Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memastikan pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah akan membuat skema bisnis model baru untuk pendanaan IKN.
"Apakah akan beratkan APBN? Tidak, kami akan membuat adaptasi bisnis model sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan APBN dan justru akan menambah aset-aset sedemikian rupa," kata Menteri PPN dalam konferensi pers, Selasa (18/1/2022).
Menurut Suharso, adapun dana dari APBN yang sebesar 53% dari total seluruh pendanaan IKN di tahun 2022 merupakan kelanjutan dari proyek PUPR yang sudah berjalan sejak tahun 2021.
"Ini pembangunan yang sudah dimulai dari tahun 2021, misalnya untuk bendungan di Sepaku, jalan akses, kemudian jalan logistik, itu yang sudah dibangun," tutur Suharso.
Menteri PPN mengatakan, berbagai skema pendanaan pembangunan IKN akan diciptakan untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan. Perencanaan ini, lanjut dia, sudah melalui kajian matang dan strateginya akan berbeda untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan menghindari penarikan utang jangka panjang.
"Alhasil, keputusan yang diambil juga tidak akan membebani anak cucu di masa depan. Jurus-jurus (pendanaan) akan berbeda, dan visi bisnis pemerintah tentu tajam untuk ini," kata Suharso Monoarfa.
"Kita tidak serta merta akan merugikan anak cucu kita kedepan sama sekali tidak. Jadi isu itu sama sekali saya berani untuk menolaknya, jadi benar-benar kami memperhitungkan secara telaten dan teliti," tambahnya.
Menteri PPN menegaskan, pemerintah akan memaksimalkan pendanaan kreatif, seperti skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) maupun skema pendanaan swasta/BUMN/BUMD.
Selain itu, Bappenas akan berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pemenuhan anggaran dan dalam implementasinya juga akan dilakukan skema gas dan rem secara terukur.
"Dengan telah disahkan UU IKN, pembangunan IKN akan terus berlanjut meskipun sudah berganti kepemimpinan," tandasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk pembangunan ibu kota negara ini akan dibagi lima tahap. Tahapan pertama akan dilaksanakan pada tahun ini.
"Ada lima tahapan, pertama tahun 2022 hingga 2024 dan diikuti tahap kedua, ketiga, keempat dan kelima 2025 hingga 2045," kata Sri Mulyani.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: Investor Daily
