Logo BeritaSatu

DPR Minta WA, Google, dan Twitter Patuh Aturan Indonesia

Selasa, 19 Juli 2022 | 17:04 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - DPR mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) melakukan pendaftaran. Karena itu, PSE seperti perusahaan teknologi WhatsApp (WA), Google, Twitter, Instagram dan Facebook wajib melakukan pendaftaran dengan batas waktu pada Rabu (20/7/2022). Jika tidak melakukan pendaftaran PSE, perusahaan tersebut terancam diblokir.

“Kita ingin seluruh pihak yang beroperasi di Indonesia untuk patuh pada hukum yang berlaku, termasuk soal mendaftarkan diri sebagai PSE,” ujar Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta kepada wartawan, Selasa (19/7/2022).

Sukamta pun berharap Menkominfo konsisten menerapkan Peraturan Menkominfo (Permenkominfo) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Pasalnya, aturan sudah disosialisasikan sejak enam bulan lalu.

“Negara harus memerankan diri sebagai pelindung warga negara ketika mereka tidak punya kemampuan atau pilihan berhadapan dengan perusahaan-perusahaan raksasa. Semoga Kemenkominfo konsisten mengemban peran ini demi merah putih yang kita cintai bersama,” tutur Sukamta.

Senada dengan itu, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani juga mengatakan pihaknya mendukung sikap tegas Menkominfo yang telah kembali mengingatkan PSE privat untuk segera melakukan pendaftaran.

“Kewajiban pendaftaran terkait erat dengan upaya pemerintah memastikan PSE menjalankan kewajiban keamanan informasi dan pelindungan data pribadi pengguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penting untuk melindungi pengguna jasa mereka di Indonesia,” kata Christina.

Christina menuturkan kewajiban pendaftaran telah jelas dalam Permenkominfo 10/2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Berdasarkan ketentuan tenggat waktu pendaftaran PSE jatuh pada Juli 2022. Menurutnya, tidak ada alasan bagi PSE untuk menunda pendaftaran, karena sudah diberikan tenggat waktu enam bulan dan proses pendaftaran mudah, karena melalui online single submission (OSS).

“Kami mengapresiasi penyelenggara sistem elektronik yang sudah mendaftar dan mendorong yang belum agar segera melakukan pendaftaran. Hal ini penting untuk menunjukkan iktikad baik PSE yang walaupun didirikan menurut hukum negara lain atau berdomisili tetap di negara lain, tetapi notabene melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan di Indonesia,” pungkas Christina.

Sebelumnya, Menkominfo mengingat PSE melakukan pendaftaran selambatnya pada 20 Juli 2022. Johnny berharap PSE ambil inisiatif segera untuk melakukan pendaftaran, karena mudah dengan OSS yang sudah tersedia.

“Jangan sampai kealpaan PSE, memaksa Kemenkominfo menegakkan aturan, seperti Google, Twitter, Facebook segera inisiatif lakukan pendaftaran. Jangan menunggu batas waktu berakhir, kalau berakhir jadi perusahaan tidak terdaftar, sehingga tidak sehat bagi dunia usaha,” kata Johnny.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dijanjikan 600.000 Ton Beras, Bulog: Hanya Ada 166.000 Ton

Dirut Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan, dari data yang disampaikan Kementan sebanyak 600.000 ton, Bulog hanya bisa menyerap sebanyak 166.000 ton.

EKONOMI | 8 Desember 2022

Awas Tertipu Perangkat Bodong, Begini Cara Cek IMEI HP

Masyarakat diminta untuk memastikan nomor IMEI HP yang tercantum dalam kemasan dengan jumlah SIM yang digunakan agar tidak tertipu ponsel atau HP bodong.

EKONOMI | 7 Desember 2022

BPJS Kesehatan Dukung Kemenkes Naikkan Tarif Layanan RS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk kenaikan tarif layanan kesehatan rumah sakit (RS).

EKONOMI | 7 Desember 2022

APSI: Jasa Unlock IMEI Rugikan Industri dan Negara

Asosiasi Pengusaha Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) menilai jasa unlock IMEI untuk ponsel ilegal di marketplace telah merugikan industri dan negara.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Beda dengan Kripto, Digital Rupiah Akan Jadi Alat Pembayaran Sah

Berbeda dengan kripto, digital rupiah akan diterapkan menjadi alat pembayaran yang sah.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Rayu Investor AS, Airlangga Pamer Kinerja Ciamik Indonesia

Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia terbukti sebagai negara yang bertahan dari krisis dengan tetap menjamin ketahanan ekonomi dan politik.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Prospek TOD 2023 Cerah, Adhi Commuter Bidik Kinerja Positif

Gema Goeyardi pendiri sekaligus CEO Astronacci International menjadi anggota Forbes Finance Council. 

EKONOMI | 7 Desember 2022

BKPM Sudah Terbitkan 2,9 Juta Nomor Induk Berusaha

BKPM menyampaikan bahwa total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan mencapai 2,9 juta NIB per 5 Desember 2022.

EKONOMI | 7 Desember 2022

BI: Cadangan Devisa November Naik Jadi US$ 134 Miliar

BI melaporkan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada November 2022 naik jadi US$ 134 miliar dari Oktober 2022 senilai US$ 130,2 miliar.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Ini Bedanya Mata Uang Rupiah Digital dengan Uang Tunai

Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat akan mengimplementasikan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau rupiah digital.

EKONOMI | 7 Desember 2022


TAG POPULER

# Bom Bandung


# Ferdy Sambo


# Gempa Cianjur


# Pernikahan Kaesang


# KKB Tembak Mati


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ganjar Minta Pemerintah Desa di Pati Buat Program Antikorupsi

Ganjar Minta Pemerintah Desa di Pati Buat Program Antikorupsi

NEWS | 33 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE