Logo BeritaSatu

Ini Empat Larangan Terkait Data Pribadi dalam UU PDP

Selasa, 20 September 2022 | 17:05 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (20/9/2022). UU PDP diketahui mengatur soal empat larangan yang berkaitan dengan data pribadi yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 66.

Pada draf UU PDP yang diterima, aturan tersebut terdiri dari 16 bab serta 76 pasal. Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP dijelaskan lebih lanjut soal yang dimaksud data pribadi.

Advertisement

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik,” bunyi ketentuan tersebut.

Sementara yang dimaksud sebagai pelindungan data pribadi yakni keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Sementara pada Pasal 4 UU PDP, dijelaskan soal jenis dari data pribadi yakni yang bersifat spesifik dan umum. Data pribadi spesifik seperti data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun data pribadi bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

UU PDP juga mengatur soal larangan yang tercantum pada Pasal 65 dan Pasal 66. Berikut ini adalah isi ketentuan pada dua pasal tersebut.

Pasal 65

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66

Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Sebelumnya diberitakan, DPR baru saja mengesahkan RUU PDP menjadi UU. Para anggota DPR saat Sidang Paripurna tidak menyuarakan penolakan pada saat RUU PDP disahkan. “Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Lodewijk saat Rapat Paripurna, disiarkan pada akun Youtube DPR.

Para anggota DPR yang mengikuti rapat pun menyatakan setuju dan tidak ada suara penolakan. Lodewijk lalu mengetok palu sidang, tanda RUU PDP telah disahkan.

“Terima kasih,” kata Lodewijk usai mengetok palu.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kurs Rupiah Hari Ini Melemah 30 Poin ke Rp 14.975

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah ke kisaran Rp 14.975 pada perdagangan hari ini, Jumat (26/1/2023).

EKONOMI | 27 Januari 2023

Lagi, Saratoga Siapkan US$ 150 Juta untuk Investasi

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) kembali menganggarkan dana US$ 150 juta untuk kegiatan investasinya tahun ini.

EKONOMI | 27 Januari 2023

Boy Thohir: Saatnya GoTo Gojek Tokopedia Back to Basic

Komisaris Utama PT GoTo GOjek Tokopedia Tbk (GOTO) Garibaldi "Boy" Thohir mengatakan bahwa hal terpenting bagi sebuah bisnis adalah profit.

EKONOMI | 27 Januari 2023

Tukang Becak Bobol Rekening BCA, OJK Ingatkan Jaga Data Pribadi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, apalagi yang menyangkut data keuangan.

EKONOMI | 27 Januari 2023

Penerima Bansos Bisa Ikut Program Kartu Prakerja Skema Normal

Menurut Denni, program Kartu Prakerja skema normal artinya program ini tak lagi bersifat semi-bansos seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

EKONOMI | 27 Januari 2023

Tiket Haji Mahal, Garuda Indonesia Siap Nego

Direktur Utama maskapai Garuda Indonesia Irfan Setiaputra bersedia melakukan negosiasi dengan DPR untuk menurunkan tiket haji.

EKONOMI | 27 Januari 2023

BI: KIS Jadi Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi Global, Apa Itu?

Perry menegaskan pentingnya strategi KIS, yaitu konsistensi, inovasi, dan sinergi, dalam menyusun berbagai kebijakan.

EKONOMI | 27 Januari 2023

BUMN Buka Akses Pasar Berkelanjutan UMKM

Kementerian BUMN akan terus membuka akses pasar bekelanjutan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

EKONOMI | 27 Januari 2023

Bank Indonesia: Penguatan Rupiah Ditopang Fundamental Ekonomi yang Baik

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, penguatan nilai tukar rupiah ditopang oleh prospek ekonomi Indonesia yang semakin membaik

EKONOMI | 27 Januari 2023

Airlangga: Pemerintah Kaji Insentif Dana Devisa Hasil Ekspor

"Insentif itu sedang kita bahas apakah dengan bunga, baik itu rupiah ataupun dolar terhadap devisa hasil ekspor yang ada di Indonesia,” kata Airlangga.

EKONOMI | 27 Januari 2023


TAG POPULER

# Pleidoi Ferdy Sambo


# Serial Killer


# RUU Kesehatan


# Insiden Lion Air


# Biaya Haji 2023


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Vape Masuk Perda KTR Surabaya, Sanksi Denda Diterapkan

Vape Masuk Perda KTR Surabaya, Sanksi Denda Diterapkan

NEWS | 4 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE