Logo BeritaSatu

Perumusan Aturan Turunan UU PDP Perlu Pelibatan Swasta

Selasa, 20 September 2022 | 20:34 WIB
Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Head of Economic Opportunities Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Trissia Wijaya menyampaikan, perumusan aturan turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Pasalnya mekanisme perlindungan data harus didukung oleh kesiapan teknis dari swasta.

“Pelibatan swasta, termasuk asosiasi, maupun perwakilan masyarakat diperlukan mengingat masih ada hal-hal yang berpotensi menghambat implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP),” kata Trissia Wijaya dalam keterangan resminya, Selasa (20/9/2022).

Advertisement

Trissia melanjutkan, ada beberapa pasal dalam ketentuan UU PDP yang berpotensi menjadi tantangan untuk swasta. Misalnya saja kewajiban pengendali data untuk memiliki Data Protection Officer (DPO) dan parameter terkait ketentuan jangka waktu pemenuhan hak pemilik data pribadi.

DPO sendiri merupakan amanah RUU PDP kepada pengendali data untuk mengawasi tata kelola pemrosesan data pribadi dalam suatu instansi. Masalahnya, belum semua pelaku usaha digital/pengendali data pribadi memiliki DPO di Indonesia.

Selain itu, ketentuan jangka waktu pemenuhan hak pemilik data pribadi sesuai UU PDP apabila menerima volume permohonan yang sangat tinggi dalam satu waktu tertentu juga dinilai memberatkan, terutama untuk unit bisnis skala menengah atau kecil. Berbagai keterbatasan membuat mereka berpotensi tidak bisa menerapkan ketentuan ini dengan baik.

Ketentuan yang dimaksud terkait pemenuhan hak pemilik data pribadi yang dinilai sangat restriktif dari segi waktu, yaitu 3x24 jam. Ketentuan yang diusulkan mengharuskan perusahaan, yang semula mengumpulkan atau memproses data, untuk memenuhi permintaan penghapusan tanpa penundaan dalam waktu 3x24 jam sejak permintaan dibuat.

Trissia menyampaikan, jika menyangkut prosedur teknis, klausul ini sangat bermasalah karena perusahaan sebenarnya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menghapus data. Proses penghapusan data bukan seperti proses daftar investasi yang menekankan efisiensi, melainkan tergantung dengan proses verifikasi yang sangat kompleks.

"Jika data pribadi telah dipublikasikan secara khusus di lingkungan online, perusahaan perlu mengambil langkah wajar untuk memberi tahu pengelola data lain yang memproses data pribadi untuk menghapus tautan ke atau mereplikasi data tersebut. Kegagalan untuk melakukannya justru akan menyebabkan individu yang datanya diproses oleh perusahaan rentan terhadap risiko," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kurs Rupiah Hari Ini Melemah 30 Poin ke Rp 14.975

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah ke kisaran Rp 14.975 pada perdagangan hari ini, Jumat (26/1/2023).

EKONOMI | 27 Januari 2023

Lagi, Saratoga Siapkan US$ 150 Juta untuk Investasi

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) kembali menganggarkan dana US$ 150 juta untuk kegiatan investasinya tahun ini.

EKONOMI | 27 Januari 2023

Boy Thohir: Saatnya GoTo Gojek Tokopedia Back to Basic

Komisaris Utama PT GoTo GOjek Tokopedia Tbk (GOTO) Garibaldi "Boy" Thohir mengatakan bahwa hal terpenting bagi sebuah bisnis adalah profit.

EKONOMI | 27 Januari 2023

Tukang Becak Bobol Rekening BCA, OJK Ingatkan Jaga Data Pribadi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, apalagi yang menyangkut data keuangan.

EKONOMI | 27 Januari 2023

Penerima Bansos Bisa Ikut Program Kartu Prakerja Skema Normal

Menurut Denni, program Kartu Prakerja skema normal artinya program ini tak lagi bersifat semi-bansos seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

EKONOMI | 27 Januari 2023

Tiket Haji Mahal, Garuda Indonesia Siap Nego

Direktur Utama maskapai Garuda Indonesia Irfan Setiaputra bersedia melakukan negosiasi dengan DPR untuk menurunkan tiket haji.

EKONOMI | 27 Januari 2023

BI: KIS Jadi Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi Global, Apa Itu?

Perry menegaskan pentingnya strategi KIS, yaitu konsistensi, inovasi, dan sinergi, dalam menyusun berbagai kebijakan.

EKONOMI | 27 Januari 2023

BUMN Buka Akses Pasar Berkelanjutan UMKM

Kementerian BUMN akan terus membuka akses pasar bekelanjutan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

EKONOMI | 27 Januari 2023

Bank Indonesia: Penguatan Rupiah Ditopang Fundamental Ekonomi yang Baik

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, penguatan nilai tukar rupiah ditopang oleh prospek ekonomi Indonesia yang semakin membaik

EKONOMI | 27 Januari 2023

Airlangga: Pemerintah Kaji Insentif Dana Devisa Hasil Ekspor

"Insentif itu sedang kita bahas apakah dengan bunga, baik itu rupiah ataupun dolar terhadap devisa hasil ekspor yang ada di Indonesia,” kata Airlangga.

EKONOMI | 27 Januari 2023


TAG POPULER

# Pleidoi Ferdy Sambo


# Serial Killer


# RUU Kesehatan


# Insiden Lion Air


# Biaya Haji 2023


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pasukan Israel Serang Tepi Barat, 10 Warga Palestina Tewas

Pasukan Israel Serang Tepi Barat, 10 Warga Palestina Tewas

NEWS | 5 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE