Ombudsman Temukan 5 Potensi Korupsi Pupuk Bersubsidi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ombudsman Temukan 5 Potensi Korupsi Pupuk Bersubsidi

Selasa, 30 November 2021 | 17:50 WIB
Oleh : Herman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com Ombudsman mencatat lima potensi korupsi atau maladministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Telaah awal terhadap masalah tata kelola pupuk bersubsidi ini telah dimulai Ombudsman pada April 2021 setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan kekesalannya terhadap program pupuk bersubsidi. Ketika itu presiden menilai program pupuk bersubsidi tidak memberikan hasil dan perlu dievaluasi. Dari sejak 2015, tidak kurang dari Rp 24 triliun APBN digelontorkan untuk pupuk bersubsidi ini.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika memaparkan, potensi maladministrasi pertama terkait penentuan kriteria dan syarat petani penerima pupuk bersubsidi saat ini tidak diturunkan dari rujukan undang-undang yang mengatur secara langsung pupuk bersubsidi, yaitu UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, serta UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

“Potensi maladministrasi kedua, pendataan petani penerima pupuk bersubsidi dilakukan setiap tahun dengan proses yang lama dan berujung dengan ketidakakuratan pendataan. Hal ini berdampak pada buruknya perencanaan dan kisruhnya penyaluran pupuk bersubsidi,” kata Yeka Hendra dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Potensi maladministrasi ketiga adalah terbatasnya akses bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi, serta permasalahan transparansi proses penunjukan distributor dan pengecer resmi. Keempat, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang belum selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan prinsip 6 tepat yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

“Kelima, belum efektifnya mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi, sehingga belum tertanganinya secara efektif berbagai penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi,” ungkap Yeka.

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pupuk bersubsidi, Ombudsman memberikan saran kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk membentuk Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi secara khusus untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan, yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Selain itu, Ombudsman juga mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik untuk membentuk dan/atau mengoptimalkan pengelolaan pengaduan, serta dapat memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Perluas Jaringan, Ralali Agent Targetkan 1,5 Juta Agen pada 2022

Saat ini Ralali Agent telah memiliki lebih dari 300.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Satgas BLBI Sita Aset Tanah Santoso Sumali Senilai Rp 13 Miliar

Satgas BLBI melalui PUPN Cabang DKI Jakarta kembali melaksanakan penyitaan atas barang jaminan obligor Santoso Sumali berupa dua bidang tanah.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Negara G-20 Berkomitmen Perkuat Ketahanan Sistem Keuangan Internasional

Negara G-20 memandang penting koordinasi internasional dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Lebarkan Sayap, SBI Makin Dekat ke Konsumen

PT Sepeda Bersama Indonesia (SBI) memperluas lini distribusinya dengan membuka pusat distribusi (distribution center) di tahun 2022 ini.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Kemenkeu Catat Aset Tanah 12 PTN Capai Rp 161,30 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat nilai barang milik negara (BMN) berupa aset tanah di 12 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) mencapai Rp 161,30 triliun.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Sinergi dengan Lippo Group, P2PLending Ringan Geber Pembiayaan

Berkolaborasi dengan Lippo Group, perusahaan fintech lending, Ringan menggeber pembiayaan dengan menggarap captive market Lippo.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Jadi Green Island, KEK Morotai Akan Miliki IPP PLTS

Tenant-tenant di KEK Morotai akan menikmati green energy.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Laba Berkah Beton Sadaya Naik 430% pada 2021

PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) membukukan laba bersih pada tahun 2021 sebesar Rp 89,4 miliar, naik 430% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

EKONOMI | 28 Januari 2022

OJK Segera Keluarkan Aturan Baru Unit Link

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan aturan terbaru terkait asuransi yang di dalamnya termasuk unit link sebagai respons dari banyaknya aduan masyarakat.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Tidak Sekadar Online, Ini Solusi UMKM Bisa Naik Kelas

Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun berpendapat, dibutuhkan off taker atau pembeli dari pemerintah agar UMKM bisa naik kelas.

EKONOMI | 28 Januari 2022


TAG POPULER

# Flight Information Region


# Jefri Tambayong


# Update Covid-19


# Ousmane Dembele


# Ardian Noervianto



TERKINI
BNPT Dinilai Tidak Sedang Stigmatisasi Pesantren

BNPT Dinilai Tidak Sedang Stigmatisasi Pesantren

NASIONAL | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings