Logo BeritaSatu

Barang Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya Disepakati Jadi PMN

Rabu, 28 September 2022 | 18:20 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sepakat mengembalikan barang sitaan atau rampasan kasus PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi penyertaan modal negara (PMN). PMN tersebut akan disalurkan kepada Asabri dan BUMN pengelola eks kewajiban Jiwasraya yakni PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyampaikan, rapat internal Banggar DPR telah menyepakati menambah poin pada Pasal 40 ayat (6) terkait usulan PMN untuk Asabri dan Jiwasraya yang berasal dari barang sitaan atau rampasan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal ini yang kemudian ditawarkan kepada pihak pemerintah.

"Untuk menjaga kecukupan modal Asabri dan BUMN yang mengelola eks kewajiban Jiwasraya, kepada Asabri dan BUMN yang mengelola eks kewajiban Jiwasraya diberikan PMN yang berasal dari penerimaan hasil sitaan atau rampasan Kejaksaan Agung terkait tindak pidana korupsi Asabri dan Jiwasraya," kata Said, dikutip Rabu (28/9/2022).

Namun demikian, barang sitaan dan rampasan atas kasus Asabri dan Jiwasraya mesti lebih dulu mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk bisa menjadi PMN. Sehingga penyelamatan aset negara dari Kejagung atas kasus tindak pidana korupsi (tipikor) bisa dikembalikan ke negara. Dalam hal ini, berupa PMN melalui Asabri dan pengelola eks eks Jiwasraya yaitu IFG Life.

Said mengatakan, penambahan PMN ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah (PP). Selanjutnya pada Pasal 7, Komisi yang membidangi urusan keuangan negara pada DPR melakukan pendalaman dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak dilakukan permohonan penjadwalan rapat kerja pendalaman oleh pemerintah.

"Dalam hal pendalaman sebagaimana dimaksud di atas, karena satu dan lain hal belum dapat dilakukan, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah PMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan langkah-langkah tersebut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023. (bagaimana) Pemerintah?" ungkap Said.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya mewakili pemerintah menyetujui usulan atau rencana tersebut. Pemerintah sebenarnya juga menginginkan nantinya harta yang disita Kejagung dapat kembali lagi ke negara.

"Setuju. Memang kita menginginkan kalau nanti harta atau aset yang disita oleh kejaksaan yang berasal dari, tadinya aset Asabri dan Jiwasraya, kalau sudah ada kekuatan hukum tetap harus kembali lagi. Jadi kami setuju dengan ini," terang Sri Mulyani.

Adapun Hal ini disepakati dalam Rapat Kerja antara (Raker) Banggar DPR tentang Penyampaian Laporan dan Pengesahan Hasil Panja-Panja RUU APBN 2023, Pembacaan Naskah RUU tentang APBN 2023, serta Penandatanganan Naskah RUU APBN 2023.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mentan Yakin Produksi Beras Bisa Penuhi Kebutuhan Nasional

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo meyakini produksi beras lokal mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

EKONOMI | 29 November 2022

Buwas Beberkan Hal yang Harus Dibenahi agar Polemik Beras Tidak Terulang

Dirut Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menyampaikan, hal yang perlu dibenahi agar polemik impor beras tidak lagi terjadi di kemudian hari.

EKONOMI | 29 November 2022

Kejar Target Penjualan, Emdeki Utama Fokus Pasar Domestik

Produsen kalsium karbida atau karbit, PT Emdeki Utama Tbk (MDKI) tahun ini lebih berkonsentrasi di pasar domestik untuk mencapai target penjualan 22.006 ton.

EKONOMI | 29 November 2022

Gubernur Edy Tetapkan UMP Sumatera Utara 2023 Naik 7,45%

Pemprov Sumut resmi menetapkan upah minimum provinsi atau UMP Sumatera Utara 2023 naik 7,45% atau menjadi Rp 2.710.493,93. Senin (28/11/2022). 

EKONOMI | 29 November 2022

Dedi Mulyadi Beri Catatan Jika Impor Beras Dilakukan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memberi catatan khusus jika nantinya impor beras menjadi opsi yang diambil untuk memenuhi cadangan beras pemerintah 

EKONOMI | 28 November 2022

UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta, Ini Respons Pengusaha

Menurut Nurjaman, Apindo DKI keberatan terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang mencapai 5,6%.

EKONOMI | 28 November 2022

Buwas: Impor Beras untuk Antisipasi Kekurangan Produksi Dalam Negeri

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menegaskan, di tengah kondisi stok beras di gudang Bulog yang kian menipis, impor beras perlu dipertimbangkan.

EKONOMI | 28 November 2022

Pelaku Parekraf Bergotong Royong Bantu Korban Gempa Cianjur

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengapresiasi  upaya gotong royong pelaku Parekraf untuk membantu korban gempa Cianjur

EKONOMI | 28 November 2022

Indonesia Ternyata Masih Impor Beras, untuk Apa Saja?

Perum Bulog pada akhir tahun ini berencana melakukan impor beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).

EKONOMI | 28 November 2022

Bapanas: Impor Beras Pilihan Terakhir

Kepala Bapanas/NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan, dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, penyerapan beras dari petani harus menjadi prioritas utama.

EKONOMI | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tim Peneliti UGM Klaim Deteksi Gejala Sebelum Gempa Cianjur

Tim Peneliti UGM Klaim Deteksi Gejala Sebelum Gempa Cianjur

NEWS | kurang dari 1 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE