Kemkop dan UKM Dampingi Pelaku UKM Bermasalah Hukum
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemkop dan UKM Dampingi Pelaku UKM Bermasalah Hukum

Kamis, 9 Desember 2021 | 00:21 WIB
Oleh : Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koperasi (Kemkop) dan UKM melakukan pendampingan atas kasus salah satu pelaku UKM yang menjadi tahanan Pengadilan Negeri Bandung.

Kemkop dan UKM melalui Biro Hukum dan Kerja Sama telah memberikan legal opinion (pendapat hukum) dari sisi regulasi pemerintah guna kepentingan persidangan.

“Setelah melakukan koordinasi dengan Ditkrimsus Polda Jawa Barat (Jabar) dan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat dan melakukan pendampingan ke Polda Jabar, pelaku UKM tersebut kini telah mendapatkan penangguhan penahanan, dan kini berstatus sebagai tahanan kota,” kata Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kemkop dan UKM, Henra Saragih, Rabu (8/12/2021).

Henra mengatakan, pihaknya langsung melakukan pendampingan ke Polda Jawa Barat bersama-sama dengan keluarga pelaku UKM yang ditahan tersebut. Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Barat sangat mendukung supaya dapat dilakukan penangguhan penahanan pelaku dan telah memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan BPOM dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar dilakukan penangguhan penahanan.

“Pemerintah berkewajiban melindungi para pelaku usaha mikro dan kecil. Apabila ada pelaku UMKM yang belum memenuhi perizinan jangan langsung dilakukan penindakan, melainkan harus dilakukan pembinaan terhadap kesalahan yang sifatnya hanya administrasi,” kata Henra.

Hal itu sudah tertuang dalam MoU antara Kemkop dan UKM dengan Polri yang bertujuan supaya para pelaku koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki permasalahan terkait perizinan tidak serta merta dilakukan penindakan, melainkan dilakukan pembinaan terlebih dahulu supaya mereka memenuhi perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tidak hanya aparat kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diharapkan untuk tidak serta merta langsung menindak para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memenuhi perizinan, melainkan untuk dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

Menurut Henra, pelaku telah keluar dari tahanan dan saat ini berstatus sebagai tahanan kota. Meski demikian, kasus hukum tetap berjalan, pelaku akan mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung atas dakwaan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 197 Jo Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kasus ini bermula dari seorang pelaku memproduksi dan menjual produk kelompok farmasi yang oleh BPOM dinyatakan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanaan, khasiat atau kemanfaatan.

Kemudian pelaku UKM tersebut didakwa melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal197 Jo Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum (LBPH) bagi usaha mikro dan kecil.

Dalam pasal 48 menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMK, Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum diberikan secara gratis.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kemendag: 29 Perusahaan Sudah Kembali Ekspor Batu Bara

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan, sebanyak 48 kapal dari 29 perusahaan telah kembali memulai ekspor batu bara.

EKONOMI | 18 Januari 2022

Gus Muhaimin Minta Akses Kepemilikan Rumah Dipermudah

"Anggaran pemerintah harus bisa mensubsidi pembangunan rumah," kata Gus Muhaimin.

EKONOMI | 18 Januari 2022

IBL 2022 Bergulir, Kolektibel Serahkan Revival Shoot NFT

IBL 2022 kembali bergulir, Kolektibel serahkan Revival Shoot NFT sebagai bentuk apresiasi terhadap kemajuan industri basket di Indonesia.

EKONOMI | 18 Januari 2022

Mendag Buka Keran Impor Gula, Daging Sapi dan Bawang Putih

Mendag telah mengeluarkan izin impor gula, daging sapi, dan bawang putih, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama setahun ke depan.

EKONOMI | 18 Januari 2022

Mendag: Kendalikan Inflasi Volatile Food, Harga Pangan Sudah Mulai Turun

Mendag Muhammad Lutfi mengatakan, di 2021 inflasi volatile food sebesar 3,20%, lebih rendah dari tiga tahun terakhir.

EKONOMI | 18 Januari 2022

Sri Mulyani: IKN Baru Kurangi Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Ibu kota baru menciptakan “pusat gravitasi” ekonomi baru yang akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara wilayah Jawa dan Luar Jawa.

EKONOMI | 18 Januari 2022

Sri Mulyani: Anggaran IKN Bagian dari Program Pemulihan Ekonomi

"Jadi mungkin ini bisa dimasukkan bagian dari program pemulihan ekonomi, sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota baru," kata Sri Mulyani.

EKONOMI | 18 Januari 2022

Sri Mulyani: 3 Tahun Pertama Fase Kritis Pembangunan Ibu Kota Baru

Sri Mulyani memastikan pendanaan untuk pemindahan pembangunan ibu kota baru akan menggunakan seminimal mungkin dana APBN.

EKONOMI | 18 Januari 2022

Jababeka dan Pertamina Teken MoU Pengembangan Green Industrial Estate

PT Jababeka Tbk melakukan penandatangan MoU dengan PT Pertamina (Persero) dalam pengembangan kawasan industri hijau atau Green Industrial Estate.

EKONOMI | 18 Januari 2022

Obligasi AS Naik ke Level Tertinggi, Bursa Eropa Melemah

Bursa Eropa melemah pada hari Selasa (18/1/2022). Yield Treasury 10-tahun melonjak 5 basis poin menjadi 1,8305%, tertinggi dalam dua tahun terakhir.

EKONOMI | 18 Januari 2022


TAG POPULER

# Nusantara


# Vaksinasi Covid-19


# Nur Afifah Balqis


# Shin Tae-yong


# Covid-19 Meningkat



TERKINI
Alissa Wahid: Tak Boleh Ambil Hak Beragama Orang Lain

Alissa Wahid: Tak Boleh Ambil Hak Beragama Orang Lain

NASIONAL | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings