Logo BeritaSatu

Apindo: Rencana Mogok Nasional soal UMP Tidak Sesuai UU

Kamis, 25 November 2021 | 20:11 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi rencana aksi mogok nasional penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022.

Menurut Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudi, buruh dan serikat pekerja perlu merefleksikan siapa yang akan diuntungkan dalam aksi mogok nasional. Apalagi aksi tersebut dinilai tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 dalam UU 13/2003, mogok kerja akibat gagalnya perundingan dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan serikat pekerja/serikat buruh kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya yang memuat alasan mogok kerja. Bila hal tersebut tidak dipenuhi, maka mogok kerja tersebut menjadi tidak sah.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah, pekerja dikualifikasikan sebagai mangkir, dan apabila pemanggilan kepada pekerja yang melakukan mogok kerja untuk kembali bekerja telah dilakukan oleh pengusaha sebanyak dua kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari, maka apabila pekerja atau buruh tersebut tidak memenuhi panggilan dianggap mengundurkan diri.

“Dalamketentuan ketenagakerjaan tidak dikenal mengenai mogok nasional. Namun berdasarkan pasal 137 UU 13/2003, yang dikenal adalah mogok kerja. Ini memang merupakan hak dasar dari pekerja yang dapat dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Tetapi kalau mogok nasional tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan,” kata Agung Pambudi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (25/11/2021).

Karenanya, Apindo menyerukan kepada pelaku usaha untuk bersikap tegas kepada pekerja di lingkungannya masing-masing sesuai ketentuan tersebut, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pekerja agar iklim usaha kondusif.

Selain itu, Agung juga menekankan mengenai representasi pekerja. "Kalau ada sejumlah bagian serikat pekerja ingin melakukan mogok nasional, pertanyaannya apakah hal tersebut sepenuhnya mewakili suara buruh atau pekerja pada umumnya, apalagi di situasi yang sedang sulit saat ini,” ujar Agung.

Ditambahkan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, unjuk rasa memang merupakan bagian dari hak pekerja untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi apabila sampai melakukan mogok nasional yang berdampak pada operasional perusahaan, hal ini tidak dibenarkan.

"Mogok yang kita kenal itu mogok karena gagal perundingan antara pemberi kerja dan pekerjanya. Kalau mogok ini sudah merembet kepada perusahaan, tentunya perusahaan akan mengambil langkah-langkah sesuai aturan yang ada. Kalau sampai tidak ada di tempat, dianggapnya ya mangkir. Jangan sampai perusahaan menjadi terganggu, dan perusahaan juga mempunyai hak untuk melindungi dari hal-hal di luar aturan," kata Hariyadi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Searah Mata Uang Asia, Rupiah Melemah ke Rp 15.237

Transaksi mata uang Garuda atau rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 15.222- Rp 15.243 per dolar AS.

EKONOMI | 7 Oktober 2022

20 Menit Perdagangan, Aksi Beli Saham Warnai Gerak IHSG

Pukul 09.20 WIB, IHSG melemah 15,7 poin (0,19%) menjadi 7.059 dan Investor33 melemah menjadi ke 492,1

EKONOMI | 7 Oktober 2022

IHSG Rawan Profit Taking, Cermati MEDC, PNLF, ICBP, dan EMTK

Level resistance IHSG berada di 7.094,7.135, 7.178, 7.256 dengan support 7.054, 7.010, 6.968, 6.925.

EKONOMI | 7 Oktober 2022

Ditjen Hubdat Sosialisasi SPM Angkutan Sungai dan Danau

Sosialisasi dilakukan untuk mengoptimalkan angkutan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan, dalam menghubungkan wilayah di Indonesia.

EKONOMI | 7 Oktober 2022

Indonesia-Jepang Perkuat Ekosistem Startup Indonesia

Japan Indonesia Innovation Meetup 2022 akan mempertemukan perusahaan rintisan Jepang dan Indonesia guna memperkuat ekosistem startup.

EKONOMI | 7 Oktober 2022

Data Pekerjaan AS Jadi Fokus Investor, Harga Emas Melemah

Harga emas di pasar spot turun 0,1% menjadi US$ 1.714,29 per ons. Sedangkan harga emas berjangka AS datar (flat) di US$ 1.720,8.

EKONOMI | 7 Oktober 2022

Harga Minyak Naik karena Pemotongan Produksi OPEC+

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 69 sen, atau 0,8% menjadi US$ 88,45 barel, setelah ditutup naik 1,4% pada Rabu.

EKONOMI | 7 Oktober 2022

Jayamas Medica Lepas 15% Saham ke Publik, Cek Jadwalnya

PT Jayamas Medica Industri Tbk (OneMed), pemimpin pasar alat kesehatan Indonesia akan melaksanakan penawaran umum saham perdana (IPO).

EKONOMI | 7 Oktober 2022

Dow Jones Hilang 350 Poin, Investor Tunggu Data Pekerjaan

Dow Jones Industrial Average turun 346,93 poin, atau 1,15%, menjadi 29.926,94 dan S&P 500 kehilangan 1,02% menjadi 3.744,52.

EKONOMI | 7 Oktober 2022

Bursa Eropa Melemah karena Gagal Manfaatkan Momentum Positif

Pan-European Stoxx 600 di bursa Eropa turun 0,5% Kamis setelah sebelumnya sempat naik lebih 0,8%.

EKONOMI | 7 Oktober 2022


TAG POPULER

# Jokowi tak salami kapolri


# Banjir Jakarta


# MTsN 19 Jakarta


# Tersangka Tragedi Kanjuruhan


# Mamat Alkatiri


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Biden Ampuni Warga AS yang Dihukum karena Miliki Ganja Jumlah Kecil

Biden Ampuni Warga AS yang Dihukum karena Miliki Ganja Jumlah Kecil

NEWS | 9 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings