Logo BeritaSatu

PBI Dipangkas, Warga Miskin Berpotensi Tidak Terlindungi JKN

Senin, 11 Juli 2022 | 05:17 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Sebagian masyarakat miskin dan tidak mampu berpotensi tidak mendapat perlindungan jaminan kesehatan nasional (JKN). Hal ini imbas rencana pemerintah mengurangi kuota peserta penerima bantuan iuran (PBI) secara bertahap sampai tahun 2024.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dikabarkan berencana mengurangi jumlah penerima PBI. Penurunan secara konsisten terjadi mulai tahun 2022 sampai dengan 2024.

Dia menjelaskan, pada 2021 kuota peserta PBI dari pemerintah pusat sebanyak 96,8 juta jiwa. Jumlah itu dipangkas menjadi sebanyak 80 juta jiwa pada 2022, kembali diturunkan menjadi 60 juta jiwa pada 2023, dan pada akhirnya hanya 40 juta jiwa dijatah sebagai peserta PBI. "Yang paling utama adalah sedikit banyak masyarakat yang tidak mampu membayar iuran menjadi tidak terlindungi. Jadi memang menurut kami ini perlu dipelajari bersama,'' ungkap David di Jakarta, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, saat ini 60% penduduk Indonesia atau lebih dari 160 juta orang memiliki kemampuan bayar (ability to pay) iuran di bawah Rp 35.000. Nilai ini juga yang menjadi dasar saat ini diberlakukan besaran iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III sebesar Rp 35.000, kemudian ditambah subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000 agar sesuai perhitungan aktuaria menjadi Rp 42.000.

David mengungkapkan, kajian lebih dalam harus dilakukan dalam menentukan jumlah peserta PBI yang layak untuk disubsidi. Belum lagi, kebijakan pengurangan kuota PBI juga akan bertolak belakang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 98% dari penduduk Indonesia pada 2024.

"Tentunya ini akan menjadi tantangan yang berat kalau penerima bantuan iuran dikurangi. Jadi nanti BPJS Kesehatan, Kementerian, beserta Bappenas khususnya perlu berdiskusi lebih lanjut mengenai berapa angka yang tepat terkait masyarakat yang layak dibantu oleh pemerintah," kata dia.

Menyeret kemiskinan ekstrem
Di sisi lain, Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan bahwa sejatinya pengurangan kuota PBI dari pemerintah ini baru tahap rencana, tetapi nampak sudah mulai dijalankan sejak tahun 2021 lalu. Buktinya, hanya sebanyak 88 juta peserta PBI yang dicatatkan dari seharusnya sebanyak 96,8 juta peserta PBI. "Ini ke depan akan berdampak pada semakin banyak rakyat miskin yang tidak masuk dalam peserta JKN, semakin banyak orang tidak terlayani JKN. Kalau mereka diminta peserta mandiri pun akan sulit," ungkap Timboel.

Baca selanjutnya
Dia bilang, jumlah PBI APBN dan PBI APBD terus berkurang seiring ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mentan Yakin Produksi Beras Bisa Penuhi Kebutuhan Nasional

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo meyakini produksi beras lokal mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

EKONOMI | 29 November 2022

Buwas Beberkan Hal yang Harus Dibenahi agar Polemik Beras Tidak Terulang

Dirut Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menyampaikan, hal yang perlu dibenahi agar polemik impor beras tidak lagi terjadi di kemudian hari.

EKONOMI | 29 November 2022

Kejar Target Penjualan, Emdeki Utama Fokus Pasar Domestik

Produsen kalsium karbida atau karbit, PT Emdeki Utama Tbk (MDKI) tahun ini lebih berkonsentrasi di pasar domestik untuk mencapai target penjualan 22.006 ton.

EKONOMI | 29 November 2022

Gubernur Edy Tetapkan UMP Sumatera Utara 2023 Naik 7,45%

Pemprov Sumut resmi menetapkan upah minimum provinsi atau UMP Sumatera Utara 2023 naik 7,45% atau menjadi Rp 2.710.493,93. Senin (28/11/2022). 

EKONOMI | 29 November 2022

Dedi Mulyadi Beri Catatan Jika Impor Beras Dilakukan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memberi catatan khusus jika nantinya impor beras menjadi opsi yang diambil untuk memenuhi cadangan beras pemerintah 

EKONOMI | 28 November 2022

UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta, Ini Respons Pengusaha

Menurut Nurjaman, Apindo DKI keberatan terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang mencapai 5,6%.

EKONOMI | 28 November 2022

Buwas: Impor Beras untuk Antisipasi Kekurangan Produksi Dalam Negeri

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menegaskan, di tengah kondisi stok beras di gudang Bulog yang kian menipis, impor beras perlu dipertimbangkan.

EKONOMI | 28 November 2022

Pelaku Parekraf Bergotong Royong Bantu Korban Gempa Cianjur

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengapresiasi  upaya gotong royong pelaku Parekraf untuk membantu korban gempa Cianjur

EKONOMI | 28 November 2022

Indonesia Ternyata Masih Impor Beras, untuk Apa Saja?

Perum Bulog pada akhir tahun ini berencana melakukan impor beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).

EKONOMI | 28 November 2022

Bapanas: Impor Beras Pilihan Terakhir

Kepala Bapanas/NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan, dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, penyerapan beras dari petani harus menjadi prioritas utama.

EKONOMI | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tim Peneliti UGM Klaim Deteksi Gejala Sebelum Gempa Cianjur

Tim Peneliti UGM Klaim Deteksi Gejala Sebelum Gempa Cianjur

NEWS | 13 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE