Logo BeritaSatu

Kemenkeu Pastikan NIK Aman Setelah Terintegrasi NPWP

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:54 WIB
Oleh : WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menegaskan telah mempersiapkan pengamanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setelah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Kemenkeu dan Ditjen Dukcapil (Pendudukan dan Pencatatan Sipil) Kemendagri sudah memiliki kerja sama untuk menjaga masing-masing data di dalam sistem kita. Kita dan Dukcapil sama-sama menjaga data kependudukan agar tidak lari ke pihak ketiga,” kata Iwan dalam Podcast Cermati yang dipantau di Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Ia mengatakan DJP akan terus membangun teknologi pengamanan yang mumpuni, protokol pengamanan, dan meningkatkan kesadaran pegawai DJP serta masyarakat umum untuk menjaga data kependudukan. “Kalau di DJP terkait keamanan, sejak 2017 dan 2018 kita sudah dinilai oleh OECD dan sudah disertifikasi bahwa sistem kita aman,” imbuhnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat menjaga NIK mereka dan mulai beralih kepada penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara digital sehingga tidak lagi perlu difotokopi. “Ini harus dijaga, caranya bisa menggunakan pembaca kartu atau pengenal wajah. Tapi itu nomornya tidak telanjang, jadi jangan sekali-kali share NIK,” ucapnya.

Ke depan pemerintah juga akan menutup NIK dengan nomor kartu atau alamat surat elektronik agar tidak langsung terbaca selain oleh pemiliknya. “Ini akan kita tingkatkan terus bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri, yang setahu saya juga sedang mengembangkan tanda pengenal digital berbasis NIK di perbankan mobile. Jadi proses itu yang harus kita dalami,” ucapnya.

Integrasi NIK dan NPWP
Sementara Iwan Djuniardi mengatakan saat ini setidaknya 19 juta NIK sudah diintegrasikan dengan NPWP. “Pada saat kita menyandingkan ada NPWP yang NIK-nya tidak update. Kemudian kita cek namanya berbeda, jadi ini yang pertama kita sandingkan dulu,” katanya.

Menurutnya, integrasi data NIK dan NPWP menghadapi kesulitan karena Indonesia belum memiliki standar dalam pencatatan data penduduk sehingga perlu penyesuaian. “Misalnya data alamat, ada yang menulis 'jalan' ada pula yang 'jl'. Begitu pula nama penduduk, Indonesia tidak mengenal nama depan atau belakang,” katanya.

Ke depan ia berharap penggunaan NIK sebagai NPWP dapat memudahkan penduduk dalam membayar pajak.

DJP juga sedang membangun sistem agar pembayaran pajak dapat dilakukan melalui situs web pihak ketiga, seperti perbankan. Selain itu, akan dibangun aplikasi yang menyesuaikan dengan kebiasaan Wajib Pajak (WP). “Jadi misalnya saat ada tunggakan pajak, pegawai pajak bisa mengetahui apa yang harus dilakukan berdasarkan kebiasaan wajib pajak, apakah cukup dengan notifikasi, penyuratan, atau dipanggil,” katanya.

Dia berharap digitalisasi pembayaran pajak dapat membuat pelayanan lebih efisien dan ramah lingkungan, sehingga DJP sekaligus mendukung penghijauan sistem pajak. “Kita turut menghijaukan sistem pajak dengan tidak menggunakan banyak kertas. Jadi kita turut mendukung gerakan greening the tax system (menghijaukan sistem pajak),” ucapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

IFG: Kapabilitas Reasuransi Nasional Kurang Proporsional

IFG Progress dalam risetnya berjudul "Reasuransi 101" membeberkan bahwa peran reasuransi cukup besar dalam mem-backup risiko di industri asuransi.

EKONOMI | 25 September 2022

AXA Financial dan BAV Kerja Sama Proteksi Asuransi bagi UMKM

AXA Financial Indonesia bersama Bina Artha Ventura (BAV) menjalin kerja sama menyasar pelaku UMKM mendapat perlindungan asuransi.

EKONOMI | 25 September 2022

Hindari Penyalahgunaan Data BSU, BP Jamsostek Imbau Pekerja Gunakan Kanal Resmi

Menurut data BP Jamsostek, sampai saat ini sudah sebanyak 7,5 juta data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diserahkan kepada Kemnaker.

EKONOMI | 25 September 2022

Sandiaga: Upskilling dan Kolaborasi Majukan Pariwisata

Sandiaga Uno menyoroti perlunya reskilling dan upskilling untuk masa depan industri perhotelan dan pariwisata yang lebih cerah.

EKONOMI | 25 September 2022

Bank BJB Kini Tangani Nasabah Dana Pensiun Kimia Farma

Bank BJB bersama Dana Pensiun (Dapen) Kimia Farma kini menangani pembayaran manfaat pensiun bagi pensiunan Kimia Farma.

EKONOMI | 25 September 2022

Hingga Agustus, Produksi Migas PHE Capai 963.000 BOEPD

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) hingga Agustus 2022 mencatat realisasi produksi minyak dan gas (migas) mencapai 963.000 barel setara minyak per hari.

EKONOMI | 25 September 2022

Bank BJB Bangun Sinergitas Dukung Ketahanan Pangan Nasional

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau bank bjb mendukung program ketahanan pangan nasional.

EKONOMI | 25 September 2022

Dituduh Rasis, McDonald's Dituntut Rp 150 Triliun

Raksasa makanan cepat saji McDonald's menghadapi tuntutan US$ 10 miliar (Rp 150 triliun) karena dituduh bersikap rasis dalam beriklan.

EKONOMI | 25 September 2022

Harga Tiket Pesawat Diprediksi Akan Naik Lebih Tinggi

Harga tiket pesawat diperkirakan akan naik lebih tinggi. Industri transportasi udara menghadapi kenaikan biaya bahan bakar jet dan masalah keuangan

EKONOMI | 25 September 2022

Supersibuk, Elon Musk Punya 27 Tangan Kanan di Tesla

CEO Tesla Elon Musk disebut memiliki 27 orang deputi di Tesla yang melapor langsung ke dirinya. Ini belum termasuk eksekutif di SpaceX dan Boring Co.

EKONOMI | 25 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 25 September 2022

Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 25 September 2022

NEWS | 3 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings