Logo BeritaSatu

Apersi Sebut Aturan LSD Hambat Pengembangan Rumah Subsidi

Selasa, 30 Agustus 2022 | 20:31 WIB
Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) melakukan audiensi dengan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyatakan, salah satu kendala di industri properti khususnya segmen rumah subsidi terkait aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Kondisi pandemi 2 tahun belakangan ini membuat industri properti lesu, tak terkecuali rumah subsidi. Walaupun kondisi sulit, Apersi berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian PUPR terkait realisasi terbanyak rumah subsidi," kata Junaidi.

Menurut Junaidi, Apersi adalah asosiasi pengembang yang fokus pada pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rumah subsidi ini merupakan bagian program sejuta rumah (PSR) yang dicanangkan pemerintah untuk memberikan kemudahan MBR memiliki rumah. Tentunya untuk masyarakat yang memang belum punya rumah,” jelasnya.

Junaidi menegaskan, adanya aturan LSD membuat investasi pengembang terkait lahan menjadi tidak jelas karena ada beberapa pengembang yang sudah mendapatkan izin ternyata terganjal aturan ini.

"Alhasil, kondisi ini membuat investasi yang sudah dibenamkan oleh pengembang anggota Apersi untuk pembelian lahan, pengembalian investasinya jadi tidak jelas," tegasnya.

Selain itu, Junaidi juga menjabarkan,kondisi pengembang rumah subsidi saat ini kurang kondusif. Hingga saat ini dalam rentang 3 tahun rumah subsidi belum mengalami kenaikan.

"Saya mohon maaf kepada Pak Menteri ATR/BPN kehadiran kami disini untuk berbagi kendala yang ada di lapangan karena rumah subsidi ini program pemerintah. Dan kami pun mengerti LSD bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan,” jelasnya.

Baca selanjutnya
Sementara itu, Menteri ATR/BPN menegaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Ditjen ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Utang Tembus Rp 7.496 T, Kemenkeu Pastikan Masih Terkendali

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut utang pemerintah hingga Oktober 2022 tercatat Rp 7.496,70 triliun atau naik Rp 76,23 triliun dari bulan sebelumnya.

EKONOMI | 29 November 2022

Kinerja Pasar Modal Membaik Ditopang Perlindungan Investor

Kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia semakin kuat sejalan langkah OJK dalam menerbitkan regulasi.

EKONOMI | 29 November 2022

Rupiah Terkoreksi Saat Mata Uang Asia di Zona Positif

Rupiah pukul 09.52 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 15.733 per dolar AS atau melemah 11,0 poin (0,07%) dibandingkan perdagangan sebelumnya.

EKONOMI | 29 November 2022

Awal Perdagangan, IHSG Terkena Aksi Jual Masuk ke Zona Merah

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka turun tipis 0,29 poin (0,00%) di posisi 7.017,06 pada awal perdagangan sesi I, Selasa (29/11/2022).

EKONOMI | 29 November 2022

Urus Film Horor hingga Kawasan Industri, Ini yang Dilakukan Danareksa Sekarang

Sejak diberi mandat sebagai BUMN transformasi, Danareksa bertugas menyehatkan BUMN sakit seperti Balai Pustaka hingga scaling up BUMN-BUMN lain.

EKONOMI | 29 November 2022

Mentan Yakin Produksi Beras Bisa Penuhi Kebutuhan Nasional

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo meyakini produksi beras lokal mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

EKONOMI | 29 November 2022

Buwas Beberkan Hal yang Harus Dibenahi agar Polemik Beras Tidak Terulang

Dirut Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menyampaikan, hal yang perlu dibenahi agar polemik impor beras tidak lagi terjadi di kemudian hari.

EKONOMI | 29 November 2022

Kejar Target Penjualan, Emdeki Utama Fokus Pasar Domestik

Produsen kalsium karbida atau karbit, PT Emdeki Utama Tbk (MDKI) tahun ini lebih berkonsentrasi di pasar domestik untuk mencapai target penjualan 22.006 ton.

EKONOMI | 29 November 2022

Gubernur Edy Tetapkan UMP Sumatera Utara 2023 Naik 7,45%

Pemprov Sumut resmi menetapkan upah minimum provinsi atau UMP Sumatera Utara 2023 naik 7,45% atau menjadi Rp 2.710.493,93. Senin (28/11/2022). 

EKONOMI | 29 November 2022

Dedi Mulyadi Beri Catatan jika Impor Beras Dilakukan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memberi catatan khusus jika nantinya impor beras menjadi opsi yang diambil untuk memenuhi cadangan beras pemerintah 

EKONOMI | 28 November 2022


TAG POPULER

# Ferdy Sambo


# Impor Beras


# UMP DKI Jakarta


# Pemimpin Berambut Putih


# Adian Napitupulu


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jokowi: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Sadar Keberagaman

Jokowi: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Sadar Keberagaman

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE