Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menargetkan 19 juta pengguna kompor induksi hingga 2030. Jika target itu tercapai, negara bisa menghemat devisa Rp 50,6 triliun per tahun. Namun rencana konversi LPG ke kompor induksi ini membutuhkan peraturan presiden (perpres) seperti halnya konversi kompor minyak tanah ke LPG di masa lalu.
Koordinator Penyiapan Program Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Qatro Romandhi mengatakan pemanfaatan kompor listrik atau induksi tidak hanya menyelamatkan keuangan negara, tetapi juga mendorong perekonomian, menyerap tenaga kerja, hingga menghemat biaya memasak masyarakat.
Pemerintah menargetkan 19 juta pengguna kompor induksi hingga 2030. Jika target itu tercapai, maka negara bisa menghemat devisa Rp 50,6 triliun per tahun. "Selain itu, beban biaya memasak terpangkas 57%. Bagi PLN bisa mengoptimalisasi pemanfaatan reserve margin PLN di pagi dan sore hari sekitar 3,2 gigawatt dengan potensi pendapatan Rp 1,8 triliun per tahun," kata dia dalam keterangan yang diterima Jumat (3/12/2021).
Pengamat kebijakan publik, Agus Pembagio mengatakan, instruksi menggunakan kompor induksi yang datang dari Presiden Joko Widodo idealnya diikuti payung hukum untuk mengawal implementasinya. "Presiden seharusnya menerbitkan aturan, sehingga bisa dilaksanakan. Kita bisa berkaca dari konversi minyak tanah, yang aturannya banyak, tapi pelaksanaannya banyak yang dievaluasi," ujarnya.
Menurut Agus, dalam menerbitkan aturan untuk konversi kompor induksi, sebaiknya merujuk Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Agus menyarankan, dalam pelaksanaan konversi ke depan, sebaiknya perlu diterapkan sanksi, sehingga lebih mengikat. "Semuanya harus disiapkan terlebih dahulu. Agar bagaimana kebijakan ini lebih sustainable," katanya.
Agus menambahkan, dalam konversi kompor LPG ke kompor induksi, pemerintah juga perlu melibatkan antropolog, riset pasar yang matang, hingga strategi implementasi di masyarakat.
Sementara VP Downstream Research and Technology Innovation PT Pertamina, Andianto Hidayat mengatakan dukungan perseroan untuk mempercepat transisi energi salah satunya memangkas impor LPG yaitu dengan pengembangan gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). "Kalau pabrik DME terbangun, kita mengurangi impor 1 juta ton pada 2024 atau sekitar 15% dari kebutuhan impor. Lalu pada tahun berikutnya, saat pabrik lainnya terbangun 1 juta ton impor LPG kembali terpangkas," tambahnya.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, mengatakan kesiapan PLN untuk menjalankan konversi LPG ke kompor induksi demi menyelamatkan anggaran negara. "Selain menggunakan energi domestik, kompor listrik juga sudah bisa diproduksi di Indonesia. Jadi selain menghemat devisa, program ini bisa ikut menggerakkan perekonomian dan mencetak lapangan kerja," kata Bob.
Belajar dari konversi minyak tanah ke LPG, ia menilai untuk memuluskan konversi kompor induksi memerlukan dukungan payung hukum dari pemerintah "Ini bukan kepentingan PLN, bukan kepentingan Pertamina, tetapi ini kepentingan bangsa," kata dia.
Dalam pelaksanaannya, Bob menilai relatif mudah. Sebab saat ini setiap rumah telah memiliki listrik sehingga PLN hanya tinggal menambah daya yang prosesnya selesai dalam 1-2 hari.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
