PUPR Terapkan Teknologi 3D Printing Bangun Rumah Khusus

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2022 akan menerapkan pembangunan rumah khusus (Rusus) dengan metode digital guna melaksanakan teknologi industri 4.0.

"Pada tahun 2022 ini kami akan menerapkan teknologi 3D printing dalam pembangunan rumah khusus,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam siaran pers, Sabtu (22/1/2022).

Iwan menerangkan, pada tahun 2021 lalu Kementerian PUPR bersama mitra terkait telah melakukan uji coba 3D Printing Rumah Tapak di Yogyakarta mulai 12 hingga 31 Januari 2021.

Berdasarkan data, memasuki era Industri 4.0 di Indonesia akan ada sekitar 23 juta pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan secara otomatis pada 2030 mendatang. Namun demikian, akan ada 27 hingga 46 juta pekerjaan baru dan 10 juta diantaranya adalah jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya.

Hal ini tidak berarti kehadiran AI, Drones, dan Robotics akan menggantikan peran manusia seluruhnya, justru akan menjadi tantangan agar para insinyur dan pekerja konstruksi terus meningkatkan kompetensinya.

"Industri konstruksi merupakan industri yang masih rendah dalam proses digitalisasinya (smart construction). Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor terutama kemampuan digital yang masih rendah,” katanya.

Rendahnya digitalisasi dalam sektor konstruksi disebabkan salah satunya oleh kondisi kurangnya sumber daya manusia khususnya tenaga Insinyur. Dari total tenaga kerja konstruksi di Indonesia sejumlah 8,2 juta orang, diantaranya merupakan SDM kurang memiliki keahlian. Saat ini Indonesia berada di posisi terendah dalam pemenuhan kebutuhan Insinyur dari beberapa negara di ASEAN.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan program pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024 pada sektor perumahan mentargetkan pembangunan 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, 813.660 unit rumah swadaya, 262.345 unit PSU perumahan.

"Untuk mencapai target program perumahan tersebut kami membutuhkan insinyur yang tersertifikasi,” terangnya.

Iwan menambahkan, Direktorat Jenderal Perumahan akan mengevaluasi pembangunan perumahan tidak hanya satu juta rumah namun bisa melebihi yakni sekitar 1,5 hingga 2 juta rumah per tahun. Hal itu dikarenakan menyesuaikan dengan backlog yang terus bertambah per tahun nya.

Sesuai agenda prioritas yang utama adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, birokrasi, dan transformasi ekonomi. Hal ini juga sesuai arahan Menteri PUPR bahwa Kementerian PUPR akan melakukan terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, diantaranya mendukung industrialisasi 4.0.

"Kami ingin mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif, pengembangan SDM, penyelesaian tugas khusus, dan dukungan terhadap mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi,” terangnya.

Sumber: Investor Daily