Logo BeritaSatu

Teten Masduki Ungkap Isu Strategis Revisi UU Perkoperasian

Selasa, 20 September 2022 | 22:07 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama seluruh stakeholder terus menggodok draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, terdapat berbagai isu strategis dipetakan mencakup ketentuan modal, pola tata kelola, perluasan lapangan usaha, dan yang paling krusial adalah penguatan ekosistem perkoperasian.



"Saya menilai, UU baru ini akan menjadi solusi sistemik, serta solusi jangka panjang untuk membangun koperasi Indonesia menjadi lebih sehat, kuat, mandiri, dan tangguh," ucap Teten Masduki dalam siaran pers, Selasa (20/9/2022).

Penguatan ekosistem perkoperasian akan dilakukan dengan beberapa upaya. Pertama, dengan inisiatif pendirian Lembaga Pengawas Independen untuk memperkuat pengawasan, khususnya bagi sektor simpan pinjam koperasi. 



"Koperasi-koperasi skala menengah dan besar dengan jumlah anggota puluhan dan bahkan ratusan ribu orang, pengawasannya perlu diperkuat agar lebih prudent dan menjadi terpercaya," tandas Teten.



Kedua, inisiatif pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Tujuannya, untuk membangun rasa aman dan nyaman bagi anggota-anggota koperasi dalam menyimpan dananya di koperasi.

"Hal ini sesuai dengan aspirasi gerakan koperasi di Indonesia bahwa Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi adalah mutlak dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem perkoperasian saat ini," ucap Teten.



Ketiga, pengaturan tentang kepailitan, di mana kepailitan suatu koperasi hanya dapat ditetapkan oleh pejabat berwenang. Tujuannya, agar penanganan masalah dalam koperasi dapat mengikuti tahap-tahap yang tepat dan tidak terganggu klaim pailit, baik internal maupun tuntutan dari eksternal. 



"Kepailitan memang benar-benar obyektif melalui serangkaian mekanisme atau proses dan penetapan tertentu," imbuh Teten.



Keempat, pengaturan sanksi pidana yang dibutuhkan untuk melindungi badan hukum, anggota, dan masyarakat luas dari penyalahgunaan dan/atau penyelewengan praktik berkoperasi.

Menurut Teten,
dengan pengaturan pidana, berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi berkurang.

Selain keempat upaya tersebut, UU baru mendatang juga akan memperkuat peran pengawas. Selama ini di lapangan banyak pengawas tidak berperan, lebih terlihat sebagai pelengkap struktur organisasi saja. 

Dalam RUU ini diatur bahwa pengawas dikenai tanggung jawab atas kerugian bila lalai dalam mengawasi koperasinya.

"Dengan ketentuan tersebut, harapannya pengawas akan makin waspada dan benar-benar memerankan fungsinya dengan sebaik-baiknya," tutur Teten.


Dengan beberapa upaya itu, maka kasus 8 koperasi bermasalah dapat diantisipasi, dihindari, dan bila terjadi dapat ditangani dengan sebaik-baiknya di masa-masa mendatang. Saat ini, pemerintah tidak memiliki instrumen yang cukup sehingga kurang optimal dikarenakan keterbatasan pengaturan dalam regulasi eksisting.

"Bagaimanapun kasus 8 koperasi bermasalah dengan taksiran kerugian mencapai Rp 26 triliun menjadi peringatan bahwa regulasi yang ada memiliki celah dan lubang yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," pungkas Teten.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pertamina Berikan Bantuan TJSL untuk 25 Desa Energi Berdikari

PT Pertamina (Persero) memiliki program desa energi berdikari. Hal ini sejalan dengan tema Pertamina Eco Run Fest 2022.

EKONOMI | 27 November 2022

Begini Rencana Kerja dan Target BEI di Tahun Depan

Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan perusahaan yang melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO pada 2023 sebanyak 57 perusahaan.

EKONOMI | 27 November 2022

BKF Sebut Kinerja APBN Menopang Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Febri, posisi APBN didorong sebagai peredam guncangan atau shock absorber, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

EKONOMI | 27 November 2022

Direstui OJK, BEI Rilis Papan Ekonomi Baru 5 Desember

BEI akan meluncurkan papan ekonomi baru (new economy) pada 5 Desember 2022 karena sudah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

EKONOMI | 27 November 2022

Ekonom IAEI Sebut Indonesia Mampu Atasi Ancaman Resesi

Ekonom dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Munifah Syanwani menilai Indonesia akan mampu melewati tahun resesi ekonomi.

EKONOMI | 26 November 2022

Terapkan ESG, BRI Raih Peringkat Tertinggi di ASRRAT 2022

BRI berhasil meraih penghargaan platinum rank di ASRRAT 2022. BRI tahun lalu juga meraih peringkat tertinggi di ajang yag sama.

EKONOMI | 26 November 2022

Jokowi: Negara Besar Resesi, Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,72%

Presiden Jokowi menyebut ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,72 persen pada kuartal ketiga di tengah resesi yang dialami sejumlah negara besar di dunia. 

EKONOMI | 26 November 2022

Jokowi Ungkap Syarat Indonesia Jadi 5 Besar Negara Terkuat di 2045

Presiden Jokowi menyampaikan syarat mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang masuk dalam lima besar ekonomi terkuat di dunia pada 2045.

EKONOMI | 26 November 2022

Jokowi: Tidak Mungkin Bersaing dengan Negara Lain kalau Jalannya Becek

Presiden Jokowi mengungkap alasannya terus membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa. Infrastruktur akan membuka titik-titik ekonomi baru Indonesia. 

EKONOMI | 26 November 2022

Hilirisasi, Bahlil Ingin Indonesia Jadi Acuan Harga Timah Dunia

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menargetkan Indonesia setop ekspor timah pada 2023.

EKONOMI | 26 November 2022


TAG POPULER

# Kasus Tambang Ilegal


# Henry Yosodiningrat


# Net89


# Tiket KCJB


# PLN


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Survei: Sekitar 70 Juta Orang Indonesia Pernah Bayar Uang Damai Saat Ditilang

Survei: Sekitar 70 Juta Orang Indonesia Pernah Bayar Uang Damai Saat Ditilang

NEWS | 3 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE