Infrastruktur, Syarat Utama Indonesia Digital Nation
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Infrastruktur, Syarat Utama Indonesia Digital Nation

Kamis, 25 November 2021 | 19:54 WIB
Oleh : Emanuel Kure / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ismail menyampaikan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang mengadopsi teknologi digital pada berbagai aspek kehidupan (digital nation) diperlukan beberapa syarat, salah satunya infrastruktur digital yang memadai.

“Jadi, infrastruktur dan konektivitas ini prasyarat, harus ada dulu, baru bisa bicara lain-lain, kita baru bisa bicara utilisasi, kita manfaatkan, kita kembangkan,” ungkap Ismail, dalam peluncuran Indonesia Digital Infrastructure Report 2021 pada acara Economic Outlook 2022 yang digelar Berita Satu Media Holdings, Kamis (25/11/2021).

Sementara itu, terkait infrastruktur digital, lanjut dia, setidaknya terdapat tiga kriteria yang perlu diwujudkan, yaitu tersedia di mana saja, kualitasnya harus bagus, serta harganya realtif terjangkau (affordable price).

“Pokoknya di mana-mana harus connect, sampai di pelosok Tanah Air harus bisa connect ke digital. Kedua, kualitasnya dituntut meningkat. Karena aplikasi, lifestyle dan sebagainya yang membuat kita enggak bisa hanya menyiapkan infrastruktur yang biasa-biasa. Tetapi harus kuat perencanaannya, sehingga bisa adaptif dengan perkembangan kebutuhan itu,” imbuhnya.

Ketiga, tarif dan akses infrastruktur digital relatif terjangkau bagi masyarakat di Tanah Air. “Saya nggak ­bisa bilang murah, atau mahal, karena itu relatif. Tetapi, affordable dengan kemampuan masyarakat,” jelas Ismail.

Dia melanjutkan, pemerintah sudah mematok sekitar 5% dari pendapatan masyarakat untuk belanja digital per bulan. Angka ini termasuk yang murah di seluruh dunia. Karena itu, diperlukan strategi agar angka tersebut bisa bertahan tetapi, kualitas layanan digital meningkat.

Posisi Pemerintah
Ismail menerangkan, kehadiran pemerintah dalam strategi tersebut adalah menjadi penjaga smart regulation. Sementara itu, pembangunan infrastruktur digital juga dijaga agar tetap bisa berjalan cepat dan sesuai dengan kriteria yang disebutkan.

“Lalu, bagaimana posisi pemerintah ini? Strategi pemerintah memang harus smart regulation. Karena jangan sampai salah posisi pemerintah, sehingga penyiapan infrastruktur ini tidak bisa cepat dan sesuai dengan kriteria tadi,” jelasnya.

Terkait peran pemerintah dalam menerapkan strategi sebagai smart regulation, Ismail menyebut, pertama, harus availability. Pada intinya, tidak boleh ada masyarakat yang tidak terkoneksi dengan layanan digital.

“Karena itu, yang tadinya waiting para operator telekomunikasi (telko) untuk membangun, sekarang enggak bisa. Sekarang, pemerintah harus chip-in (menyumbang) dan meningkatkan deana APBN. Chip-in ikut membangun terutama di dareh 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), yang 12.500 desa itu,” imbuhnya.

Lalu, di layer berikutnya, ada jaringan tulang punggung (backbone), terutama untuk mendukung akses internet. Hal ini diperlukan terutama untuk menjaga akses jaringan 4G untuk akses data/internet.

“Jadi, pemerintah akhirnya masuk ke posisi baru sekarang, yaitu langsung meningkatkan APBN dan ikut serta membangun. Tetapi kita tetap harus wasapada, kita membangun bukan mau jadi operator, tidak. Kita membangun untuk mempercepat penyediaannya, operasinya tetap dijalankan oleh teman-teman operator,” ata Ismail.

Artinya, itu telah terjadi reposisi peran pemerintah yang awalnya hanya sebagai regulator, sekrang, juga menjadi investor untuk membangun dan menyiapkan infrastruktur. Hal ini dilakukan terutama untuk membangun infrastruktur digital ke daerah pelosok yang secara ekonomi tidak feasible bagi operator telekomunikasi.

Kebijakan Lain
Selanjutnya, penerapan strategi kebijakan (policy) dan regulasi yang mendorong efisiensi dan kualitas operator telekomunikasi di Tanah Air. Hal ini perlu dilakukan karena operator telko saat ini sudah sangat tertekan oleh antara lain bisnis layanan konten dalam jarigan internet (over the top/OTT) serta pendapatan dari SMS dan voice turun tajam sekali.

“Itu yang membuat mereka harus reposisi dari telko operator biasa menjadi digital operator,” ungkap Ismail.

Dia menjelaskan, pemerintah harus menempatkan policy dan regulasi yang adaptif dan ramah dengan rencana-rencana perubahan besar operator telekomunikasi tersebut. Akhirnya, pemerintah pun membuka ruang berbagi (sharing) yang seluas-luasnya, baik untuk infrastruktur pasif, aktif, maupun sharing frekuensi.

Terkait spektrum frekuensi, Ismail menyampaikan, saat ini, lebih dari 90% operator telekomunikasi di Tanah Air bertumpu pada mobile broadband. Sementara itu, spektrum frekuensi merupakan jantung dari operator telekomunikasi apabila bisnianya ingin supaya tetap efisien, affordable, dan availability.

Selanjutnya, harapan perubahan mindset fasilitasi pembangunan infrastruktur dengan dukungan pemerintah daerah (pemda). Kemenkominfo bersama Kemendagri tengah mendorong pemda lebih berperan sebagai fasilitator bagi operator telko untuk membangun infrastuktur di wilayahnya dan tidak hanya pada pendekatan mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) di depan.

“Jadi, harapannya tidak ada wasting time dari teman operator telko yang sudah menyiapkan infrastruktur. Ini penting sekali dan tidak boleh ada retribusi-retribusi yang aneh-aneh yang muncul yang ingin segera dapat PAD di depan. Ini akan membuat pembangunan akan melambat,” ungkap Ismail.

Lalu, pemerintah juga mendorong dan akan mempermudah operator telekomunikasi yang mau berkonsolidasi/merger. “Apabila teman-teman operator akan reposisi dan konsolidasi, kita akan mempercepat prosesnya dan terkendali, sehingga ruang kompetisinya itu tidak terlalu over heated dan bisa menyehatkan dan sustainability dari industri bisa terjaga,” kata Ismail.

Terakhir, pemerintah perlu menerapkan strategi ‘penekanan’ terhadap bisnis OTT (treatment of OTT) yang telah sangat menekan bisnis operator telko di Tanah Air. Sebab, mereka yang bermodalkan platform/aplikasi dan memanfaatkan jaringan operator telko dan mendapatkan keuntungan besar.

Langkah tersebut perlu dilakukan agar bisa terjadi kesetaraan level permainan (level playing field) yang berimbang dan lebih adil bagi operator telko yang telah membangun infrastruktur jaringan di Indonesia.

Namun, hal tersebut diakuinya tidak mudah karena pemerintah harus berhadapan dengan pemain-pemain global, platform raksasa, antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya, yang juga sudah terlanjur digunakan sedemikian masif oleh masyarakat di Tanah Air.

“Jadi, tidak mudah untuk kita ambil posisi yang sangat ekstrem di sini. Harus ada adjusment-adjusment,” pungkas Ismail



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ketua OJK Yakin IHSG Kembali ke 7.000 di Akhir 2021

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meyakini jika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di akhir 2021 bisa menembus angka 7.000.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Demi Sejahterakan Petani, ADB Pesan 19,4 Juta Saham Cimory

Asian Development Bank (ADB) telah memesan 19,4 juta saham PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY) atau Cimory senilai Rp 59,9 miliar ($4,2 juta).

EKONOMI | 6 Desember 2021

IHSG Siang Ini, MSIN Pimpin Top Gainers

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I, Senin (6/12) ditutup menguat 34,97 poin atau 0,53% ke level 6.573,41.

EKONOMI | 6 Desember 2021

IPO, Tays Bakers Ingin Ekspansi ke Pasar ASEAN

PT Jaya Swarasa Agung Tbk atau Tays Bakers (TAYS), produsen makanan ringan sehat, resmi listing di BEI.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Akhir Sesi I, IHSG Hari Ini Bertahan di Zona Positif

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,53% ke 6.573,4 pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini, Senin (6/12/2021).

EKONOMI | 6 Desember 2021

Ini Harapan Menteri BUMN kepada Dirut Baru PLN

RUPS PLN tahun 2021 memutuskan mengangkat dan menetapkan Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN, menggantikan Zulkifli Zaini.

EKONOMI | 6 Desember 2021

IPO, Saham Cimory Rebound ke Rp 3.360 Jelang Akhir Sesi 1

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY) atau Cimory secara resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

EKONOMI | 6 Desember 2021

Dirut PLN Zulkifli Zaini Dipastikan Diganti

Direktur utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini diganti dengan wadirut PLN Darmawan Prasodjo, Senin (6/12/2021).

EKONOMI | 6 Desember 2021

Ini Sosok Darmawan Prasodjo Nakhoda Baru PLN

Direktur utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini akan diganti dengan wadirut PLN Darmawan Prasodjo.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Dirut PLN Zulkifli Zaini Diganti Darmawan Prasodjo?

Beredar kabar direktur utama PT PLN Zulkifli Zaini akan diganti dengan wadirut PLN Darmawan Prasodjo.

EKONOMI | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Mahasiswi Bunuh Diri


# Kasus Anak Ahok


# Kereta Api Tabrak Angkot


# Marcus/Kevin


# Jokowi 3 Periode



TERKINI
Bertemu Menlu Tiongkok, Luhut Apresiasi Dukungan Vaksinasi

Bertemu Menlu Tiongkok, Luhut Apresiasi Dukungan Vaksinasi

DUNIA | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings