Logo BeritaSatu

Kemenkominfo Bantah Bisa Intip WhatsApp Lewat Aturan PSE

Sabtu, 30 Juli 2022 | 14:01 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah dengan tegas soal isu bahwa pihaknya bisa mengintip percakapan pada penyelenggara sistem elektronik (PSE) seperti WhatsApp dan email yang sudah mendaftar.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk secara bebas mengakses percakapan masyarakat pada PSE yang sudah mendaftar.

"Isu mengenai Kementerian Kemenkominfo dapat 'mengintip' chat atau percakapan setelah PSE melakukan pendaftaran adalah informasi yang tidak benar," ujar Dirjen Aptika Kemenkominfo Semuel Abrijani dalam pesan singkatnya kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Sabtu (30/7/2022).

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan perubahannya, tidak memberikan kewenangan bagi Kemenkominfo untuk secara bebas mengakses percakapan pribadi masyarakat.

Pengaturan pemberian akses sistem dan dokumen elektronik dalam PM Kominfo 5/2020, kata Semuel, hanya dapat dilakukan untuk keperluan penegakan hukum pidana dan pengawasan.

"Pemberian akses itupun dilakukan dengan syarat yang diatur ketat antara lain harus menyertakan penetapan pengadilan, dan dasar kewenangan yang sah pada saat melakukan permohonan akses kepada PSE," tandas Semuel.

Percakapan atau chat WhatsApp, kata dia, hanya diketahui oleh dua orang yang melakukan percakapan. Pihak lain tidak bisa mengaksesnya kecuali untuk kepentingan penegakan hukum oleh lembaga-lembaga aparat penegak hukum, seperti polisi dan KPK.

"Ketentuan pemberian akses dalam PM Kominfo 5/2020 merupakan ketentuan pelaksana dari UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya bukan ketentuan yang serta merta baru dan muncul begitu saja dalam PM Kominfo 5/2020," tegas Semuel.

Baca selanjutnya
Kemenkominfo, kata Semuel dapat kembali membuka akses sistem elektronik atau melakukan ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Beda dengan Kripto, Digital Rupiah Akan Jadi Alat Pembayaran Sah

Berbeda dengan kripto, digital rupiah akan diterapkan menjadi alat pembayaran yang sah.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Rayu Investor AS, Airlangga Pamer Kinerja Ciamik Indonesia

Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia terbukti sebagai negara yang bertahan dari krisis dengan tetap menjamin ketahanan ekonomi dan politik.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Prospek TOD 2023 Cerah, Adhi Commuter Bidik Kinerja Positif

Gema Goeyardi pendiri sekaligus CEO Astronacci International menjadi anggota Forbes Finance Council. 

EKONOMI | 7 Desember 2022

BKPM Sudah Terbitkan 2,9 Juta Nomor Induk Berusaha

BKPM menyampaikan bahwa total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan mencapai 2,9 juta NIB per 5 Desember 2022.

EKONOMI | 7 Desember 2022

BI: Cadangan Devisa November Naik Jadi US$ 134 Miliar

BI melaporkan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada November 2022 naik jadi US$ 134 miliar dari Oktober 2022 senilai US$ 130,2 miliar.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Ini Bedanya Mata Uang Rupiah Digital dengan Uang Tunai

Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat akan mengimplementasikan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau rupiah digital.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Mayoritas Sektor Saham Merah, IHSG Ambles 67 Poin Sesi I

Selama sesi I, nilai perdagangan IHSG mencapai sekitar Rp 9,66 triliun dan frekuensi perdagangan mencapai 759.814 kali transaksi.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Aset Kripto Ceria Pekan lalu, ke Depan Investor Waspadai Ini

Secara keseluruhan pasar aset kripto relatif tenang dan berbagai bursa kripto di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan transparansi.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Dubes AS: UU KUHP Bisa Berdampak Negatif ke Investasi

Dubes AS di Indonesia menilai pengesahan UU KUHP bisa berdampak negatif pada laju investasi di Indonesia.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Kemenkeu Beri Keringanan Utang pada 2.109 Debitur Mini

Kemenkeu menyatakan hingga 30 November 2022 program keringanan utang (crash program) telah diikuti 2.109 debitur kecil atau mini.

EKONOMI | 7 Desember 2022


TAG POPULER

# Bom Bandung


# Ferdy Sambo


# Gempa Cianjur


# Pernikahan Kaesang


# KKB Tembak Mati


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Beda dengan Kripto, Digital Rupiah Akan Jadi Alat Pembayaran Sah

Beda dengan Kripto, Digital Rupiah Akan Jadi Alat Pembayaran Sah

EKONOMI | 12 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE