Logo BeritaSatu

Lembaga Perlindungan Data Pribadi Ujung Tombak Pelaksana UU

Sabtu, 10 September 2022 | 10:21 WIB
Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Chairman Yayasan Internet Indonesia Jamalul Izza mengapresiasi langkah pemerintah dan Komisi I DPR yang melakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam rapat kerja. Dengan demikian, RUU Perlindungan Data Pribadi ini selangkah lagi akan disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna.

Setelah RUU PDP disahkan, salah satu pekerjaan selanjutnya adalah tata kelola lembaga yang akan mengawasi perlindungan data pribadi. Bentuknya akan berada di bawah naungan salah satu kementerian atau menciptakan lembaga baru yang independen yang diputuskan oleh presiden.

Advertisement

“Yang jelas kami menginginkan, lembaga tersebut dapat berkolaborasi dengan baik ke seluruh stakeholder yang ada. Mampu mengakomodir harapan-harapan besar para pemangku kepentingan,” ujar Jamalul Izza dalam keterangan resminya yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu (10/9/2022).

Disampaikan Jamal, lembaga ini nantinya akan memiliki tugas berat dalam menegakkan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, dalam perjalanan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi ini sempat terjadi tarik menarik antara menjadi lembaga independen atau di bawah salah satu kementerian.

“Lembaga ini akan menjadi ujung tombak tindak lanjut penyalahgunaan data pribadi dari sisi hukum. Ini merupakan tanggung jawab yang berat. Maka itu kami juga berharap seluruh pemangku kepentingan yang ada diajak untuk urun rembug membahas lebih detail turunan aturannya,” ungkap dia.

Sebagaimana diketahui, RUU Perlindungan Data Pribadi sebenarnya sudah dibahas sejak 2016. Kala itu, Komisi I DPR RI dan pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja (panja) untuk membahas tentang beleid ini. Tujuannya untuk mempercepat disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi. Namun, karena adanya dinamika-dinamika yang terjadi, pembahasannya pun kerap tertunda. Barulah setelah 6 tahun kemudian, ada titik cerah diketuknya RUU PDP menjadi undang-undang.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penuhi Kebutuhan Organisasi, OJK Angkat 268 Pegawai Baru

Pengangkatan 268 pegawai baru ini guna memenuhi kebutuhan OJK dalam menjalankan amanat undang-undang dan kewenangan tugas yang terus meningkat.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Sektor Properti Pulih, Anak Usaha Triputra Perkuat Ekspansi

Seiring membaiknya pasar properti dan daya beli masyarakat, PT Anugerah Magma Nanoteknologi (AMAN) memperkuat ekspansi pasar bahan pelapis atau waterproofing.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Airlangga: Pemerintah Inginkan Indonesia Jadi Pemain Global Komoditas

Pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi global key player industri hilirisasi berbasis komoditas.

EKONOMI | 3 Februari 2023

OJK Sebut 11 Perusahaan Asuransi Masuk Pengawasan Khusus

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyono menyampaikan, sebanyak 11 perusahaan asuransi masuk dalam kategori pengawasan khusus OJK.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Masih Berkeliaran, Satgas Waspada Investasi Blokir 50 Pinjol Ilegal

Tongam menegaskan, Satgas Waspada Investasi terus menindaklanjuti pengaduan masyarakat korban pinjaman online atau pinjol ilegal.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Izin Bursa Kripto Tersendat

Pembentukan bursa kripto di Indonesia belum terwujud padahal dimulai sejak 2020 dan sempat ditargetkan terbentuk pada 2021.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Manajemen Kartu Prakerja Gelar Seleksi Lembaga Pelatihan

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja menilai, semakin banyaknya penyedia pelatihan memungkinkan terjadinya persaingan sehat.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Good Ponsel Angels Perkuat Penetrasi Pemasaran Digital

Gebrakan pemasaran digital yang dilakukan Good Ponsel Angels ternyata sangat efektif, sehingga menjadi salah satu lini bisnis baru yang menjanjikan.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Ramai Peminat, Sukuk CIMB Niaga Finance Oversubscribed 4,6 Kali

Penawaran umum sukuk wakalah CIMB Niaga Finance mencatat kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 4,6 kali.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Ini Alasan Kenapa Pemerintah Larang Ekspor Listrik EBT

Pemerintah akan melakukan penghentian ekspor listrik dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna menjaga ketahanan energi di Indonesia.

EKONOMI | 3 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Hasto: Keluarnya 5 Nama Capres dari PDIP Itu Tidak Benar

Hasto: Keluarnya 5 Nama Capres dari PDIP Itu Tidak Benar

BERSATU KAWAL PEMILU | 47 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE