Logo BeritaSatu

Peti Marak Saat Harga Komoditas Tinggi, APBI Minta Hukum Ditegakkan

Rabu, 13 Juli 2022 | 14:49 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pertambangan Tanpa Izin (Peti) batu bara semakin marak di sejumlah tempat, apalagi saat harga komoditas sedang tinggi. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai peti bisa dicegah atau ditanggulangi bila ada komitmen dalam penegakkan hukum.

"Intinya adalah penegakkan hukum. Aktivitas Peti sejak dulu, kerap terjadi jika ada lonjakan harga komoditas," kata Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Dia mengatakan para pelaku usaha tambang batu bara tidak pernah berhenti melaporkan Peti ke pemerintah. Selain ke penegak hukum, anggota APBI yang dirugikan juga melapor ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pelaku usaha juga tidak hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum. Berbagai cara dilakukan, termasuk membina masyarakat sekitar area operasi.

Menurut Hendra, APBI mendukung upaya pemerintah menertibkan Peti. APBI berkoordinasi dengan pemerintah menyampaikan data-data dan memfasilitasi upaya penegakkan hukum untuk memberantas aktivitas tanpa izin tersebut. "Masing-masing perusahaan punya upaya-upaya internal untuk meminimalkan dampak Petidan juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum," kata Hendra.

Peti adalah kegiatan memproduksi mineral atau batu bara yang dilakukan masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan data Ditjen Minerba Kementerian ESDM, hingga kuartal III 2021 Peti mencapai 2.700 lokasi. Sebanyak 2.645 lokasi Peti mineral dan 96 lokasi Peti batu bara. Aktivitas Peti terbanyak berada di Sumatera Selatan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi sebelumnya mengatakan Peti terus menjadi perhatian pemerintah. “Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu Peti beserta dampaknya,” ujar Sunindyo.

Dari sisi regulasi, Peti melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 158 UU disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Termasuk setiap orang yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mitigasi Risiko Kendaraan, Fox Logger Gaet Sompo Insurance

Fox Logger bekerja sama dengan PT Sompo Insurance Indonesia (Sompo Insurance) untuk memberikan keamanan dalam mitigasi risiko kendaraan.

EKONOMI | 29 September 2022

Seedbacklink Siap Bantu UMKM Masuk Platform Digital

Seedbacklink siap membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mulai memasuki dunia digital.

EKONOMI | 29 September 2022

Right Issue 3,5 Miliar Saham, Bank Raya Bakal Ekspansif

RUPSLB PT Bank Raya Indonesia Tbk menyepakati rencana penambahan modal melalui right issue sebanyak-banyaknya 3,5 miliar saham.

EKONOMI | 29 September 2022

Penuhi TKDN, Fujitsu Luncurkan 8 Model Baru Pemindai Gambar

Sukses memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), Fujitsu meluncurkan 8 model baru pemindai gambar komersial dalam seri fi.

EKONOMI | 29 September 2022

Selain Tol, Jokowi Bangun Infrastruktur Telekomunikasi dan Energi

Selain jalan tol, Jokowi juga membangun infrastruktur di sektor transportasi, telekomunikasi, energi, hingga pertanian.

EKONOMI | 29 September 2022

APPNIA Komitmen Dukung Program Penurunan Prevalensi Stunting

Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak atau APPNIA menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah dalam menangani stunting.

EKONOMI | 29 September 2022

Bank bjb Tanda Tangani Pakta Integritas dengan BPDPKS

Bank bjb menandatangani pakta integritas dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendukung iklim bisnis yang baik.

EKONOMI | 29 September 2022

Kenaikan Tarif Penyeberangan Pengaruhi Biaya Operasional

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Lampung menilai kenaikan tarif penyeberangan akan memengaruhi biaya operasional pengusaha di bidang transportasi.

EKONOMI | 29 September 2022

Bisnis Ekonomi Digital Didorong untuk Makin Ditingkatkan

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Eliza Mardian mendorong bisnis digital lebih dioptimalkan, khususnya terhadap kalangan muda.

EKONOMI | 29 September 2022

Penyesuaian Tarif Penyeberangan Tingkatkan Kualitas Layanan

Dirjen Hendro berharap, dengan adanya penyesuaian tarif penyeberangan operator kapal lebih meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

EKONOMI | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
DKI: Pembangunan Rusun di Pulau G Akan Dilakukan Swasta

DKI: Pembangunan Rusun di Pulau G Akan Dilakukan Swasta

NEWS | 4 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings