Logo BeritaSatu

Tak Hanya Jurnalistik, Wartawan Ekonomi Perlu Paham Data

Senin, 10 Oktober 2022 | 11:30 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Medan, Beritasatu.com- Tak hanya kemampuan jurnalistik, wartawan ekonomi perlu memiliki pemahaman mendalam soal data. Salah satunya perbankan, agar berita yang ditulis benar dan akurat. Dewan Pers menilai informasi bisa saja bohong atau hoax, tetap berita tidak boleh salah.

“Informasi bisa salah, bisa bohong. Namun berita tidak boleh salah. Berita yang benar itu dalam prosesnya jelas, dari proses mengolah sampai menyajikan, sehingga hasilnya benar-benar akurat," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya dalam pelatihan jurnalistik "BRI Media Engagement Jurnalisme Perbankan Di Era Transformasi" di Medan, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya Senin (10/10/2022). Pelatihan yang diselenggarakan Dewan Pers dan BRI ini diikuti wartawan dari 72 media lokal di Medan.

Advertisement

Saat menyampaikan materi bertema "Engagement Pemberitaan di Era Konvergensi Media", Muhamad Agung Dharmajaya mengungkapkan hal yang sering dilanggar wartawan termasuk desk ekonomi adalah tidak melakukan kegiatan jurnalistik dan tidak menggunakan credible source. Dia menyebut, wartawan kerap memanfaatkan media sosial sebagai sumber berita. Padahal, menelan bulat-bulat informasi dari media sosial berisiko terhadap akurasi berita.

Dia menilai banyak berita yang bulat-bulat dari rilis humas, tanpa mengedit atau mengonfirmasi lagi. “Hasilnya hampir semua media, khususnya online menyajikan dalam bentuk sama, baik isi bahkan lead,” terangnya.

Sedikit berbeda dengan media cetak, lanjut Muhamad Agung Dharmajaya, yang masih longgar waktunya sehingga bisa melakukan konfirmasi atau menulisnya agak berbeda dari rilis yang diberikan pihak humas. “Itu pun terkadang masih sama, kecuali melakukan investigasi khusus. Kini banyak sekali media online, kalau penyajian beritanya beragam akan lebih baik,” tuturnya.

Saat ini, ada 401 kasus pengaduan beragam yang diterima Dewan Pers. Dari jumlah itu, 286 kasus selesai ditangani dan 115 kasus dalam proses. “Platform pengaduan 99% dari media online,” ucapnya.

Baca selanjutnya
Wapemred Kontan Titis Nurdiana menegaskan, membuat berita perbankan harus dengan data ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemerintah Diminta Atasi Kelangkaan Minyak Goreng Subsidi

Pemerintah diminta segera mengambil langkah tegas untuk menindak minyak goreng subsidi merek Minyak Kita yang semakin langka serta melebihi HET.

EKONOMI | 31 Januari 2023

Rektor UI Sarankan Kebijakan Ekonomi Berbasis Game Theory

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan, pemerintah bisa mengaplikasikan game theory dalam menjalankan kebijakan ekonomi.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Airlangga Pede Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,3 Persen

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,3 persen year on year (yoy) jika konsumsi domestik terjaga.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Mudahkan Nasabah, Blu by BCA Digital Terkoneksi MRT Jakarta

Blu by BCA Digital menjalin kerja sama dengan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta untuk memperluas layanan Bank as a Service (BaaS).

EKONOMI | 30 Januari 2023

BI Pastikan Proof of Concept Rupiah Digital Terbit Juli 2023

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, Bank Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan pemain-pemain potensial untuk menjadi wholesaler rupiah digital.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Cegah Kelangkaan, Pemerintah Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng Minyakita

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan penambahan stokminyak goreng curah Minyakita ini dilakukan dengan melibatkan sekitar 30 produsen.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Kemenaker Harap Anak Muda Berkontribusi dalam Pembangunan Ekonomi

Muchammad Yusuf selaku Chief Pusat Pasar Kerja mengatakan sebanyak 70 persen angkatan kerja di Indonesia diisi oleh generasi muda.

EKONOMI | 31 Januari 2023

Pengesahan RUU PPRT Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga

Kemen PPPA menilai RUU PPRT dapat memberikan kepastian hukum serta kejelasan tugas dan tanggung jawab pekerja, pemberi kerja serta penyalur tenaga kerja.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Kemenaker Ungkap Alasan Penetapan RUU PPRT Perlu Dipercepat

Kemenaker menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai undang-undang (UU).

EKONOMI | 30 Januari 2023

BPJS Kesehatan Diharapkan Tetap Independen di Bawah Presiden

Tulus menegaskan, BPJS Kesehatan harus tetap berada di bawah presiden, sehingga sebagai lembaga publik tetap independen.

EKONOMI | 30 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kemenaker Harap Anak Muda Berkontribusi dalam Pembangunan Ekonomi

Kemenaker Harap Anak Muda Berkontribusi dalam Pembangunan Ekonomi

EKONOMI | 5 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE