Jakarta, Beritasatu.com – Pemangku kepentingan di sektor pembangunan Indonesia menyuarakan dukungannya untuk mengimplementasikan Kampala Principles dalam meningkatkan efektivitas keterlibatan sektor swasta dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).
“SDGs tidak dapat dicapai tanpa kontribusi dari sektor swasta, begitu sebaliknya, pelaku usaha tidak dapat meneruskan praktik bisnisnya tanpa SDGs, di mana SDGs dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk bisnis berkelanjutan,” kata Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura, dalam diskusi virtual “Kampala Principles di Indonesia” yang diadakan Business Call to Action UNDP dan Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC), bekerja sama dengan Pemerintah Jerman dan UNDP Indonesia dikutip dalam keterangan tertulisnya Sabtu (12/3/2022).
Wakil Direktur Jenderal Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Uta Bölhoff, mengatakan Kampala Principles merupakan seperangkat lima prinsip untuk menciptakan kerja sama pembangunan dengan sektor swasta yang efektif di tingkat negara. Kampala Principles disahkan komite pengarah GPEDC di Kampala, Uganda, pada Maret 2019, setelah melalui serangkaian konsultasi yang dipimpin working group lintas sektor yang mencakup perwakilan pemerintah, bisnis, lembaga masyarakat sipil, dan aktor-aktor lainnya, serta mempertimbangkan nasihat dari Business Leaders Caucus.
Koordinator Kerja Sama Pembangunan Global Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Priyanto Rohmatullah mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mendukung keterlibatan sektor swasta dalam kerja sama pembangunan. Sejalan dengan hal ini, Bappenas merilis penelitian pada tahun 2020 mengenai peran aktor non-negara, termasuk sektor swasta, dalam kerja sama pembangunan. "Penelitian ini dapat membantu Bappenas merumuskan kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam kerja sama pembangunan," kata dia.
Presiden dan CEO Trade Facilitation Office Kanada, Steve Tipman mengatakan Kanada telah menggunakan Kampala Principles ketika bekerja sama dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia.
Sementara Presiden Indonesia Global Compact Network (IGCN) Yaya. W. Junardy mendorong perusahaan-perusahaan untuk mencari cara bagaimana bisnis bisa tumbuh bersamaan dengan pemberdayaan komunitas untuk mengatasi permasalahan di sektor pendidikan, kemiskinan, dan isu lainnya dalam pembangunan berkelanjutan.
Ketua Komite Sosial Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Maria Dian Nurani, menekankan pentingnya mengikutsertakan beragam pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan SDG di Indonesia. “Seluruh pemangku kepentingan memiliki kepentingan, motivasi, kompetensi, dan sumber daya yang berbeda, tetapi kita semua mengatasi permasalahan yang sama. Kita memiliki tanggung jawab yang sama tetapi peran yang berbeda,” kata Nurani.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
