Apindo: Rencana Mogok Nasional soal UMP Tidak Sesuai UU
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Apindo: Rencana Mogok Nasional soal UMP Tidak Sesuai UU

Kamis, 25 November 2021 | 20:11 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi rencana aksi mogok nasional penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022.

Menurut Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudi, buruh dan serikat pekerja perlu merefleksikan siapa yang akan diuntungkan dalam aksi mogok nasional. Apalagi aksi tersebut dinilai tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 dalam UU 13/2003, mogok kerja akibat gagalnya perundingan dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan serikat pekerja/serikat buruh kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya yang memuat alasan mogok kerja. Bila hal tersebut tidak dipenuhi, maka mogok kerja tersebut menjadi tidak sah.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah, pekerja dikualifikasikan sebagai mangkir, dan apabila pemanggilan kepada pekerja yang melakukan mogok kerja untuk kembali bekerja telah dilakukan oleh pengusaha sebanyak dua kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari, maka apabila pekerja atau buruh tersebut tidak memenuhi panggilan dianggap mengundurkan diri.

“Dalamketentuan ketenagakerjaan tidak dikenal mengenai mogok nasional. Namun berdasarkan pasal 137 UU 13/2003, yang dikenal adalah mogok kerja. Ini memang merupakan hak dasar dari pekerja yang dapat dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Tetapi kalau mogok nasional tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan,” kata Agung Pambudi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (25/11/2021).

Karenanya, Apindo menyerukan kepada pelaku usaha untuk bersikap tegas kepada pekerja di lingkungannya masing-masing sesuai ketentuan tersebut, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pekerja agar iklim usaha kondusif.

Selain itu, Agung juga menekankan mengenai representasi pekerja. "Kalau ada sejumlah bagian serikat pekerja ingin melakukan mogok nasional, pertanyaannya apakah hal tersebut sepenuhnya mewakili suara buruh atau pekerja pada umumnya, apalagi di situasi yang sedang sulit saat ini,” ujar Agung.

Ditambahkan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, unjuk rasa memang merupakan bagian dari hak pekerja untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi apabila sampai melakukan mogok nasional yang berdampak pada operasional perusahaan, hal ini tidak dibenarkan.

"Mogok yang kita kenal itu mogok karena gagal perundingan antara pemberi kerja dan pekerjanya. Kalau mogok ini sudah merembet kepada perusahaan, tentunya perusahaan akan mengambil langkah-langkah sesuai aturan yang ada. Kalau sampai tidak ada di tempat, dianggapnya ya mangkir. Jangan sampai perusahaan menjadi terganggu, dan perusahaan juga mempunyai hak untuk melindungi dari hal-hal di luar aturan," kata Hariyadi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ini Sosok Darmawan Prasodjo, Nakhoda Baru PLN

Direktur utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini akan diganti dengan wadirut PLN Darmawan Prasodjo.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Dirut PLN Zulkifli Zaini Diganti Darmawan Prasodjo?

Beredar kabar direktur utama PT PLN Zulkifli Zaini akan diganti dengan wadirut PLN Darmawan Prasodjo.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Startup Binaan IDX Incubator Wira Global Solusi Sukses IPO

Saham PT Wira Global Solusi Tbk (WGSH) sempat naik hingga 8,56% ke Rp 154 dalam debut perdagangannya hari ini.

EKONOMI | 6 Desember 2021

IPO, Widodo Makmur Terkoreksi 6,9% pada Debut Perdagangan

IPO, PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMPP) atau WMP  turun sekitar 6,9% ke Rp 149 pada debut perdagangan.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Fokus Pasar: Penguatan Harga Minyak dan Inflasi Dunia

Pelaku pasar cermati pergerakan harga minyak dunia yang signifikan dalam satu tahun terakhir. Ini, juga yang jadi sebab kenaikan inflasi.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Awali Pekan, IHSG Dibuka di Zona Hijau

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,24% ke 6.553,9 pada awal perdagangan hari ini, Senin (6/12/2021).

EKONOMI | 6 Desember 2021

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Harga emas Antaam stagnan pada perdagangan Senin (6/12/2021) stagnan di Rp 932.000 per gram.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Kadin Jatim Jelaskan Dampak Ekonomi Erupsi Semeru 

Kadin Jatim mengatakan erupsi Semeru berdampak pada sektor ekonomi yang menjadi andalan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Awal Pekan, Bursa Asia Dibuka Melemah, Harga Minyak Naik

Bursa Asia Pasifik dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini, Senin (6/12/2021). Harga bitcoin anjlok dam minyak mentah naik.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Ini Inisiatif Pertamina untuk Perkuat Implementasi ESG

Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Pertamina mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan emisi karbon dan mempercepat transisi energi.

EKONOMI | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Mahasiswi Bunuh Diri


# Kasus Anak Ahok


# Kereta Api Tabrak Angkot


# Marcus/Kevin


# Jokowi 3 Periode



TERKINI
Khofifah Tegaskan Sistem Peringatan Dini Sudah Berjalan

Khofifah Tegaskan Sistem Peringatan Dini Sudah Berjalan

NASIONAL | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings