Peraturan Turunan UU Cipta Kerja soal Pengupahan Berlaku
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Peraturan Turunan UU Cipta Kerja soal Pengupahan Berlaku

Kamis, 2 Desember 2021 | 22:51 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.

“Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan,” kata Ida dalam siaran persnya, Kamis (2/11/2021).

Ida menegaskan, dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK.

“Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku", ujar Ida.

Oleh karenanya, kata Ida, semua pihak khususnya para kepala daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021 tentang Pengupahan.

“Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha,” tegas Ida.

Lebih lanjut Ida menambahkan, terkait dengan upah minimum (UM) sendiri merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12 bulan.

Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.

Selanjutnya, dalam penetapan UMK, gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP.

Jika syarat tidak terpenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan UMK. “Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antarwilayah, baik antar provinsi maupun antarkabupaten/kota tidak semakin melebar.

“Kita optimistis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Terakhir, Ida menegaskan, mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah (susu) di perusahaan.

Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan susu, sedangkan Pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di bidang pengupahan.

"Saya telah menginstruksikan agar mediator dan pengawas ketenagakerjaan untuk siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022 serta penerapan susu. Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para kepala daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan,” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Sandiaga Uno: Konten Adalah Raja, Kemasan Ratunya

“Content is king (konten adalah raja), packaging is queen (pengemasan adalah ratu)," kata Menparekraf Sandiaga Uno.

EKONOMI | 23 Januari 2022

Entrepreneur Indonesia Kukuhkan Pengurus Masa Bakti 2022-2027

Organisasi para pengusaha Entrepreneur Indonesia mengukuhkan kepengurusan pusat di Kirana Ballroom Kartika Candra, Jakarta, Sabtu (22/1/2022).

EKONOMI | 23 Januari 2022

Mensesneg Pratikno Dorong Kewirausahaan untuk Pecahkan Masalah Sosial

"Satu hal penting yang harus kita kembangkan adalah kewirausahaan di kalangan anak-anak muda," kata Pratikno.

EKONOMI | 23 Januari 2022

NET TV, Autopedia, Mitra Angkasa Gelar IPO Pekan Ini, Simak Jadwalnya

PT Net Visi Media atau NET TV,  PT Autopedia Sukses Lestari dan PT Mitra Angkasa Sejahtera siap mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pekan ini.

EKONOMI | 23 Januari 2022

Catat Rekor, Hasnur International Shipping Optimistis Lanjutkan Kinerja Positif

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HAIS) selama tahun 2021 berhasil mencatatkan volume pengangkutan kargo sebanyak 7,4 juta metrik ton.

EKONOMI | 23 Januari 2022

Selaras Citra Perpanjang Kredit Rp 10 Miliar dari CIMB Niaga

PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP) memperpanjang perjanjian fasilitas kredit sejumlah Rp 10 miliar dengan PT Bank Cimb Niaga Tbk (BNGA).

EKONOMI | 23 Januari 2022

2030, Seluruh Armada Gojek Pakai Motor Listrik

Electrum, usaha patungan antara Gojek dan TBS Energi Utama, telah menandatangani MoU dengan Gogoro untuk transisi 100% motor listrik 2030.

EKONOMI | 23 Januari 2022

Gercep, Geber, dan Gaspol, 3 Jurus Sandiaga Pulihkan Ekonomi

Sandiaga Uno mendorong UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk gerak cepat, gerak bersama, dan garap semua potensi online.

EKONOMI | 23 Januari 2022

Sandiaga: Tiga Subsektor Ekonomi Kreatif Penyumbang PDB Terbesar

"Kuliner, fesyen dan kriya menjadi subsektor ekonomi kreatif penyumbang terbesar untuk PDB dengan kisaran 75%,” kata Sandiaga Uno.

EKONOMI | 23 Januari 2022

Revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma, AP II Siapkan Transisi Operasi

PT Angkasa Pura (AP) II selaku pengelola Bandara Halim Perdana Kusuma pada Sabtu (22/1/2022) mulai menjalankan skenario perpindahan operasional.

EKONOMI | 23 Januari 2022


TAG POPULER

# Kakek Dihakimi Massa


# Alinea


# Omicron


# Covid-19


# Arsenal



TERKINI
Pemain Timnas Putri Indonesia Sempat Stres Setelah Kalah 0-18 dari Australia

Pemain Timnas Putri Indonesia Sempat Stres Setelah Kalah 0-18 dari Australia

BOLA | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings