Logo BeritaSatu

Jaga Inflasi, Airlangga Tekankan Pentingnya Koordinasi Pusat dan Daerah

Kamis, 15 September 2022 | 21:50 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga tingkat inflasi di seluruh daerah di Indonesia. Menurutnya, diperlukan sinergisitas antara tim pengendalian inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) untuk merumuskan program kebijakan pengendalian inflasi pada tataran implementatif pascapenyesuaian harga BBM.

Ketua umum Partai Golkar ini juga menekankan agar daerah tidak ragu dalam menggunakan keuangan daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

Advertisement

“Saya kembali menekankan kepada seluruh daerah, tidak perlu ragu-ragu untuk menggunakan bantuan tak terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, dan mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta pemanfaatan 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial,” kata Airlangga, Kamis (15/9/2022).

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman mengungkapkan pengendalian inflasi memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah (pemda) juga harus memainkan peran aktif untuk menekan angka inflasi di daerah masing-masing.

KPPOD mendukung upaya pemerintah untuk menekan inflasi dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

“Dalam hal ini, kami KPPOD sepakat dengan pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi daerah,” kata Armand, sapaannya.

Menurutnya, skema pengendalian inflasi sebagaimana yang disebutkan dalam dua peraturan tersebut akan berdampak signifikan ketika memperhatikan beberapa faktor. Dikatakan, pemerintah provinsi harus aktif dan mampu mengoordinasikan kerja sama antardaerah (KAD) pada kabupaten/kota yang berada di wilayahnya, terutama untuk daerah surplus atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.

“Alokasi dana itu akan berhasil jika kerja sama daerah bisa terjalin baik. Pemerintah provinsi bisa mensinergikan wilayah-wilayahnya. Karena tidak semua barang di pasaran berasal dari daerah itu sendiri,” ujarnya.

Armand juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam mendorong kinerja TPID dengan memberikan penghargaan TPID Awards 2022. Meski demikian, ia menganjurkan ada pula sanksi bagi daerah yang tidak menunjukkan performa bagus dalam menekan angka inflasi di daerah masing-masing.

“Insentif dan sanksi itu untuk mendorong daerah agar lebih bersemangat untuk pengendalian inflasi,” tambahnya.

Selain itu, Armand mengingatkan pentingnya pendampingan dari pemerintah pusat melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bahlil Sebut Hilirisasi Jadi Instrumen Pembangunan Berkelanjutan

Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah sudah memiliki peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia dengan nilai US$ 545,3 miliar.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Gapki Minta Dana Bagi Hasil Sawit untuk Bangun Infrastruktur

Ketua Umum Gapki Joko Sriyono meminta Dana Bagi Hasil (DBH) difokuskan untuk infrastruktur pengelolaan kelapa sawit di daerah.

EKONOMI | 8 Februari 2023

PUPR Pastikan Tol Cisumdawu Bisa Dipakai Mudik Lebaran 2023

Kementerian PUPR akan mengoperasikan secara penuh jalan tol Cisumdawu (Cileunyi–Sumedang–Dawuan) pada momen mudik Lebaran 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Jasa Marga

Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan perombakan dewan direksi dan komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Kementerian PUPR Lelang Ulang Tender Tol Getaci Mulai April

Kementerian PUPR berencana melelang ulang proyek jalan tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap) senilai Rp 56,2 triliun mulai April 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Tata Kelola dan Bisnis Berkelanjutan SIG Diakui ASEAN

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) atau SIG berkomitmen menerapkan praktik tata kelola perusahaan baik (good corporate governance/GCG)

EKONOMI | 8 Februari 2023

Satgas Pangan, Bulog, dan Bapanas Sidak Sembako

Bapanas, Bulog serta Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bahan pangan atau sembako.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Kemenkeu Alokasikan DAU Rp 396 Triliun di APBN 2023

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 396 triliun dalam APBN 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Flip for Business Dukung Pembayaran Digital bagi UMKM

Flip for Business mendukung pembayaran digital bagi UMKM lewat program Go Online atau Go Digital.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Melalui Dukungan Penuh Menteri BUMN, Kinerja Pertamina Tumbuh Signifikan

Upaya transformasi bisnis Pertamina dalam tiga tahun masa pandemi COVID-19 didukung Menteri BUMN mendorong transformasi Pertamina untuk terus tumbuh.

EKONOMI | 8 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Sopir Fortuner Berpelat Polisi Lakukan 2 Pelanggaran soal TNKB

Sopir Fortuner Berpelat Polisi Lakukan 2 Pelanggaran soal TNKB

MEGAPOLITAN | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE