Logo BeritaSatu

BPJS Kesehatan Harap Iuran JKN-KIS Tidak Naik hingga 2024

Selasa, 5 Juli 2022 | 19:44 WIB
Oleh : Herman, Prisma Ardianto / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti berharap iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak naik hingga 2024 menyusul adanya rencana penerapan kelas rawat inap standar (KRIS). Hal ini mempertimbangkan kemampuan membayar peserta dan juga kondisi keuangan negara untuk membayar iuran peserta segmen penerima bantuan iuran (PBI).

"Kami berharap sampai 2024 itu tidak ada kenaikan iuran. Sekarang ini beredar di media sosial, naiknya jadi Rp 75.000 atau ada yang nulis Rp 50.000. Sekarang saja kelas tiga yang iurannya Rp 35.000 ada yang nunggak, bahkan hitungannya jutaan orang. Bayangkan kalau iurannya jadi dua kali lipat? Akan ada lebih banyak yang menunggak atau tidak?," kata Ali Ghufron usai acara public expose pengelolaan program dan keuangan oleh BPJS Kesehatan tahun 2021, di Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Selanjutnya dari sisi kondisi keuangan negara untuk menanggung iuran peserta PBI. Bila ada kenaikan iuran, beban APBN akan semakin besar. "APBN sekarang membayar sekitar harusnya 96,8 juta, tetapi masih belum sampai segitu. Kalau iurannya dua kali lipat dari Rp 35.000 atau Rp 42.000, menjadi Rp 75.000, bisa dibayangkan beban APBN yang akan membengkak lagi," kata Ghufron.

Karenanya, Ghufron berharap kebijakan KRIS tidak diimplementasikan secara tergesa-gesa karena perlu persiapan yang matang. Menurutnya, perlu ada perumusan kembali terkait tujuan dan definisi KRIS, serta memperhatikan kesiapan fasilitas kesehatan dan juga kemampuan peserta membayar iuran.

"Sekarang masih di dalam perumusan, uji cobanya itu seperti apa. Karena masih perlu dirumuskan termasuk definisinya, tujuannya seperti apa, kriterianya seperti apa, apakah hanya fisik atau ada yang non fisik. Contohnya obat yang kadang-kadang kosong. Apakah menjadi kewajiban di sebuah kelas standar itu harus tersedia obat? Kalau tidak ada bagaimana? Harus ada dokternya tidak? Ini kan masih belum begitu jelas, apakah cukup hanya (kriteria) fisik dari sisi ventilasi, dari sisi jarak, tempat tidur dan lain sebagainya, atau termasuk non fisik tetapi sangat diperlukan sesuai keluhan. Ini belum ada satu perumusan kesepakatan," kata Ghufron.

Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mickael Bobby Hoelman menyampaikan, sesuai peta jalan implementasi KRIS JKN, Mickael menyampaikan, setelah dilakukan uji coba di lima rumah sakit vertikal mulai Juli 2022, pada semester I 2023 nanti diharapkan KRIS JKN sudah bisa diimplementasikan di 50% RS vertikal. Kemudian di semester II 2023, ditargetkan 100% RS vertikal dan 30% RS lainnya (RSUD, RS TNI/Polri, swasta) siap mengimplementasikan KRIS JKN.

"Pada 2024, diharapkan pada semester I, 50% RSUD, RS TNI/Polri, dan RS swasta siap mengimplementasikan KRIS JKN. Kemudian pada semester II 2024, targetnya 100% RS siap mengimplementasikan KRIS JKN," kata Mikael.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Usai Grup Salim Masuk, BUMI Private Placement Lagi Rp 2,1 T

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kembali akan melaksanakan private placement setelah private placement Rp 24 triliun saat Grup Salim ikut masuk.

EKONOMI | 28 November 2022

Gubernur Sulut Tetapkan UMP Naik 5,4% Jadi Rp 3.485.000

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menetapkan besaran UMP Sulawesi Utara sebesar Rp 3.485.000 atau naik sebesar 5,24%

EKONOMI | 28 November 2022

Searah Mata Uang Asia, Rupiah Terpangkas di Awal Perdagangan

Pergerakan mata uang Garuda ata rupiah di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona merah.

EKONOMI | 28 November 2022

Awal Pekan Investor Bersemangat, IHSG Masih di Zona Hijau

Di menit-menit awal, nilai perdagangan IHSG sebesar Rp 210,02 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 25.442 kali transaksi.

EKONOMI | 28 November 2022

Global Resesi, OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024

OJK memutuskan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit maupun pembiayaan khusus hingga 2024.

EKONOMI | 28 November 2022

Inflasi dan Fed Mulai Dovish Katalis Positif IHSG Pekan Ini

the Fed yang diperkirakan mulai dovish ke depannya, diyakini menjadi katalis positif bagi IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI).

EKONOMI | 28 November 2022

Harga SUN Menguat Terbatas karena Fed Rate Melandai

Harga SUN akan menguat karena melemahnya sentimen Fed rate hike dan sentimen positif net buy asing pada pekan lalu yang mencapai Rp 11 triliun.

EKONOMI | 28 November 2022

Hingga Oktober, Penerbitan Obligasi Naik 28% Jadi Rp 144,9 T

Meningkatnya penerbitan obligasi korporasi sejalan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan impresif.

EKONOMI | 28 November 2022

Meski Oktober APBN Defisit, Konsolidasi Fiskal On Track

Defisit APBN Oktober 2022 sebesar 0,91% terhadap PDB atau setara Rp 169,5 triliun masih sehat dan kredibel.

EKONOMI | 28 November 2022

AAJI Proyeksikan Asuransi Jiwa Tumbuh Lebih Hati-hati

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memperkirakan perusahaan asuransi jiwa bakal mencatatkan pertumbuhan bisnis di tahun 2023.

EKONOMI | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tolak RUU Kesehatan, PPNI Ingatkan DPR Tak Khianati Perjuangan Nakes

Tolak RUU Kesehatan, PPNI Ingatkan DPR Tak Khianati Perjuangan Nakes

NEWS | 6 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE