Logo BeritaSatu

Kebijakan Kelistrikan Perlu Seimbangkan Harga Murah dan EBT

Selasa, 24 Mei 2022 | 12:04 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah kebijakan dalam industri kelistrikan perlu ditata ulang agar target pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) bisa dicapai. Hal itu penting agar kepentingan jangka pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan listrik saat ini dengan harga murah dan tidak membebani Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), bisa selaras dengan visi jangka panjang pengembangan energi bersih.

“Hal ini tentang tarik-menarik antara penyediaan listrik yang harganya terjangkau dan besaran subsidi dalam APBN dengan visi negara untuk menyediakan energi bersih berbasis EBT sekaligus mengurangi sebanyak-sebanyaknya pembangkit listrik berbasis fosil,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro dalam keterangan tertulisnya Selasa (24/5/2022).

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Listrik (RUPTL) 2021-2030 disebutkan bahwa untuk mencapai bauran energi 23% pada 2025, akan ada tambahan pembangkit berbasis energi baru terbarukan sebesar 10,64 GW. Sementara itu, tambahan pembangkit berbasis EBT sampai 2030 sebesar 20,92 GW.

Menurut data Kementerian ESDM, potensi panas bumi di Indonesia cukup melimpah, yakni sebesar 29.544 MW, sementara yang sudah beroperasi baru 2.276,9 MW atau 7,7%. Selain potensinya yang besar, kata Komaidi, pembangkit panas bumi juga memiliki capacity factor (CF) sampai 90% jauh lebih tinggi dibandingkan pembangkit EBT lain seperti pembangkit surya (PLTS) sekitar 18% dan pembangkit bayu (PLTB) sekitar 30%.

Persoalannya, kata Komaidi, harga jual listrik panas bumi masih mahal dan masa pembangunannya lama, yakni 7-10 tahun. Harga jual listrik panas bumi sekitar Rp 1.191 per kWh, sementara harga jual listrik batu bara hanya Rp 653,3 per kWh. “Kondisi ini membuat kepentingan jangka pendek yang lebih mengemuka. Pemerintah tidak mudah menaikkan tarif listrik tetapi juga tidak bisa membiarkan subsidi listrik di APBN membengkak,” kata dia.

Menurut Komaidi, kepentingan jangka pendek seperti itu yang membuat pembangunan EBT tersendat-sendat, terutama pembangkit panas bumi. Hal ini terjadi karena PT PLN memegang monopsoni (pembeli tunggal). “PLN tentu saja akan memilih PLTU karena harganya murah, sehingga BPP (biaya pokok penyediaan listrik) bisa lebih rendah. Kalau dengan panas bumi, siapa yang akan menutup selisihnya agar BPP PLN tetap affordable?” katanya.

Komaidi menjelaskan, dengan posisi seperti itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang memihak pada pengembangan EBT. “Ini soal visi jangka panjang. Pembangunan EBT seperti panas bumi bisa melintasi 1-3 periode pemerintahan. Karena itu, pemerintah harus konsisten dengan semua perencanaan dan target, meskipun pemerintahannya berganti-ganti. Tanpa konsistensi sulit menjaga target itu tercapai,” katanya.


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ekspansi Bisnis, Hikvision Gandeng Graha Anugrah Elektrindo

PT Graha Anugrah Elektrindo, perusahaan distributor perangkat mekanikal dan elektrikal di Indonesia, mengumumkan kerja sama bisnis dengan Hikvision.

EKONOMI | 24 Juni 2022

5 Rekomendasi Platform E-Commerce untuk Seller di Indonesia

Perkembangan teknologi memungkinkan para penjual atau seller mengembangkan bisnisnya dengan lebih optimal melalui platform e-commerce.

EKONOMI | 24 Juni 2022

CKB Group Dukung Pengembangan Sektor Migas Indonesia

CKB Group turut berpartisipasi di ajang kegiatan Pra Forum Kapasitas Nasional (PFKN) 2022 di Balikpapan yang diselenggarakan SKK Migas.

EKONOMI | 24 Juni 2022

Juli 2022, 4.000 Lebih Outlet Pegadaian Salurkan KUR Syariah

Lebih dari 4.000 outlet Pegadaian siap menyalurkan KUR Syariah mulai bulan Juli 2022 untuk membantu pelaku usaha super mikro.

EKONOMI | 24 Juni 2022

Buka Cabang di Amsterdam, Ekspansi BNI Diapresiasi DPR

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI proaktif melebarkan sayap bisnis internasional setelah sukses membuka jaringan di Amsterdam, Belanda.

EKONOMI | 24 Juni 2022

Himpunan Pengusaha Nahdliyin Ajak Masyarakat Jadi Saudagar

Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) mengajak masyarakat untuk menjadi saudagar demi mengurangi ketimpangan ekonomi.

EKONOMI | 24 Juni 2022

Lebih Efisien, Ondelivery Bantu Optimalkan Bisnis UMKM

Seiring pesatnya pertumbuhan bisnis UMKM, PT Ondel Teknologi Indonesia menangkap peluang tersebut dengan melahirkan Ondelivery.

EKONOMI | 24 Juni 2022

Dukung UMKM, BRI Regional Jakarta 1 Gelar Bazaar Klaster Mantriku

BRI Regional Office Jakarta 1 kembali mengadakan acara Bazaar Klaster Mantriku untuk BRIlian Sahabat UMKM.

EKONOMI | 24 Juni 2022

Bank Victoria Terima Setoran Modal Rp 254,50 Miliar

PT Bank Victoria International Tbk (Bank Victoria) mengumumkan telah menerima setoran modal sebesar Rp 244,50 miliar, dari sejumlah entitas.

EKONOMI | 24 Juni 2022

Ini Ukuran Bank Sukses Versi Doktor Transformasi Digital

Menurut Bayu, ukuran keberhasilan sebuah bank di masa depan tidak sekedar dilihat dari keuntungannya semata.

EKONOMI | 24 Juni 2022


TAG POPULER

# Rima Melati


# Nikita Mirzani Tersangka


# PDIP


# The Minions


# Sri Lanka


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bos Ducati Puji Fabio Quartararo

Bos Ducati Puji Fabio Quartararo

SPORT | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings