOMI | 28 November 2021

BCA dan AIA Edukasi Literasi Keuangan bagi Tenaga Pendidikan

BCA bersama dengan AIA dan Putera Sampoerna Foundation melakuan edukasi literasi keuangan bagi tenaga pendidikan.

EKONOMI | 28 November 2021

Menkeu Apresiasi Kualitas Gedung Keuangan Negara Jayapura

Menkeu Sri Mulyani mengapresiasi kualitas dan standard tinggi yang dihasilkan PT PP (Persero) Tbk dalam pembangunan Gedung Keuangan Negara Jayapura.

EKONOMI | 28 November 2021

Hubungan Media dan Humas Korporasi Harus Berkelanjutan

Hubungan antara humas dan media massa harus berkelanjutan, karena wartawan adalah teman korporasi dengan koridor profesionalitas tetap yang utama.

EKONOMI | 28 November 2021


TAG POPULER

# Indonesia Terbuka


# Bambang Soesatyo


# Pemuda Pancasila


# Penerima Vaksin Covid-19


# Penghinaan Etnis



TERKINI
Banjir Rendam 4 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Banjir Rendam 4 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NASIONAL | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings