Logo BeritaSatu

OJK Usul Percepatan Lembaga Penjaminan Polis pada RUU P2SK

Jumat, 12 Agustus 2022 | 10:29 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) perlu segera dibentuk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan percepatan pembentukan LPP ikut ditegaskan pada salah satu pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK/Omnibus Law Sektor Keuangan).

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, Lembaga Penjaminan Polis tak kunjung terbentuk meski telah diamanahkan sejak lama melalui UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Oleh karena itu, OJK berharap dan ikut berupaya agar lembaga ini segera terbentuk.

"Di dalam Rancangan Undang-Undang P2SK yang sekarang menjadi inisiatif DPR, kita mendorong adanya pasal mengenai percepatan kewajiban pembentukan lembaga penjamin polis. Sehingga pemegang polis bisa mendapatkan proteksi terhadap hal-hal apabila itu merugikan pemegang polis," kata Ogi dalam webinar yang diselenggarakan Nasional Re, Kamis (11/6/2022).

Menurut dia, pembentukan LPP memang membutuhkan waktu. Namun kehadiran UU dan dukungan pemerintah dipercaya bisa mempercepat kehadiran lembaga tersebut, baik itu berdiri sendiri maupun menjadi bagian dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ogi bilang, kehadiran LPP akan menjadi bagian dari upaya bersama menuntaskan transformasi industri perasuransian yang tertunda sejak krisis tahun 1997-1998. Sejak saat itu, industri menunjukkan perkembangan tapi juga timbul sejumlah masalah fundamental.

"Tentunya masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi di industri perasuransian. Saya selaku KE IKNB yang baru, ingin mengajak seluruh stakeholders dan players di industri perasuransian ini bagaimana kita bersama-sama membangun industri yang sehat, kuat, dan sustainable," kata dia.

Ogi menegaskan, upaya OJK merangkai fondasi bagi industri perasuransian saat ini tanpa mengabaikan sejumlah perusahaan bermasalah. Termasuk beberapa perusahaan yang sedang menghadapi isu permodalan, negatif solvabilitas, pengaduan konsumen, dan lainya yang menjadi perhatian masyarakat luas.

"Jadi ada dua hal, pertama, menyelesaikan permasalahan dari perusahaan-perusahaan asuransi bermasalah. Kedua, kita membangun pondasi industri perasuransian masa depan yang cukup terlambat dibenahi," ujar Ogi.

Lebih lanjut, ada beberapa hal kunci dalam mentransformasi industri perasuransian. Pertama, memastikan tiga lapis (layer) berjalan seirama dan baik, mulai pelaku usaha, sektor pendukung, dan OJK itu sendiri. Sehingga manajemen risiko dan tata kelola bisa dipastikan berjalan sesuai koridor.

Dari tiga lapis tersebut, OJK berharap perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum bisa menjaga tingkat solvabilitasnya. Dalam hal ini, perlu komitmen dari para pemegang saham perusahaan. Apalagi memandang dalam beberapa waktu belakangan rasio klaim terpantau meningkat. "Ini menunjukkan bahwa polis itu efektif, pemegang polis untuk mengklaim kepada perusahaan asuransi. Ini harus dijaga, apakah akan berlanjut terus terhadap produk-produk asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum," ungkap dia.

Kedua, OJK mendorong perkembangan dari perusahaan reasuransi di Indonesia sebagai penerima sebaran risiko perusahaan asuransi. "Jadi kami membuka, sesuai POJK untuk asing dan domestik untuk berkembangnya perusahaan reasuransi. Karena memang kita butuh untuk penyehatan industri perasuransian," kata dia.

Ketiga, penerapan PSAK 74 adopsi dari IFRS 17 oleh industri perasuransian. Model pelaporan ini punya tenggat realisasi mulai pada 1 Januari 2025, dengan implementasi awal pada 1 Januari 2024.

Untuk memastikan realisasi pencatatan keuangan ini tidak meleset, OJK berencana membentuk semacam steering committee yang beranggotakan para pemegang kebijakan. Mereka merupakan kumpulan dari kementerian/lembaga, asosiasi, dari pelaku perasuransian itu sendiri.

"Sehingga masalah-masalah yang menjadi kendala dari tim teknis bisa dicarikan solusi jalan keluar dari steering committee. Saya berharap implementasi PSAK 74 tidak tertunda. (inisiatif) Ini sudah dilakukan terhadap PSAK-PSAK lain di sektor perbankan," jelas Ogi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemerintah Diminta Masifkan Uji Coba Kompor Listrik Induksi

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah memasifkan uji coba kompor listrik.

EKONOMI | 26 September 2022

Karabha Digdaya Komitmen Fasilitasi Kemajuan Pelaku UMKM

PT Karabha Digdaya bersama-sama stakeholders meresmikan gerai UMKM di wilayah Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

EKONOMI | 26 September 2022

Green Pramuka City Optimistis Pemerintah Mampu Atasi Pandemi

Green Pramuka City turut merasakan pandemi Covid-19 telah membentuk suatu ketidakpastian dan mendorong turunnya indeks demand properti.

EKONOMI | 26 September 2022

Multifinance Bidik Peluang Pembiayaan Kendaraan Listrik

Inpres 7/2022 terkait Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, menjadi angin segar untuk industri multifinance.

EKONOMI | 26 September 2022

Anson Company dan Mayekawa Perkuat Bisnis Rantai Pendingin

Kerja sama strategis Anson Company dan Mayekawa selama 49 tahun pecahkan rekor pembelian produk dengan 29 unit kompresor rantai pendingin industri.

EKONOMI | 26 September 2022

Proshop Card, Strategi Daikin Perkuat Layanan Konsumen

Ketatnya persaingan bisnis AC di Indonesia memacu PT Daikin Airconditioning Indonesia untuk memperkenalkan Daikin Proshop Card.

EKONOMI | 26 September 2022

Konversi Kompor LPG ke Listrik Dinilai Bisa Sia-sia Jika...

Program konversi kompor LPG ke listrik dengan membagikan kompor induksi gratis tanpa melakukan penarikan tabung LPG 3 kg akan sia-sia.

EKONOMI | 26 September 2022

Sri Mulyani Catat Realisasi PC-PEN Capai Rp 214,9 Triliun

Sri Mulyani menyatakan, program PC-PEN telah terealisasi Rp 214,9 triliun hingga 16 September 2022 atau 47,2% dari pagu anggaran Rp 455,62 triliun.

EKONOMI | 26 September 2022

Ambisius, RHB Sekuritas Targetkan Masuk Peringkat 10 Besar

PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai anak perusahaan dari RHB Investment Bank, memiliki misi menjadi salah satu dari 10 sekuritas terbaik di Indonesia.

EKONOMI | 26 September 2022

Heboh Minuman Berpemanis Kena Cukai? Ini Kata Kemenkeu

Askolani menyampaikan, pemerintah berencana untuk mengenakan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

EKONOMI | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 26 September 2022

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 26 September 2022

NEWS | 3 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings