Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai penggunaan dana alokasi khusus (DAK) fisik belum berjalan optimal.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein Siahaan mengatakan, pagu alokasi yang tidak ditetapkan dalam tahap rencana kegiatan masih tinggi yaitu Rp 2,1 triliun.
"Ini perlu kita ketahui bersama, supaya saat mengusulkan bisa lebih komprehensif, lebih tuntas,dan bisa menyesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan,” ucap Scenaider Clasein Siahaan dalam acara Sosialisasi Arah Kebijakan DAK Tahun 2023, Senin (6/6/2022).
Scenaider mengatakan, pemanfaatan alokasi DAK sebesar Rp 194,4 triliun belum fokus dan belum dituntaskan secara optimal. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi lagi di tahun anggaran berikutnya.
"Lokasi masih relatif banyak dan menu-menu juga belum fokus sehingga rata-rata rata-rata alokasi per daerah rendah,” ucap Scenaider.
Dari sisi konsep ketuntasan, kata Scenaider, Bappenas juga melihat belum optimal. Dalam hal ini, daerah tidak mengusulkan menu atau kegiatan yang dibutuhkan. Misalnya, ada satu sekolah membutuhkan 4 kegiatan supaya tuntas yaitu pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan TIK, namun yang diusulkan hanya pengadaan TIK.
"Ini perlu juga digaris bawahi kalau bisa aparat daerah mengusulkan langsung tuntas saja empat kegiatan jadi bisa selesai. Itu yang disebut ketuntasan,” ucap Scenaider.
Baca selanjutnya
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menyatakan, penyaluran ...
Halaman: 12selengkapnya
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: Investor Daily