Bogor, Beritasatu.com - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai pemerintah kurang sosialisasi dan koordinasi sehingga memicu protes serta unjuk rasa pelaku pariwisata terkait kebijakan kenaikan tiket Pulau Komodo, Labuan Bajo
Ditemui di Kota Bogor, Sabtu (6/8/2022) di acara acara PHRI Bike Tour 2022 di Tugu Kujang, Kota Bogor, Sabtu, (6/78/2022), Hariyadi mengakui PHRI ikut menandatangani surat penolakan kebijakan pemerintah terhadap kawasan Pulau Komodo.
"Jadi kemarin, mohon maaf ada kericuhan (unjuk rasa) di sana di mana PHRI juga ikut tandatangan. kita luruskan, maksud kita tidak seperti itu. Sebetulnya kami ingin koordinasi (pemerintah) yang lebih baik," paparnya.
Dari sisi kebijakan tarif, Hariyadi menyebut baik sejauh dipergunakan untuk mendukung konservasi kawasan Pulau Komodo.
Halaman: 123selengkapnya
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
