BBM Naik, BLT Harus Segera Disalurkan Langsung ke Warga

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonomi senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani menilai keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi sudah tepat agar beban APBN tidak semakin besar. Apalagi selama ini penyaluran BBM subsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Namun, Aviliani mengkritik kebijakan bantuan sosial (bansos) untuk mengompensasi kenaikan harga BBM subsidi yang tidak bisa segera disalurkan.

“BLT ini kan baru disebutkan kemarin, tidak otomatis hari ini langsung diterima. Ini yang menjadi kendala kita, karena kita terlalu banyak data orang miskin. Depsos punya, kemudian di kementerian lain juga punya. Jadi menurut saya ambil saja satu data yang bisa digunakan, sehingga tidak dobel. Yang kedua, sebaiknya tidak melalui daerah lagi, langsung ke rekening mereka. Ini penting supaya tidak ada potongan-potongan seperti yang dulu,” kata Aviliani dalam acara rilis survei nasional LSI “Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024” secara daring, Minggu (4/9/2022).

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial tambahan sebesar Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak kenaikan harga komoditas dan energi di tingkat global. Ada tiga jenis bansos tambahan yang akan disalurkan pemerintah. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia.

Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp 9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ini diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing akan menerima sebesar Rp 600.000. Ketiga, pemerintah daerah (Pemda) diminta menyiapkan sebanyak 2% dari dana transfer umum (DTU), yaitu DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) untuk subsidi di sektor transportasi.

Aviliani menambahkan, ke depan data-data penduduk miskin seharusnya sudah dipegang oleh pemerintah, sehingga ketika ada kebijakan baru yang bisa memengaruhi daya beli masyarakat, keesokan harinya bansos tersebut bisa langsung diberikan.

“Hari ini diumumkan, besok bansosnya harus disalurkan. Nah ini kayaknya belum, jadi harga sudah naik sejak 3 September, tetapi BLT-nya baru disebutkan tetapi belum disalurkan semuanya,” kata Aviliani.

Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini