Logo BeritaSatu

Kadin Minta Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara Ditinjau Ulang

Sabtu, 1 Januari 2022 | 16:49 WIB
Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mendukung kebijakan pasokan batubara domestik untuk pasokan listrik nasional.

Namun, Arsjad menyayangkan kebijakan sepihak dan tergesa-gesa yang diambil pemerintah terkait dengan larangan ekspor batubara. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia sedang mencoba memulihkan perekonomian nasional setelah dihantam pandemi.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melarang ekspor atau penjualan batu bara ke luar negeri mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022. Kebijakan ini merupakan buntut dari laporan Direksi PLN terkait terjadi kelangkaan pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Upaya pemerintah memulihkan perekonomian nasional ini tidak sendirian, tapi bersama-sama pelaku usaha. Ada peran penting pelaku usaha dalam memulihkan ekonomi nasional di masa pandemi. Jadi kami sangat berharap setiap kebijakan pemerintah yang berdampak pada dunia usaha dan perekonomian nasional seperti larangan ekspor batu bara ini harus dibicarakan bersama,” kata Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Sabtu (1/1/2022).

Arsjad menambahkan, perekonomian nasional sempat mengalami percepatan pemulihan akibat booming komoditas yang sangat dibutuhkan pasar global, salah satunya batu bara. Kadin Indonesia melihat banyak negara yang membutuhkan batu bara dalam kapasitas besar dan harga tinggi untuk menghidupkan kembali industrinya yang sempat mati suri akibat pandemi.

Terkait klaim langkanya pasokan, hasil penelusuran Kadin Indonesia, kata Arsjad, tidak semua PLTU grup PLN termasuk Independent Power Producer (IPP) mengalami kondisi kritis persediaan batu bara.

Selain itu pasokan batu bara ke masing-masing PLTU, baik yang ada di bawah manajemen operasi PLN maupun IPP, sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batu bara antara PLN dan IPP dengan masing-masing perusahaan pemasok.

“Anggota Kadin Indonesia banyak yang merupakan perusahaan pemasok batu bara dan mereka telah berupaya maksimal untuk memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batu bara untuk kelistrikan nasional sebesar 25% yang sebagaimana diatur dalam Kepmen 139/2021, bahkan telah memasok lebih dari kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) tersebut sesuai harga untuk kebutuhan PLTU PLN dan IPP,” jelas Arsjad.

Karenanya, Kadin berharap agar pemerintah dapat menerapkan sistem reward dan penalties yang adil dan konsisten, bukan memberlakukan sistem sapu jagat kepada seluruh perusahaan batubara. Arsjad meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan ini. Pasalnya, banyak perusahaan batu bara nasional yang juga terikat kontrak dengan luar negeri. Selain itu, kebijakan ini akan memperburuk citra pemerintah terkait dengan konsistensi kebijakan dalam berbisnis.

“Nama baik Indonesia sebagai pemasok batubara dunia akan anjlok. Selain itu, upaya kita untuk menarik investasi, memperlihatkan diri sebagai negara yang ramah investor dan iklim berusaha yang pasti dan dilindungi hukum akan turun reputasinya. Minat investor di sektor pertambangan, mineral dan batubara akan hilang, karena dianggap tidak bisa menjaga kepastian berusaha bagi pengusaha,” ujarnya.

Arsjad menegaskan, Kadin Indonesia sebagai mitra setara dan strategis pemerintah senantiasa mendukung kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Namun tentu saja dengan harapan besar agar Kadin Indonesia bisa dilibatkan atau paling tidak diminta klarifikasi dan dimintai solusi jika ada keluhan yang dialami oleh pihak pengguna batu bara domestik termasuk PLN.

“Yang dibutuhkan adalah sebuah konsistensi kebijakan untuk solusi jangka panjang. Karena itu, Kadin Indonesia merekomendasikan agar segera dilakukan diskusi antara pemerintah, PLN dan pengusaha batu bara guna mencapai solusi yang tepat. Bukan hanya dari sisi pasokan tapi juga dari permintaan, seperti pelabuhan PLN, perencanaan ataupun procurement PLN,” kata Arsjad.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dijanjikan 600.000 Ton Beras, Bulog: Hanya Ada 166.000 Ton

Dirut Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan, dari data yang disampaikan Kementan sebanyak 600.000 ton, Bulog hanya bisa menyerap sebanyak 166.000 ton.

EKONOMI | 8 Desember 2022

Awas Tertipu Perangkat Bodong, Begini Cara Cek IMEI HP

Masyarakat diminta untuk memastikan nomor IMEI HP yang tercantum dalam kemasan dengan jumlah SIM yang digunakan agar tidak tertipu ponsel atau HP bodong.

EKONOMI | 7 Desember 2022

BPJS Kesehatan Dukung Kemenkes Naikkan Tarif Layanan RS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk kenaikan tarif layanan kesehatan rumah sakit (RS).

EKONOMI | 7 Desember 2022

APSI: Jasa Unlock IMEI Rugikan Industri dan Negara

Asosiasi Pengusaha Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) menilai jasa unlock IMEI untuk ponsel ilegal di marketplace telah merugikan industri dan negara.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Beda dengan Kripto, Digital Rupiah Akan Jadi Alat Pembayaran Sah

Berbeda dengan kripto, digital rupiah akan diterapkan menjadi alat pembayaran yang sah.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Rayu Investor AS, Airlangga Pamer Kinerja Ciamik Indonesia

Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia terbukti sebagai negara yang bertahan dari krisis dengan tetap menjamin ketahanan ekonomi dan politik.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Prospek TOD 2023 Cerah, Adhi Commuter Bidik Kinerja Positif

Gema Goeyardi pendiri sekaligus CEO Astronacci International menjadi anggota Forbes Finance Council. 

EKONOMI | 7 Desember 2022

BKPM Sudah Terbitkan 2,9 Juta Nomor Induk Berusaha

BKPM menyampaikan bahwa total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan mencapai 2,9 juta NIB per 5 Desember 2022.

EKONOMI | 7 Desember 2022

BI: Cadangan Devisa November Naik Jadi US$ 134 Miliar

BI melaporkan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada November 2022 naik jadi US$ 134 miliar dari Oktober 2022 senilai US$ 130,2 miliar.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Ini Bedanya Mata Uang Rupiah Digital dengan Uang Tunai

Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat akan mengimplementasikan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau rupiah digital.

EKONOMI | 7 Desember 2022


TAG POPULER

# Bom Bandung


# Ferdy Sambo


# Gempa Cianjur


# Pernikahan Kaesang


# KKB Tembak Mati


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Dijanjikan 600.000 Ton Beras, Bulog: Hanya Ada 166.000 Ton

Dijanjikan 600.000 Ton Beras, Bulog: Hanya Ada 166.000 Ton

EKONOMI | 2 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE