Logo BeritaSatu

BPH Migas Ingin Pembatasan BBM Subsidi Terealisasi, Kapan?

Jumat, 30 September 2022 | 13:18 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengingatkan pentingnya implementasi pembatasan BBM subsidi seperti Pertalite dan solar.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman mengatakan saat ini dibutuhkan landasan hukum agar BBM subsidi semakin tepat sasaran demi memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, dia berharap revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak segera selesai.

"Kuota Pertalite tahun 2022 sebanyak 23,05 juta kiloliter, dari prognosa yang kita buat hingga September ini maka nanti total konsumsi tahunan bisa mencapai tambahan 6,8 juta kiloliter," kata Saleh dalam diskusi publik seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya Jumat (30/9/2022).

Saleh mengatakan diperlukan pendistribusian secara tertutup sehingga subsidi BBM bisa tepat sasaran, sesuai Undang-Undang (UU). Salah satu opsi untuk mengatasi kekurangan BBM subsidi akibat pemakaian yang melebihi kuota adalah membatasi pembelinya. "Opsi itu yang sedang kita diskusikan agar selesai di bulan ini," ucap Saleh.

Namun untuk penerapannya, perlu ada revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terus disuarakan sejumlah pihak.

"Mengapa perlu direvisi, khususnya Pertalite? Karena saat ini kita belum punya regulasi yang mengatur konsumen pengguna Pertalite. Perpres 191 yang ada saat ini sudah mengatur penggunaan solar untuk nelayan, UMKM, kendaraan roda 4 dan roda 6, kecuali angkutan tambang dan perkebunan, Pertalite belum ada," ujarnya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wicaksono berharap revisi terhadap Perpres 191 tahun 2014 segera diselesaikan sehingga BBM subsidi tepat sasaran. "Pengemudi ojol (ojek online) maupun transportasi umum itulah yang berhak mendapatkan subsidi," ujar Igun.

Menurut Igun, semakin lama perpres BBM bersubsidi terbit, bertambah lama juga pengemudi ojek online menjadi korban. "Kami ojek online merasa jadi korban. Orang-orang kaya yang mau dicabut subsidinya, tetapi kami juga kena," kata Igun.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Indonesia-Jepang Kerja Sama Penerimaan Peserta Magang

Indoensia gandeng JOE Cooperative sebagai agency yang menaungi perusahaan-perusahaan penerima peserta magang di Jepang.

EKONOMI | 28 November 2022

Per Oktober, Utang Pemerintah Capai Rp 7.496,7 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai 7.496,70 per 31 Oktober 2022, naik Rp 76,23 triliun.

EKONOMI | 28 November 2022

Kontribusi Asuransi Syariah Diproyeksikan Tumbuh 15%

Industri asuransi syariah ditargetkan mencatatkan pertumbuhan premi atau kontribusi sebesar 10%-15% pada tahun 2023.

EKONOMI | 28 November 2022

Harga Beras di Bandung Mulai Meningkat, Ini Pemicunya

Harga beras di sejumlah pasar tradisional, Kota Bandung, Senin (28/11/2022) Naik hingga Rp 1.000 per kilogram (kg) akibat panen kurang melimpah.

EKONOMI | 28 November 2022

Upaya Menjaga Inflasi Nasional Dimulai dari Beras

BPS menyebutkan bahwa beras merupakan salah satu komoditas pangan yang berkontribusi besar terhadap inflasi pangan.

EKONOMI | 28 November 2022

IHSG Terpangkas di Sesi I Terseret Saham Teknologi

Dibuka turun 0,78 poin (0,01%) di posisi 7.052, IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) tenggelam di zona merah pada perdagangan sesi I, Senin (28/11/2022).

EKONOMI | 28 November 2022

Usai Grup Salim Masuk, BUMI Private Placement Lagi Rp 2,1 T

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kembali akan melaksanakan private placement setelah private placement Rp 24 triliun saat Grup Salim ikut masuk.

EKONOMI | 28 November 2022

Gubernur Sulut Tetapkan UMP Naik 5,4% Jadi Rp 3.485.000

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menetapkan besaran UMP Sulawesi Utara sebesar Rp 3.485.000 atau naik sebesar 5,24%

EKONOMI | 28 November 2022

Searah Mata Uang Asia, Rupiah Terpangkas di Awal Perdagangan

Pergerakan mata uang Garuda ata rupiah di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona merah.

EKONOMI | 28 November 2022

Awal Pekan Investor Bersemangat, IHSG Masih di Zona Hijau

Di menit-menit awal, nilai perdagangan IHSG sebesar Rp 210,02 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 25.442 kali transaksi.

EKONOMI | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta Jadi Rp 4,9 Juta

Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta Jadi Rp 4,9 Juta

NEWS | 21 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE