Logo BeritaSatu

Perumusan Aturan Turunan UU PDP Perlu Pelibatan Swasta

Selasa, 20 September 2022 | 20:34 WIB
Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Head of Economic Opportunities Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Trissia Wijaya menyampaikan, perumusan aturan turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Pasalnya mekanisme perlindungan data harus didukung oleh kesiapan teknis dari swasta.

“Pelibatan swasta, termasuk asosiasi, maupun perwakilan masyarakat diperlukan mengingat masih ada hal-hal yang berpotensi menghambat implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP),” kata Trissia Wijaya dalam keterangan resminya, Selasa (20/9/2022).

Advertisement

Trissia melanjutkan, ada beberapa pasal dalam ketentuan UU PDP yang berpotensi menjadi tantangan untuk swasta. Misalnya saja kewajiban pengendali data untuk memiliki Data Protection Officer (DPO) dan parameter terkait ketentuan jangka waktu pemenuhan hak pemilik data pribadi.

DPO sendiri merupakan amanah RUU PDP kepada pengendali data untuk mengawasi tata kelola pemrosesan data pribadi dalam suatu instansi. Masalahnya, belum semua pelaku usaha digital/pengendali data pribadi memiliki DPO di Indonesia.

Selain itu, ketentuan jangka waktu pemenuhan hak pemilik data pribadi sesuai UU PDP apabila menerima volume permohonan yang sangat tinggi dalam satu waktu tertentu juga dinilai memberatkan, terutama untuk unit bisnis skala menengah atau kecil. Berbagai keterbatasan membuat mereka berpotensi tidak bisa menerapkan ketentuan ini dengan baik.

Ketentuan yang dimaksud terkait pemenuhan hak pemilik data pribadi yang dinilai sangat restriktif dari segi waktu, yaitu 3x24 jam. Ketentuan yang diusulkan mengharuskan perusahaan, yang semula mengumpulkan atau memproses data, untuk memenuhi permintaan penghapusan tanpa penundaan dalam waktu 3x24 jam sejak permintaan dibuat.

Trissia menyampaikan, jika menyangkut prosedur teknis, klausul ini sangat bermasalah karena perusahaan sebenarnya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menghapus data. Proses penghapusan data bukan seperti proses daftar investasi yang menekankan efisiensi, melainkan tergantung dengan proses verifikasi yang sangat kompleks.

"Jika data pribadi telah dipublikasikan secara khusus di lingkungan online, perusahaan perlu mengambil langkah wajar untuk memberi tahu pengelola data lain yang memproses data pribadi untuk menghapus tautan ke atau mereplikasi data tersebut. Kegagalan untuk melakukannya justru akan menyebabkan individu yang datanya diproses oleh perusahaan rentan terhadap risiko," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Airlangga: Pemerintah Inginkan Indonesia Jadi Pemain Global Komoditas

Pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi global key player industri hilirisasi berbasis komoditas.

EKONOMI | 3 Februari 2023

OJK Sebut 11 Perusahaan Asuransi Masuk Pengawasan Khusus

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyono menyampaikan, sebanyak 11 perusahaan asuransi masuk dalam kategori pengawasan khusus OJK.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Masih Berkeliaran, Satgas Waspada Investasi Blokir 50 Pinjol Ilegal

Tongam menegaskan, Satgas Waspada Investasi terus menindaklanjuti pengaduan masyarakat korban pinjaman online atau pinjol ilegal.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Manajemen Kartu Prakerja Gelar Seleksi Lembaga Pelatihan

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja menilai, semakin banyaknya penyedia pelatihan memungkinkan terjadinya persaingan sehat.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Good Ponsel Angels Perkuat Penetrasi Pemasaran Digital

Gebrakan pemasaran digital yang dilakukan Good Ponsel Angels ternyata sangat efektif, sehingga menjadi salah satu lini bisnis baru yang menjanjikan.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Ramai Peminat, Sukuk CIMB Niaga Finance Oversubscribed 4,6 Kali

Penawaran umum sukuk wakalah CIMB Niaga Finance mencatat kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 4,6 kali.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Ini Alasan Kenapa Pemerintah Larang Ekspor Listrik EBT

Pemerintah akan melakukan penghentian ekspor listrik dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna menjaga ketahanan energi di Indonesia.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Sri Mulyani Sebut Rasio Utang Indonesia 39,57% Sehat

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, rasio utang ke produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57 persen sebenarnya masih sehat.

EKONOMI | 3 Februari 2023

LNSW Terbitkan 425 Persetujuan Ekspor Per 1 Februari 2023

Berdasarkan data sistem neraca komoditas, Lembaga National Single Window (LNSW) telah menerbitkan 425 persetujuan ekspor hingga 1 Februari 2023.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Raih SOC QSCS, BKI Buktikan Mampu Bersaing di Kancah Global

Pencapaian ini penting bagi BKI sebagai langkah awal terhadap pemenuhan kriteria untuk dapat diterima sebagai anggota IACS.

EKONOMI | 3 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Hasto: Keluarnya 5 Nama Capres dari PDIP Itu Tidak Benar

Hasto: Keluarnya 5 Nama Capres dari PDIP Itu Tidak Benar

BERSATU KAWAL PEMILU | 31 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE