Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan realisasi anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) baru mencapai Rp 113,5 triliun per 17 Juni 2022. Angka ini menunjukkan penyerapan anggaran belum optimal sebab baru mencapai 29,7% dari pagu Rp 455,62 triliun.
“Realisasi PEN masih sangat lambat baru 24,9% dibandingkan padi rata-rata belanja pemerintah pusat dan Kementerian/Lembaga (K/L) yang di atas 33%,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Kamis (24/6/2022).
Bila dilihat menurut klaster, anggaran ini terbagi dalam tiga klaster. Pertama, realisasi klaster penanganan kesehatan sebesar Rp 27,6 triliun atau 22,5% dari pagu Rp 122,54 triliun. Untuk penanganan kesehatan realisasi utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan (nakes), serta insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan (alkes) dan penanganan Covid-19 melalui dana desa. Realisasi untuk klaim pasien sebesar Rp 20,3 triliun, insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 2 triliun, pengadaan vaksin sebesar Rp 1,6 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,2 triliun, dan dana desa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 2,5 triliun. “Untuk kesehatan hanya 22,5% atau 27,6 triliun dari Rp 122,5 triliun,” imbuh Sri Mulyani.
Kedua, perlindungan masyarakat yang baru terealisasi Rp 57 triliun atau 36,9% dari pagu Rp 154,76 triliun. Pemerintah sudah menggunakan Rp 14,35 triliun untuk program keluarga harapan terhadap 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Berikutnya program kartu sembako sebesar Rp 18,9 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng Rp 7,2 triliun terhadap 21,8 juta penerima disalurkan Kemensos, TNI, dan Polri; BLT desa sebesar Rp 10,9 triliun terhadap 7,26 juta keluarga; BT PKL WN Rp 1,3 triliun dan realisasi program Kartu Pra Kerja sebesar Rp 4,4 triliun untuk 1,23 juta peserta.
“Untuk perlindungan masyarakat relatif tinggi 36,9% seiring dengan pemerintah mencoba memberikan bantalan sosial lebih cepat dan lebih tinggi pada masyarakat di tengah guncangan harga-harga yang meningkat,” ucap Sri Mulyani.
Klaster ketiga penguatan pemulihan ekonomi yang baru dibelanjakan Rp 28,8 triliun atau 16,2% dari pagu Rp 178,32 triliun. Anggaran ini digunakan untuk program padat karya sebesar Rp 5,5 triliun; pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp 900 miliar; ketahanan pangan sebesar Rp 6 triliun; ICT sebesar Rp 1,6 triliun; kawasan industri sebesar Rp 600 miliar; dukungan UMKM sebesar Rp 8,23 triliun; dan insentif perpajakan sebesar Rp 6 triliun.
“Klaster pemulihan ekonomi masih sangat kecil yaitu Rp 28,8 triliun atau hanya 16,2% dari 178,32 triliun, ini menggambarkan bahwa sisi belanja masih belum perform,” pungkas Sri Mulyani.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: Investor Daily
