Logo BeritaSatu

Kadin Serukan Seluruh Elemen Dukung Perbaikan UU Cipta Kerja

Sabtu, 27 November 2021 | 14:53 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus, Triyan Pangastuti, Leonard AL Cahyoputra, Novy Lumanauw / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa bersatu membangun spirit kebersamaan yang saling menghormati untuk menyempurnakan Undang- Undang (UU) Cipta Kerja agar Indonesia memiliki daya saing tinggi dalam memenangi perang ekonomi global saat ini.

Sementara itu, DPR dan pemerintah sepakat untuk sesegera mungkin memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker) sebagaimana dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Hal itu dilakukan untuk mencegah timbulnya ketidakpastian hukum, sehingga UU Ciptaker segera efektif memacu investasi dan menyerap lapangan kerja.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menyatakan, pelaku usaha nasional mengapresiasi sistem check and balances atas uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita harus menghormati bahwa ini adalah demokrasi. Sekarang kita harus bersatu untuk memenangi perang ekonomi. Kalau UU Cipta Kerja tidak sempurna kita harus sempurnakan. Kita harus bangga bahwa Indonesia ada check and balances,” kata Arsjad Rasjid kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Arsjad mengatakan, sebagai bangsa yang demokratis, pengusaha wajib menghormati pekerja, demikian juga sebaliknya. Sebab, pengusaha dan pekerja saling membutuhkan satu sama lainnya.

“Jadi, kita harus menghargai teman- teman pekerja. Kita mengapresiasi dan menghargai putusan Mahkamah Konstitusi. Yang terpenting adalah membangun spirit kebersamaan. Mari kita bersatu menghadapi perang ekonomi. Jangan kita dipecah belah,” kata Arsjad.

Arsjad Rasjid mengatakan, dukungan pengusaha dan buruh sangat diperlukan dalam membangun spirit kebersamaan untuk membangun ekonomi nasional.

“Spirit itu harus terbangun supaya bisa menarik investasi ke Indonesia. Kalau ada dana masuk, kita tidak perlu berutang. Kita ajak investasi masuk untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya, dan akhirnya mengurangi kemiskinan,” katanya.

Dia berharap, pemberlakuan UU Cipta Kerja jangan menjadikan pengusaha sebagai musuh. Kalaupun ada perbedaan itu merupakan bentuk kekayaan yang harus disyukuri. ada yang kalah, karena UU Cipta Kerja ini untuk membangun bangsa. Kita akan kawal. Kadin akan ikut serta. Mari kawal bersama dan kita dukung pemerintah. UU Cipta Kerja sangat baik. Pengusaha butuh buruh, buruh butuh pengusaha. Kita harus garis bawahi bahwa pengusaha diajak bicara bersama untuk menyempurnakan aturan yang ada,” katanya.

Seperti diberitakan, MK dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dengan pertimbangan telah banyak kebijakan turunan yang dibuat dan bahkan telah berlakunya kebijakan ini. MK memberi waktu paling lama dua tahun kepada para pembentuk UU untuk memperbaiki sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU.

Meski demikian MK menegaskan bahw UU Ciptaker tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu yang diberikan. Jika tidak dilakukan perbaikan hingga batas waktu, UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Apabila itu terjadi, maka UU atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh UU Cipta Kerja kembali berlaku.

Putusan MK juga menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan UUCiptaker selama proses perbaikan. MK menegaskan bahwa obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-undang-undang tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku untuk menyusun undang-undang.

Karena itulah, MK memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan, pemerintah menghormati putusan MK. Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaikbaiknya putusan MK tersebut.

Ditanya ihwal putusan MK tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot meminta semua pihak untuk menunggu penjelasan resmi dari pemerintah.

“Pada hari Senin (29/11) Presiden Joko Widodo akan menyampaikan konferensi pers. Kita tunggu penjelasan dari pemerintah,” tegasnya.

Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ciptaker tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan klaster-klaster yang terkait dengan perpajakan dalam UU tersebut. Pasalnya, semua aturan pelaksana atau turunan yang dibutuhkan telah diterbitkan.

Baca lengkap di epaper Investor Daily https://subscribe.investor.id/



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Abaikan Inflasi, Massindo Group Ekspansi Bisnis ke Palembang

Massindo Group meresmikan pabrik ke-20 dan pusat distribusi di Palembang, Sumatera Selatan.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Dongkrak Pendapatan, Wahana Pronatural Rambah Bisnis Minuman

PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO) berencana merambah bisnis minuman untuk mendongkrak pendapatan perseroan.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Kebijakan Satu Peta Dinilai Percepat Pemulihan Ekonomi

Ekonom Indef, Agus Herta Sumarto mengatakan kebijakan satu peta dapat mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Bakti Pastikan Peluncuran Satelit Satria 1 Sesuai Rencana

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo optimistis rencana pengoperasian Satelit Satria 1 tetap berjalan sesuai rencana.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Suntik Mati TV Analog Jabodetabek Diundur Jadi 2 November

Kemenkominfo memutuskan menunda penghentian siaran tv analog di wilayah Jabodetabek menjadi 2 November 2022.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

FIF Group dan RSU Hermina Dirikan Rumah Singgah

FIF Group dengan RSU Hermina Depok menyediakan rumah singgah dan membuka kesempatan bagi pasien kurang mampu yang membutuhkan penanganan medis.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Iklan Digital Menjadi Pengubah Ekosistem Industri Startup

Adtech merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh brand atau agency untuk menyusun strategi, mengatur, dan mengelola aktivitas iklan digital.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Luhut Gandeng GFF Bahas Rencana Aksi Bersama Transisi Energi

Global Future Fellows (GFF) yang dihadiri GFFellows di Bali telah merancang draf Rencana Aksi Bersama (action roadmap) soal transisi energi.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Kontribusi PNBP Signifikan, PTBA Raih Penghargaan Subroto

PT Bukit Asam (PTBA) berhasil meraih Penghargaan Subroto 2022 Bidang PNBP Mineral dan Batubara.

EKONOMI | 5 Oktober 2022

Jababeka Pinjam US$ 100 Juta ke Mandiri untuk Bayar Utang

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) menandatangani kredit sebesar US$ 100 juta dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

EKONOMI | 5 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


# Formula E


# Tragedi Kanjuruhan


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tragedi Kanjuruhan, Polri Periksa 31 Anggota

Tragedi Kanjuruhan, Polri Periksa 31 Anggota

NEWS | 29 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings