Apindo: Rencana Mogok Nasional soal UMP Tidak Sesuai UU
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Apindo: Rencana Mogok Nasional soal UMP Tidak Sesuai UU

Kamis, 25 November 2021 | 20:11 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi rencana aksi mogok nasional penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022.

Menurut Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudi, buruh dan serikat pekerja perlu merefleksikan siapa yang akan diuntungkan dalam aksi mogok nasional. Apalagi aksi tersebut dinilai tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 dalam UU 13/2003, mogok kerja akibat gagalnya perundingan dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan serikat pekerja/serikat buruh kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya yang memuat alasan mogok kerja. Bila hal tersebut tidak dipenuhi, maka mogok kerja tersebut menjadi tidak sah.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah, pekerja dikualifikasikan sebagai mangkir, dan apabila pemanggilan kepada pekerja yang melakukan mogok kerja untuk kembali bekerja telah dilakukan oleh pengusaha sebanyak dua kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari, maka apabila pekerja atau buruh tersebut tidak memenuhi panggilan dianggap mengundurkan diri.

“Dalamketentuan ketenagakerjaan tidak dikenal mengenai mogok nasional. Namun berdasarkan pasal 137 UU 13/2003, yang dikenal adalah mogok kerja. Ini memang merupakan hak dasar dari pekerja yang dapat dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Tetapi kalau mogok nasional tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan,” kata Agung Pambudi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (25/11/2021).

Karenanya, Apindo menyerukan kepada pelaku usaha untuk bersikap tegas kepada pekerja di lingkungannya masing-masing sesuai ketentuan tersebut, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pekerja agar iklim usaha kondusif.

Selain itu, Agung juga menekankan mengenai representasi pekerja. "Kalau ada sejumlah bagian serikat pekerja ingin melakukan mogok nasional, pertanyaannya apakah hal tersebut sepenuhnya mewakili suara buruh atau pekerja pada umumnya, apalagi di situasi yang sedang sulit saat ini,” ujar Agung.

Ditambahkan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, unjuk rasa memang merupakan bagian dari hak pekerja untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi apabila sampai melakukan mogok nasional yang berdampak pada operasional perusahaan, hal ini tidak dibenarkan.

"Mogok yang kita kenal itu mogok karena gagal perundingan antara pemberi kerja dan pekerjanya. Kalau mogok ini sudah merembet kepada perusahaan, tentunya perusahaan akan mengambil langkah-langkah sesuai aturan yang ada. Kalau sampai tidak ada di tempat, dianggapnya ya mangkir. Jangan sampai perusahaan menjadi terganggu, dan perusahaan juga mempunyai hak untuk melindungi dari hal-hal di luar aturan," kata Hariyadi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Blibli Catat GMV Kategori Otomotif Tumbuh 3,8 Kali Lipat

Blibli mencatatkan Gross Merchandise Value (GMV) kategori otomotif mengalami peningkatan 3,8 kali lipat pada program Histeria 11.11 dibanding rata-rata harian.

EKONOMI | 30 November 2021

Ini Daftar UMP yang Sudah Ditetapkan 33 Provinsi

Upah minimum provinsi (UMP) 2022 untuk 33 provinsi telah ditetapkan. DKI Jakarta memiliki UMP tertinggi, Jateng terendah.

EKONOMI | 30 November 2021

Kurs Rupiah Pagi Ini Terapresiasi ke Rp 14.300

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi hari ini, Selasa (30/11/2021), terpantau menguat ke kisaran Rp 14.300.

EKONOMI | 30 November 2021

IHSG Dibuka Menguat, Pasar Cermati Varian Omicron

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,26% ke 6.625,4 pada awal perdagangan hari ini, Selasa (30/11/2021).

EKONOMI | 30 November 2021

IHSG Berpotensi Menguat, Ini Rekomendasi MNC Sekuritas

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini berpotensi upside.

EKONOMI | 30 November 2021

Bursa Asia Menguat, Investor Tunggu Data PMI Tiongkok

Bursa Asia Pasifik dibuka menguat pada perdagangan Selasa (30/11/2021) menjelang rilis data ekonomi Tiongkok November.

EKONOMI | 30 November 2021

Fokus Pasar: Inflasi Tahun Depan Diproyeksikan Lebih Tinggi

Tingkat inflasi pada tahun depan diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Kenaikan tersebut seiring dengan pemulihan ekonomi domestik.

EKONOMI | 30 November 2021

Kekhawatiran Omicron Mereda, Bursa Eropa Menguat

Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Senin (29/11/2021), setelah kekhawatiran Covid varian omicron mereda.

EKONOMI | 30 November 2021

Milad ke-9, Askrindo Syariah Gelar Tasyakuran

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) menggelar tasyakuran Milad ke 9 pada Senin (29/11/2021).

EKONOMI | 30 November 2021

The Federal Reserve Waspadai Dampak Omicron

Ketua the Federal Reserve, Jerome Powell, mengatakan Covid-19 varian omicron dan kenaikan kasus baru-baru ini merupakan ancaman terhadap pemulihan ekonomi AS.

EKONOMI | 30 November 2021


TAG POPULER

# Ameer Azzikra


# Omicron


# Bens Leo


# Cristiano Ronaldo


# Infeksi Lever



TERKINI
Buruh Diminta Tidak Demo Berlebihan Soal UMP DKI 2022

Buruh Diminta Tidak Demo Berlebihan Soal UMP DKI 2022

MEGAPOLITAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings