Logo BeritaSatu

Ini Empat Larangan Terkait Data Pribadi dalam UU PDP

Selasa, 20 September 2022 | 17:05 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (20/9/2022). UU PDP diketahui mengatur soal empat larangan yang berkaitan dengan data pribadi yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 66.

Pada draf UU PDP yang diterima, aturan tersebut terdiri dari 16 bab serta 76 pasal. Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP dijelaskan lebih lanjut soal yang dimaksud data pribadi.

Advertisement

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik,” bunyi ketentuan tersebut.

Sementara yang dimaksud sebagai pelindungan data pribadi yakni keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Sementara pada Pasal 4 UU PDP, dijelaskan soal jenis dari data pribadi yakni yang bersifat spesifik dan umum. Data pribadi spesifik seperti data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun data pribadi bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

UU PDP juga mengatur soal larangan yang tercantum pada Pasal 65 dan Pasal 66. Berikut ini adalah isi ketentuan pada dua pasal tersebut.

Pasal 65

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66

Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Sebelumnya diberitakan, DPR baru saja mengesahkan RUU PDP menjadi UU. Para anggota DPR saat Sidang Paripurna tidak menyuarakan penolakan pada saat RUU PDP disahkan. “Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Lodewijk saat Rapat Paripurna, disiarkan pada akun Youtube DPR.

Para anggota DPR yang mengikuti rapat pun menyatakan setuju dan tidak ada suara penolakan. Lodewijk lalu mengetok palu sidang, tanda RUU PDP telah disahkan.

“Terima kasih,” kata Lodewijk usai mengetok palu.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penuhi Kebutuhan Organisasi, OJK Angkat 268 Pegawai Baru

Pengangkatan 268 pegawai baru ini guna memenuhi kebutuhan OJK dalam menjalankan amanat undang-undang dan kewenangan tugas yang terus meningkat.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Sektor Properti Pulih, Anak Usaha Triputra Perkuat Ekspansi

Seiring membaiknya pasar properti dan daya beli masyarakat, PT Anugerah Magma Nanoteknologi (AMAN) memperkuat ekspansi pasar bahan pelapis atau waterproofing.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Airlangga: Pemerintah Inginkan Indonesia Jadi Pemain Global Komoditas

Pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi global key player industri hilirisasi berbasis komoditas.

EKONOMI | 3 Februari 2023

OJK Sebut 11 Perusahaan Asuransi Masuk Pengawasan Khusus

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyono menyampaikan, sebanyak 11 perusahaan asuransi masuk dalam kategori pengawasan khusus OJK.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Masih Berkeliaran, Satgas Waspada Investasi Blokir 50 Pinjol Ilegal

Tongam menegaskan, Satgas Waspada Investasi terus menindaklanjuti pengaduan masyarakat korban pinjaman online atau pinjol ilegal.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Izin Bursa Kripto Tersendat

Pembentukan bursa kripto di Indonesia belum terwujud padahal dimulai sejak 2020 dan sempat ditargetkan terbentuk pada 2021.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Manajemen Kartu Prakerja Gelar Seleksi Lembaga Pelatihan

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja menilai, semakin banyaknya penyedia pelatihan memungkinkan terjadinya persaingan sehat.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Good Ponsel Angels Perkuat Penetrasi Pemasaran Digital

Gebrakan pemasaran digital yang dilakukan Good Ponsel Angels ternyata sangat efektif, sehingga menjadi salah satu lini bisnis baru yang menjanjikan.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Ramai Peminat, Sukuk CIMB Niaga Finance Oversubscribed 4,6 Kali

Penawaran umum sukuk wakalah CIMB Niaga Finance mencatat kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 4,6 kali.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Ini Alasan Kenapa Pemerintah Larang Ekspor Listrik EBT

Pemerintah akan melakukan penghentian ekspor listrik dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna menjaga ketahanan energi di Indonesia.

EKONOMI | 3 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Geram, Warga Bogor Bubarkan Tawuran Pelajar yang Terjadi Tiap Jumat

Geram, Warga Bogor Bubarkan Tawuran Pelajar yang Terjadi Tiap Jumat

NEWS | 25 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE