Logo BeritaSatu

PBI Dipangkas, Warga Miskin Berpotensi Tidak Terlindungi JKN

Senin, 11 Juli 2022 | 05:17 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Sebagian masyarakat miskin dan tidak mampu berpotensi tidak mendapat perlindungan jaminan kesehatan nasional (JKN). Hal ini imbas rencana pemerintah mengurangi kuota peserta penerima bantuan iuran (PBI) secara bertahap sampai tahun 2024.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dikabarkan berencana mengurangi jumlah penerima PBI. Penurunan secara konsisten terjadi mulai tahun 2022 sampai dengan 2024.

Dia menjelaskan, pada 2021 kuota peserta PBI dari pemerintah pusat sebanyak 96,8 juta jiwa. Jumlah itu dipangkas menjadi sebanyak 80 juta jiwa pada 2022, kembali diturunkan menjadi 60 juta jiwa pada 2023, dan pada akhirnya hanya 40 juta jiwa dijatah sebagai peserta PBI. "Yang paling utama adalah sedikit banyak masyarakat yang tidak mampu membayar iuran menjadi tidak terlindungi. Jadi memang menurut kami ini perlu dipelajari bersama,'' ungkap David di Jakarta, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, saat ini 60% penduduk Indonesia atau lebih dari 160 juta orang memiliki kemampuan bayar (ability to pay) iuran di bawah Rp 35.000. Nilai ini juga yang menjadi dasar saat ini diberlakukan besaran iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III sebesar Rp 35.000, kemudian ditambah subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000 agar sesuai perhitungan aktuaria menjadi Rp 42.000.

David mengungkapkan, kajian lebih dalam harus dilakukan dalam menentukan jumlah peserta PBI yang layak untuk disubsidi. Belum lagi, kebijakan pengurangan kuota PBI juga akan bertolak belakang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 98% dari penduduk Indonesia pada 2024.

"Tentunya ini akan menjadi tantangan yang berat kalau penerima bantuan iuran dikurangi. Jadi nanti BPJS Kesehatan, Kementerian, beserta Bappenas khususnya perlu berdiskusi lebih lanjut mengenai berapa angka yang tepat terkait masyarakat yang layak dibantu oleh pemerintah," kata dia.

Menyeret kemiskinan ekstrem
Di sisi lain, Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan bahwa sejatinya pengurangan kuota PBI dari pemerintah ini baru tahap rencana, tetapi nampak sudah mulai dijalankan sejak tahun 2021 lalu. Buktinya, hanya sebanyak 88 juta peserta PBI yang dicatatkan dari seharusnya sebanyak 96,8 juta peserta PBI. "Ini ke depan akan berdampak pada semakin banyak rakyat miskin yang tidak masuk dalam peserta JKN, semakin banyak orang tidak terlayani JKN. Kalau mereka diminta peserta mandiri pun akan sulit," ungkap Timboel.

Baca selanjutnya
Dia bilang, jumlah PBI APBN dan PBI APBD terus berkurang seiring ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dubes Heri Fasilitasi Penandatanganan MoU PT MRT Jakarta dan Perusahaan Jepang

Duta Besar untuk Jepang, Heri Akhmadi memfasilitasi penandatanganan empat MoU antara PT MRT Jakarta dengan perusahaan Jepang.

EKONOMI | 1 Desember 2022

Perkuat Kolaborasi Startup dan Ekosistem, Telkomsel Hadir di NEX-BE Fest 2022

Tahun ini sebanyak 38 BUMN yang turut berpartisipasi di dalam agenda NEX-BE Fest 2022 di Bali bertemu dengan sekitar 41 startup dari berbagai sektor yang merupakan bagian dari ekosistem.  

EKONOMI | 1 Desember 2022

Bank INA Siap Right Issue Jumbo Rp 1,2 T untuk Perkuat Modal

PT Bank INA Perdana Tbk (BINA) bersiap kembali menggelar rights issue dengan mengincar dana Rp 1,2 triliun dalam rangka memperkuat struktur permodalan. 

EKONOMI | 1 Desember 2022

Menkeu Warning Kualitas Belanja Pusat dan Daerah Diperbaiki

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kualitas belanja pusat dan daerah harus terus diperbaiki pada 2023.

EKONOMI | 1 Desember 2022

Industri Asuransi Makin Baik, LPS Bisa Jamin Polis Lebih Cepat

LPS siap menjalankan program penjaminan polis dalam kurun 2 tahun sejak Undang-Undang ditetapkan, bukan 5 tahun seperti yang tengah dicanangkan.

EKONOMI | 1 Desember 2022

Usai Lock Up Dibuka, GOTO Diproyeksi Terbang Saat Window Dressing

Harga saham emiten teknologi, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) pada hari pertama pembukaan masa penguncian saham (lock up) tergerus 6,62%.

EKONOMI | 1 Desember 2022

IHSG Hilang 60 Poin, GOTO, AMAR dan BABP Paling Boncos

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (1/12/2022), ditutup anjlok sebanyak 60,51 poin (0,85%) menjadi 7.020,80.

EKONOMI | 1 Desember 2022

Perkasa! Rupiah Menguat 169 Poin Jadi Rp 15.562 Per Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sore ini Kamis (1/12/2022) ditutup menguat dibandingkan posisi kemarin.

EKONOMI | 1 Desember 2022

Inflasi Bulanan November Capai 0,09%, Ini Pemicunya

BPS menyatakan inflasi secara bulanan atau month to month (m-to-m) pada November 2022 sebesar 0,09% atau naik setelah sebelumnya terjadi deflasi 0,11%.

EKONOMI | 1 Desember 2022

KDTN Gandeng Swiss-Belhotel Kembangkan Hotel di Rest Area

Pengalaman Swiss-Bellhotel International sebagai operator hotel menjadikan KDTN bermitra dengan perusahaan global tersebut.

EKONOMI | 1 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bareskrim Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Kredit Bank Jateng

Bareskrim Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Kredit Bank Jateng

NEWS | 12 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE