Logo BeritaSatu

Kebocoran Data Marak, Otoritas PDP Perlu Orang Kompeten

Selasa, 20 September 2022 | 18:33 WIB
Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar keamanan siber yang juga chairman lembaga riset keamanan siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengaku prihatin dengan maraknya kasus kebocoran data di instansi pemerintah. Karenanya, ia memandang sangat krusial posisi Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pemerintah dan DPR harus menempatkan orang yang tepat serta memiliki kompetensi untuk memimpin lembaga otoritas PDP atau komisi PDP ini.

“Soal perlindungan data pribadi ini bila perlu dibuat pakta integritas untuk pejabat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap data pribadi, siap mundur jika terjadi kebocoran data pribadi. Karena selama ini kebocoran data pribadi dari sisi penyelenggara negara sudah sangat memprihatinkan,” kata Pratama Persadha kepada Beritasatu.com, Selasa (20/9/2022).

Pratama menambahkan, perlu dibuat aturan turunan mengenai sanksi yang tegas untuk penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik atau pemerintah. Ini akan mempertegas posisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap PSE yang mengalami kebocoran data.

“UU PDP memang tidak secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Komisi PDP. Dalam Pasal 64 disebutkan sengketa perlindungan data peribadi harus diselesaikan lewat lembaga yang diatur oleh UU. Karena di sinilah nanti Komisi PDP harus dibentuk dengan jalan tengah, lewat Peraturan Presiden, hal yang disepakati sebagai jalan tengah antara DPR dan Kemenkominfo,” jelasnya.

Pratama menambahkan perlunya memberikan wewenang yang cukup untuk lembaga otoritas PDP dalam menegakkan UU PDP. Jangan sampai menjadi macan ompong dan nanti dituduh menghabiskan anggaran negara saja.

“Ini akan menjadi legacy atau warisan yang sangat baik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo bila bisa mendorong lahirnya lembaga otoritas PDP yang kuat, kredibel, dan bisa menjadi pelindung serta tempat terakhir meminta keadilan bagi masyarakat terkait sengketa perlindungan data pribadi,” kata Pratama.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Permintaan Ekspor Turun, 11 Sektor Manufaktur RI Alami Kontraksi

PMI Indonesia 50,3 dan ada 11 sektor kontraksi dan juga penurunan purchasing order terutama untuk sektorTPT, sepatu, dan apparel.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Menko Airlangga Targetkan 65% Pemda Go Digital di 2023

Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) menargetkan 65% pemerintah daerah masuk kategori digital pada 2023.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Melesat, Transaksi Digital di RI Diperkirakan Rp 3.424 T

Pemerintah meyakini potensi digitalisasi di Indonesia akan terus meningkat, seiring komitmen untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah.

EKONOMI | 6 Desember 2022

CIMB Niaga Finance Raih Pinjaman Syariah Rp 700 Miliar

PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance/CNAF) meraih pinjaman sindikasi syariah senilai Rp 700 miliar.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Telkomsel: Penurunan Harga Saham GOTO Masih Wajar

Telkomsel  menanggapi penurunan kinerja saham GOTO adalah suatu hal yang wajar akibat fluktuasi pasar.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Terkapar di Zona 6.800-an, IHSG Melemah 1,39% di Sesi I

Dibuka melemah 51,54 poin (0,74%) di posisi 6.935, IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) sentuh zona 6.800 pada perdagangan sesi I, Selasa (6/12/2022).

EKONOMI | 6 Desember 2022

Bittime Exchange Jelajahi Potensi Pasar Kripto di Indonesia

Kehadiran Bittime di negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara ini menegaskan akan minat dan komitmen terhadap Indonesia.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Pendapatan Hero Supermarket Naik 31% Tembus Rp 3,2 Triliun

PT Hero Supermarket Tbk (HERO) HERO Group hingga kuartal III 2022 mencatat pendapatan bersih sebesar Rp 3,23 triliun meningkat 31%.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Besar Pasak daripada Tiang, Ekuitas Wanaartha Life Negatif Rp 10 T

Menurut laporan keuangan 2020, Wanaartha Life ternyata memiliki ekuitas minus Rp 10 triliun sehingga tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Dunia Gelap, Ekonomi RI Dibayangi Ketidakpastian Jelang Tahun Politik

Indonesia pada tahun depan mulai memasuki tahun politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

EKONOMI | 6 Desember 2022


TAG POPULER

# Ricky Rizal


# Kecelakaan Beruntun di Jaktim


# Pernikahan Kaesang


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
OJK: Industri Keuangan Non Bank Masih Tumbuh, Profil Risiko Terjaga

OJK: Industri Keuangan Non Bank Masih Tumbuh, Profil Risiko Terjaga

EKONOMI | 31 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE