Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan akan memberikan relaksasi terkait izin berusaha berbasis risiko di sektor usaha jasa konstruksi.
Menteri Basuki berharap dengan relaksasi tersebut, para pelaku usaha jasa konstruksi dapat menjalankan bisnisnya dengan baik.
"Kami akan memastikan agar relaksasi untuk izin berusaha bagi para pelaksana konstruksi dapat dilaksanakan segera,” ujar Menteri Basuki dalam pidato pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) 2022, di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (22/1/2022).
Menteri Basuki menjelaskan, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR juga akan melibatkan para kontraktor lokal.
Bahkan, lanjutnya, dalam waktu dekat Kementerian PUPR akan melaksanakan tender proyek infrastuktur sekitar 800 pekerjaan dengan total nilai proyek hingga Rp 20 triliun.
"Semua tender tersebut bisa diikuti oleh perusahaan konstruksi dan pendukungnya mulai dari kelas usaha kecil, menengah maupun besar," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan perizinan terutama di sektor yang terlibat secara langsung dalam proyek infrastruktur pemerintah.
"Kami akan terus memantau dan memperbaiki sistem Online Single Sumbmission (OSS) sebagai implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," tandas Bahlil.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
