Logo BeritaSatu

BPK Sebut Dana Pensiun OJK Langgar Aturan OJK, Kok Bisa?

Rabu, 5 Oktober 2022 | 07:33 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Dana Pensiun OJK dinilai melanggar ketentuan mengenai kompensasi iuran pemberi kerja, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Dana Pensiun. Hal ini diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022.

BPK dalam laporannya menerangkan, aset neto dana Pensiun OJK tahun 2021 menyajikan iuran diterima di muka sebesar Rp 39,21 miliar. Nilai tersebut merupakan kelebihan atas setoran iuran pemberi kerja atas beban imbalan pascakerja manfaat pasti setelah disesuaikan dengan laporan aktuaris berkala per 31 Desember 2018.

Dalam hal ini, OJK selaku pendiri Dana Pensiun OJK telah menyetujui untuk mengubah suku bunga aktuaris dari semula 8,5% menjadi 7%. Sehingga terjadi perubahan iuran pemberi kerja dari semula 33,5% menjadi 28%.

Atas kelebihan setoran iuran pemberi kerja tersebut, Dana Pensiun OJK mengajukan untuk mengkompensasi kewajiban pembayaran iuran pemberi kerja setiap bulan di tahun 2022. Kemudian dikurangi dengan kelebihan iuran pemberi kerja menjadi sebesar Rp 4,35 miliar per bulan.

"Namun mekanisme kompensasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Dana Pensiun," jelas BPK dalam IHPS I Tahun 2022, dikutip Selasa (4/10/2022).

Pasal 17 ayat (3) dalam POJK tersebut menyatakan bahwa dalam hal jumlah iuran pemberi kerja berdasarkan pernyataan aktuaris yang baru lebih kecil dari jumlah iuran pemberi kerja yang ditetapkan dalam pernyataan aktuaris sebelumnya, kelebihan iuran yang terjadi harus diperhitungkan sebagai iuran pemberi kerja berikutnya.

Pada pasal yang sama, ayat (4) menegaskan bahwa pemberi kerja dilarang membayar iuran ke Dana Pensiun sampai seluruh kelebihan iuran dimaksud habis diperhitungkan sebagai iuran Pemberi Kerja. "Akibatnya, negara berpotensi kehilangan penerimaan atas kelebihan penggunaan anggaran OJK tahun 2021 sebesar Rp 39,21 miliar," ungkap BPK.

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK agar tidak membayar iuran ke Dana Pensiun OJK pada tahun 2022 sampai seluruh kelebihan pembayaran iuran Pemberi Kerja tahun 2021 habis diperhitungkan sebagai iuran Pemberi Kerja. Selain itu memastikan persetujuan DPR atas penggunaan sisa anggaran tahun 2022 sebesar Rp 39,21 miliar sebagai dampak adanya penurunan kewajiban iuran pemberi kerja tahun 2022



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Sosok Inspiratif Bidang Kesehatan Tampil di HUT Ke-65 Astra

Mengusung tema "Semangat Bergerak dan Tumbuh Bersama", HUT ke-65 Astra ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat berbagi semangat positif dan optimisme. 

EKONOMI | 2 Desember 2022

Omzet Naik hingga Rp 30 Juta berkat Alat Pengiris Kerupuk

Omzet usaha mikro di Desa Jaddih meningkat sekitar 66% setelah menggunakan alat pengiris kerupuk karya peneliti dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

EKONOMI | 3 Desember 2022

Kripto Dibahas di RUU P2SK, Pelaku Industri Soroti Biaya Transaksi

RUU P2SK berpengaruh terhadap pelaku industri kripto, karena memasukkan aset kripto sebagai bahasan yang akan diatur dalam RUU tersebut.

EKONOMI | 3 Desember 2022

Subang Akan Menjadi Kawasan Industri

Pulo Gadung dinilai sudah tidak layak untuk lahan industri dan Subang dengan Bandara Kertajati serta dilalui Kereta Cepat Bandung bisa menjadi alternatif. 

EKONOMI | 2 Desember 2022

Kripto November Hancur-hancuran, Intip Proyeksi Desember

Sepanjang November 2022, pasar aset kripto mengalami volatilitas tinggi yang cenderung alami penurunan tajam.

EKONOMI | 3 Desember 2022

Sepekan, IHSG Turun dan Kapitalisasi Naik Jadi Rp 9.512 T

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) turun 0,48% menjadi 7.019,639 dari 7.053,150 pada pekan sebelumnya.

EKONOMI | 3 Desember 2022

2022 Saham Energi Meroket 87%, Teknologi Nyungsep 36%

Saham energi sejak awal tahun hingga 2 Desember 2022 (year to date/ytd) melonjak 87,3%. Di belakang sektor energi adalah sektor perindustrian.

EKONOMI | 3 Desember 2022

IPO Jumbo, XXI Cineplex Bidik Dana hingga Rp 17 triliun

 Perusahaan pengelola bioskop PT Nusantara Sejahtera Raya atau bioskop XXI Cineplex berencana menjadi perusahaan terbuka.

EKONOMI | 3 Desember 2022

Pertamina Uji Coba Pembatasan Solar Subsidi di 11 Wilayah

Mulai 1 Desember 2022 Pertamina lakukan uji coba penggunaan kode QR untuk pembelian bahan bakar solar subsidi di beberapa wilayah.

EKONOMI | 3 Desember 2022

Harga Minyak Ambruk Jelang Pemangkasan Produksi OPEC+

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari merosot US$ 1,31 atau 1,5% menjadi US$ 85,57 per barel.

EKONOMI | 3 Desember 2022


TAG POPULER

# Penumpang Air Asia Diseret


# Tenda Sakinah


# Piala Dunia 2022


# Paspampres Perkosa Kostrad


# Sidang Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pemkab Usul Perpanjangan Masa Pencarian Korban Gempa Cianjur

Pemkab Usul Perpanjangan Masa Pencarian Korban Gempa Cianjur

NEWS | 4 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE