DJKN Optimalkan Barang Milik Negara untuk Infrastruktur EBT

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk melakukan transisi energi, yaitu transisi dari energi yang berbasis non-renewable, terutama batu bara, kepada renewable. Salah satu langkah konkret dalam melaksanakan transisi energi adalah dengan penyediaan dan pembangunan barang milik negara (BMN) infrastruktur energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Encep Sudarwan menjelaskan, bentuk pengelolaan barang milik negara dalam energi baru terbarukan antara lain melalui skema alih status penggunaan, hibah, dan/atau penyertaan modal pemerintah pusat. Skema pengelolaan BMN ini sesuai Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP nomor 28 tahun 2020.

"Di dalam pengelolaan barang milik negara, ada istilahnya penggunaan dengan satker (satuan kerja) di Kementerian ESDM, ada yang dialih statuskan penggunaannya kepada kementerian atau lembaga lain, dan yang terakhir hibah. Jadi, tidak selalu harus dioleh oleh Kementerian ESDM sendiri," kata Encep Sudarwan dalam acara Bincang Bareng DJKN dengan tema "Pengelolaan BMN dalam Mendukung Energi Baru Terbarukan", Jumat (22/7/2022).

Beberapa jenis program penyediaan barang milik negara infrastruktur EBT yakni penyediaan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE), penerangan jalan umum (PJU), pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat, PLTS rooftop, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).