Logo BeritaSatu

Arah Kebijakan Pajak Perlu Pertimbangkan Industri E-Commerce

Kamis, 22 September 2022 | 21:29 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Arah kebijakan pajak perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan industri e-commerce nasional, termasuk bagi UMKM yang memanfaatkan marketplace dalam memperluas bisnisnya.

Hal ini terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 32A yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Advertisement

"Perdagangan melalui sistem elektronik merupakan keniscayaan yang harus kita kelola degan baik," ujar Asisten Deputi Ekonomi Digital, Kemenko Perekonomian, Rizal Edwin Manangsang dalam diskusi publik mengenai "Arah Kebijakan Pajak E-Commerce: Menimbang Opsi Penunjukan Marketplace Sebagai Pemungut Pajak" yang diadakan Indonesia Services Dialog (ISD) seperti dikutp dalam keterangannya Kamis (22/9/2022).

Rizal mengatakan, tren perkembangan sektor e-commerce harus didukung dengan penciptaan ekosistem ekonomi digital yang kondusif. Dalam hal ini termasuk regulasi dan kebijakan terkait perpajakan guna menciptakan prinsip keadilan melalui kesetaraan berusaha serta kompetisi yang sehat antar pelaku konvensional dan digital.

Dia menambahkan, hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan penerimaan negara melalui kebijakan pajak e-commerce yakni mewujudkan regulasi adil, kompetitif, berkepastian hukum, memudahkan kepatuhan pajak, dan memiliki sistem baik. Kedua, mekanisme pemanfaatan teknologi dengan optimal terutama mengintegrasikan teknologi yang mampu memudahkan publik melakukan kewajiban membayar pajak.

Direktur Eksekutif ISD, Devi Ariyani mengatakan, aturan baru pada UU HPP dapat mengubah tatanan saat ini mengingat tidak jelas merchant mana yang bisa diterapkan pajak pertambahan nilai (PPN). Mereka juga tidak tahu mana yang sudah PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan belum. "Belum jelas juga apa yang akan dilakukan pemerintah bila terjadi kelebihan pembayaran pajak," ujarnya.

Devi menilai penerapan HPP tidak dapat diimplementasikan terburu-buru karena dapat menimbulkan potensi masalah di lapangan. Selain itu, hubungan marketplace dan merchant adalah kemitraan, bukan hubungan kepegawaian yang memungkinkan marketplace memungut pajak dari mitra kerjanya.

"Yang kami khawatirkan, merchant-merchant ini kembali ke sektor informal atau keluar dari platform marketplace ketika aturan ini dijalankan. Akibatnya transaksi pun tidak tercatat. karena mereka kembali berjualan secara offline atau lewat jalur lain seperti socmed," lanjut Devi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Peneliti Indonesian Center for Tax Law (ICTL) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Adrianto Dwi Nugroho menjelaskan Pasal 32A UU HPP menunjuk tiga pihak untuk pemotongan, pemungutan, penyetoran dan/atau pelaporan pajak yakni marketplace, fintech dan content creator. Dimensi dari aturan ini masih prematur karena status dari merchant di marketplace yang rata-rata merupakan pelaku UMKM belum dapat ditentukan apakah termasuk PKP atau bukan.

"Pertanyaannya, apakah seller di marketplace ini layak atau tidak dipungut pajak? Mereka harus berstatus PKP jika akan dikenai pajak. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang bergabung di lebih dari satu marketplace. Hal ini juga akan menimbulkan multitarif dalam pengenaan pajak kepada pelaku UMKM. Perlu pendalaman dan perlu perubahan dalam norma baik dalam PPh atau PPN," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kemenhub Koordinasi dengan Polisi soal Susi Air Dibakar di Papua

Kemenhub telah mendapatkan informasi soal pesawat Susi Air yang sempat hilang kontak dan diduga dibakar di Papua.

EKONOMI | 7 Februari 2023

Bank Indonesia: Cadangan Devisa Januari 2023 Menguat ke US$ 137,2 M

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa (cadev) meningkat dari US$ 137,2 miliar pada akhir Desember 2022, menjadi US$ 139,4 miliar Januari 2023.

EKONOMI | 7 Februari 2023

Warunk Upnormal Sepi dan Berguguran, Ini Profil Pemiliknya

Warunk Upnormal yang hits beberapa waktu lalu kini tampak sepi, bahkan ada yang berguguran di tengah ketatnya bisnis food and beverage.

EKONOMI | 7 Februari 2023

Sesi I, IHSG Hari Ini Menguat Tembus 6.933

IHSG melemah 59,5 poin (0,87%) menembus level 6.933,3 pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa (7/2/2023).

EKONOMI | 7 Februari 2023

Kurs Rupiah Hari Ini Melemah Nyaris 100 Poin

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah ke kisaran Rp 15.145 pada perdagangan hari ini, Selasa (7/2/2023).

EKONOMI | 7 Februari 2023

Bitcoin Relatif Stabil, Ethereum Menguat

Pergerakan harga bitcoin hari ini relatif stabil di kisaran US$ 22.000. Bitcoin telah menguat sekitar 40% sejak awal tahun.

EKONOMI | 7 Februari 2023

Harga Emas Antam Hari Ini Naik ke Rp 1.017.000

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Selasa (7/2/2023) naik Rp 3.000 menjadi Rp 1.017.000 per gram.

EKONOMI | 7 Februari 2023

Dibuka Menguat, Ini Sentimen Penggerak IHSG Hari Ini

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Selasa (7/2/2023), dibuka menguat 0,2% ke level 6.887,5.

EKONOMI | 7 Februari 2023

Listing di BEI, Aviana Sinar Abadi Oversubscribed 100 Kali

PT Aviana Sinar Abadi Tbk (IRSX), perusahaan teknologi informasi hari ini Selasa (7/2/2023) melakukan pencatatan saham perdana (listing) di BEI.

EKONOMI | 7 Februari 2023

Bursa Asia Dibuka Positif, Saham-saham Adani Group Tumbang

Bursa Asia bergerak positif pada awal perdagangan hari ini, Selasa (7/2/2023), di tengah kekhawatiran the Federal Reserve bakal menambah kenaikan suku bunga.

EKONOMI | 7 Februari 2023


TAG POPULER

# Pelecehan Anak


# Liga Spanyol


# Hasya Athallah


# Bripka Madih


# Pemilu 2024


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Wakapolres Depok: Kekerasan terhadap Raya Sejak 1 Tahun Lalu

Wakapolres Depok: Kekerasan terhadap Raya Sejak 1 Tahun Lalu

MEGAPOLITAN | 9 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE